Wakil Bupati Bogor: Kemacetan di Puncak karena Banyak Jalur Alternatif

Merdeka.com - Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, masih menjadi destinasi primadona bagi warga Ibu Kota menghabiskan akhir pekan atau hari libur. Bentang alam dan ragam wisata di sana, menjadi magnet yang membuat orang tidak bosan untuk berkunjung.

Namun di balik daya pikat tersebut, Puncak masih menyimpan persoalan yang mendesak untuk diselesaikan. Salah satunya adalah kemacetan. Jika diurut, terdapat sejumlah titik kemacetan di jalur Puncak.

Pemerintah Kabupaten Bogor sebenarnya tidak tinggal diam dengan kondisi tersebut. Berbagai upaya dilakukan demi menjadikan Puncak bebas dari kemacetan dan sebagai kawasan yang nyaman untuk dikunjungi. Namun persoalan klasik tersebut belum terselesaikan sepenuhnya.

"Untuk mengurai kemacetan, kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Kepolisian Resor Bogor untuk membuat sejumlah rekayasa lalu lintas," kata Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan kepada merdeka.com.

Selain itu, Pemkab Bogor tengah mengupayakan untuk penggarapan jalur Puncak II. Jalur baru yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur ini menjadi harapan besar untuk mengakhiri kemacetan di kawasan Puncak.

Berikut wawancara khusus merdeka.com dengan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan:

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan kemacetan puncak, namun belum juga berhasil. Apa problem utamanya?

Problem utamanya adalah banyaknya akses jalan alternatif menuju kawasan Puncak. Terutama untuk sepeda motor. Karena masalah macet Puncak ini klasik. Sudah dari dulu.

Untuk mengurai kemacetan, kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Kepolisian Resor Bogor untuk membuat sejumlah rekayasa lalu lintas.

Beberapa waktu lalu, Kemenhub sempat menguji coba rekayasa lalu lintas dengan kanalisasi. Yakni membagi jalan menjadi tiga. Dua ke atas dan satu ke bawah atau sebaliknya.

Tapi itu, justru malah membuat semakin macet karena menimbulkan banyak bottle neck. Karena lebar Jalan Raya Puncak tidak homogen ada lebar sekali ada yang sempit.

Sebelum kanalisasi juga ada pelebaran jalan pada 2016 lalu. Tapi ini juga belum menjadi solusi yang konkret untuk menyelesaikan kemacetan Puncak.

Terakhir, yang kini masih diberlakukan adalah ganjil genap. Fakta di lapangan, ada penurunan jumlah kendaraan. Tapi Puncak masih saja macet, karena sepeda motor juga sangat banyak masuk ke Puncak. Terutama saat Sabtu-Minggu atau libur hari besar.

Bagaimana dengan Jalur Puncak II?

Jalur Puncak II juga dapat mengurai kemacetan Jalan Raya Puncak. Hasil kajian kami, jika Puncak II terbangun, dapat mengurangi beban kendaraan di Jalan Raya Puncak hingga 50 persen. Karena kendaraan yang menuju Cianjur atau Bandung, bisa melalui Puncak II nantinya.

Namun, untuk membangunnya kami butuh bantuan dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jawa Barat. Karena kebutuhan anggaran sekitar Rp5 triliun agar jalan itu terbangun seluruhnya sepanjang 35 kilometer dari titik nol di Sentul hingga Cipanas, Cianjur.

Sementara APBD Kabupaten Bogor hanya sekitar Rp8 triliun, itu pun untuk seluruh kegiatan yang diprogramkan dalam satu tahun. Namun, setiap tahun kami selalu menganggarkan pemeliharaan Jalan Puncak II.

Karena sejak terbengkalai pada 2015 lalu, banyak jalan yang sudah terbangun, kemudian hilang menjadi tanah lagi. Untuk pemeliharaan kami bekerja sama dengan TNI lewat program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Maka kami sangat berharap bantuan dari pemerintah pusat. Namun, kami mendengar dari teman-teman di DPR RI, pemerintah pusat menolak untuk menganggarkan Puncak II. Makanya kami lakukan pemeliharaan terus.

Karena Puncak II bukan hanya untuk menjadi jalan baru selain Jalan Raya Puncak. Tetapi juga untuk meningkat aksesibilitas kecamatan yang mengandalkan sektor pertanian. Yakni, Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari sekaligus meningkatkan pembangunan manusia di sana.

Kami juga berharap, sembilan Anggota DPR RI asal Kabupaten Bogor menyuarakan pentingnya Puncak II, agar bisa dianggarkan dalam APBN.

Berbicara soal pembangunan manusia, bagaimana terkait pemekaran Bogor Barat dan Timur, saat ini progres sejauh mana?

Untuk Bogor Barat, hanya tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat karena saat ini masih moratorium pemekaran wilayah. Namun, secara administrasi semua sudah selesai. Tinggal diparipurnakan saja.

Bogor Barat akan terdiri dari 14 kecamatan. Letak ibu kota sesuai kajian awal juga sudah ditetapkan berada di Cigudeg seluas 40 hektare dan akan dibangun pusat pemerintahannya nanti.

Untuk perekonomian, akan dikembangkan sektor industri, pariwisata, hingga hasil bumi. Semua sudah ada kajiannya.

Kalau untuk Bogor Timur, ini usulan baru namun secara kajian juga sudah matang. Tapi semua kembali lagi, pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran wilayah jadi belum bisa terwujud.

Apa untung dan ruginya jika terjadi pemekaran dua wilayah tersebut?

Sebenarnya pemekaran wilayah adalah sebuah kebutuhan. Karena Kabupaten Bogor terlalu besar. Ada 40 kecamatan dan jumlah penduduk hampir enam juta jiwa. Sementara sebagian besar pelayanan terpusat di Cibinong.

Urgensi paling tinggi ada di Bogor Barat karena bisa dibayangkan, dari Jasinga, yang paling ujung untuk ke Cibinong hanya untuk membuat SIM di Polres Bogor misalnya, itu butuh waktu sekitar dua jam menggunakan sepeda motor. Karena jauh dan macet. Jadi pemekaran untuk mendekatkan pelayanan.

Untuk Bogor Timur ada sedikit kerugian yang akan dialami Kabupaten Bogor sebagai daerah induk. Karena, Bogor Timur mengandalkan sektor industri selama ini berkontribusi hingga Rp800 miliar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor setiap tahunnya dan kita akan kehilangan itu.

APBD Perubahan Kabupaten Bogor tahun 2021 defisit hingga Rp794 miliar. Apa penyebabnya?

Defisit karena banyak kegiatan yang seharusnya dianggarkan dalam APBD 2021 murni, kemudian terkena realokasi untuk penanganan Covid-19 dan vaksinasi hingga harus dianggarkan kembali dalam APBD Perubahan.

Kami juga lakukan sejumlah efisiensi supaya tidak defisit. Salah satunya memangkas kegiatan kunjungan-kunjungan yang tidak memiliki kepentingan kita tunda. Banyak akhirnya kegiatan yang kita pangkas agar APBD perubahan bisa seimbang antara belanja dengan pendapatan.

APBD kita juga defisit karena banyak bantuan dari pusat dan provinsi berkurang karena pandemi. Kalau dulu normal, tahun ini jauh lebih kecil terutama dua tahun belakangan ini.

Pandemi Covid-19 juga ada penyusunan anggaran harus memprioritaskan penanganan Covid-19, seperti insentif nakes, kita anggarkan vaksinasi, kita alokasikan lewat Belanja Tidak Terduga (BTT), juga kegiatan sosialisasi. Selama pandemi ini kita masih akan fokus pada penanganan Covid-19. Kita tidak tahu pandemi kapan berakhir.