Uang pelicin buat cairkan dana KJP
Merdeka.com - Di lorong-lorong kios Pasar Kopro, Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, terpanjang tulisan 'terima KJP'. Beberapa kios juga dipenuhi para kaum ibu untuk membeli perlengkapan sekolah untuk ajaran baru menggunakan Kartu Jakarta Pintar.
Merdeka.com juga sempat menelusuri praktik penarikan tunai menggunakan KJP. Sekitar 10 menit mengelilingi kios-kios yang melayani transaksi menggunakan KJP. Ada beberapa kios yang tidak melayani penarikan tunai lantaran takut kiosnya akan ditutup oleh pihak PD Pasar Jaya.
"Bisa pakai KJP. Mau beli apa mba," kata seorang pedagang seragam sekolah, Dodi di Pasar Kopro, Jakarta Barat, Selasa (10/6).
-
Siapa yang jualan di sekolah? Aqila tampaknya mengikuti kegiatan di sekolahnya yang mengajarkan siswa menjadi wirausahawan sejak dini.
-
Apa yang dikasih ke PKL di Pasuruan? Dalam kesempatan ini, Gus Ipul juga menyerahkan gerobak secara simbolis kepada para PKL yang berjualan di sekitar Alun-alun Kota Pasuruan. Sebanyak 74 gerobak yang dibagikan telah didesain dan dibuat khusus oleh Pemkot Pasuruan.
-
Dimana Pasar Johar Kanjengan berada? Hingga saat ini, Pasar Johar Kanjengan yang berada di pusat kota Semarang tampak sepi pembeli.
-
Apa yang terjadi di Pasar Johar Kanjengan? Hingga saat ini, Pasar Johar Kanjengan yang berada di pusat kota Semarang tampak sepi pembeli. Bahkan bisa dibilang tak ada aktivitas jual beli di pasar itu.
-
Siapa saja yang kompak berbelanja di pasar? Ria Ricis, Oki Setiana Dewi, dan Shindy Putri dijuluki sebagai siblings goal yang kompak dalam berbuat baik.
-
Di mana pengedar Pil Koplo membeli barang? 'Saya beli ini di Tangerang Selatan. Satu paket. Saya tahunya dari teman. Saya jualan ini baru dua bulan,' kata Gery, dikutip dari YouTube Liputan6 (22/2).
Namun ketika merdeka.com menanyakan, apakah tokonya bisa mencairkan uang dari KJP? Dodi mengaku sudah tidak bisa melayani pencarian uang KJP tersebut. Terakhir, kata dia, banyak yang mencairkan uang sebelum lebaran.
"Enggak bisa, terakhir saya bisa bantu mencarikan uang KJP waktu sebelum lebaran, sekarang enggak bisa," kata Dodi.
Dia mengatakan, saat itu bisa membantu mencairkan asalkan para pemegang kartu berbelanja di tokonya. Maksimal yang bisa dicairkan Dodi Rp 300 ribu. Tetapi dia berkelakar untuk saat ini tidak melayani pencairan lantaran sudah tertulis spanduk besar di kawasan Pasar Kopro.
"Kalau sekarang saya takut toko saya ditutup, kan ada peraturannya di depan. Di tulis gede. Wah kalau saya ketahuan enggak bisa makan saya," kata dia.
Tak jauh dari kios Dodi, kami sempat berjalan kembali menelusuri praktik penarikan uang menggunakan KJP. Beberapa menit kami berjalan, ada seorang pelayan toko yang menawari sepatu dan tas sekolah.
"Mba ayo belanja, bisa pakai KJP," kata seorang pelayanan perempuan paruh baya.
Kami pun berhenti dan melihat-lihat barang apa saja yang dijual di kios tersebut. Terpanjang sepatu hitam, kaos kaki putih, sepatu sandal untuk anak-anak serta sendal untuk pergi ke pesta. Ketika memilih-milih sepatu, kami ditawari oleh pelayan tersebut.
"Mba punya KJP, di sini bisa dicairin," kata pelayan berbisik sambil menepuk punggung.
"Ada mba, bisa dicairkan sampai berapa?" tanya merdeka.com.
Dia membeberkan, dengan memberikan komisi kepada pedagang sebesar 10 persen dari uang yang akan dicairkan. Dia mencontohkan, jika pemegang KJP ingin menarik uang Rp 100 ribu, dia harus mau membayar jasa penjual sebesar Rp 10 ribu.
"Rp 500 ribu juga bisa mba, tapi mba harus beli sepatu dulu satu. Nanti ada tambahan uang Rp 10 ribu setiap pencarian," kata si pelayan.
Dia pun berdalih uang Rp 10 ribu tersebut untuk biaya administrasi. "Masuk ke rekening yang punya toko mba. Kita mah cuma yang jaga. Tapi nanti dikasih juga sama yang punya toko. Jadi bonusnya juga ke kita," katanya.
Menurutnya, pemilik toko merasa iba pada ibu-ibu yang ingin mencairkan uang dari KJP. Karena itu mengizinkan untuk praktik penarikan uang menggunakan KJP. "Iba, kasian sama ibu-ibu. Kata bos sih begitu," ungkapnya.
Ditemui terpisah, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak menampik dengan adanya praktik pencarian dana menggunakan dana KJP. Pihaknya pun mengatakan akan melaporkan toko yang terbukti melakukan praktik tersebut.
Bukan hanya pihak toko, kata Djarot pihak yang mencarikan dana KJP juga akan mendapat sanksi. "Begitu ditarik tunai, langsung cabut pemegangnya dan yang tarik tunai itu kasih sanksi, pidanakan saja," kata Djarot di Balai Kota.
Kemudian, kata dia toko yang terbukti mencairkan dana menggunakan KJP akan dipolisikan. "Dan akan mencabut penerima yang ketahuan mencairkan atau menyalahgunakan KJP," ungkap dia.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Di Pasar Jatinegara, para pengunjung tampak meramaikan toko-toko yang menjual seragam sekolah. Berikut potretnya:
Baca SelengkapnyaPencairan dana KJP Plus biasanya diumumkan melalui situs resmi atau media sosial pemerintah.
Baca SelengkapnyaAda sebanyak 523.622 peserta didik penerima KJP Plus pada tahap ini.
Baca SelengkapnyaPencairan dana bagi penerima baru KJP Plus dan KJMU tahap II 2024 baru bisa dilakukan setelah selesainya proses pembukaan rekening.
Baca SelengkapnyaPenerima KJP adalah warga DKI yang memang benar-benar dari golongan tidak mampu
Baca SelengkapnyaHeru pun menggencarkan kepada Dinas Pendidikan agar pemberian bantuan sosial tersebut bisa tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaMenjelang dimulainya tahun ajaran 2023/2024, berbagai perlengkapan sekolah banyak diburu warga.
Baca SelengkapnyaDinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta telah merampungkan verifikasi bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap I gelombang dua.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI mulai mencairkan dana bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahap 2
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan pencairan dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Baca SelengkapnyaLiterasi keuangan adalah kunci dalam membentuk masa depan keuangan yang kuat.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta memiliki anggaran sebesar Rp18,2 triliun sebagai social safety net.
Baca Selengkapnya