Wawancara Gubernur Riau: Api Sudah Padam Tapi Asap Masih Ada

Merdeka.com - Persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau menimbulkan banyak dampak negatif serta merugikan masyarakat di segala aspek kehidupan. Keadaan ini membuat Gubernur Riau Syamsuar mendapat protes bertubi-tubi dari masyarakat.

Masyarakat Riau sampai mengeluh sesak napas menghirup udara kotor selama dua bulan. Bahkan seorang bayi meninggal akibat udara kotor kebakaran hutan. Berbagai masalah ini membuat Syamsuar menuai banjir kritik dari publik.

"Kalau bagi saya, ini merupakan masukan bagi saya, agar ke depan saya bisa berbuat lebih baik," kata Syamsuar kepada wartawan merdeka.com Abdullah Sani di ruang kerja gubernur, Rabu (25/9) lalu.

Segala upaya penanggulangan bencana karhutla telah dilakukan pemerintah. Semua tim sudah dikerahkan. Mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI Polri, Manggala Agni serta Masyarakat Peduli Api.

Mereka harus berjibaku mengejar titik api untuk segera melakukan pemadaman di satu kawasan. Tetapi, titik api baru juga kerap muncul di lokasi lain.

Memang tidak mudah memadamkan lahan gambut yang terbakar. Banyak kendala harus mereka hadapi di lapangan. Berikut wawancara kami:

Upaya Pemadaman Kebakaran Hutan

Apa saja upaya langkah Pemerintah Provinsi Riau dalam mengatasi masalah kebakaran hutan?

Pertama tentunya kita sudah menggerakkan satgas baik dari provinsi, maupun kabupaten/kota se-Riau. Dan ini, kita memang telah membagi tugas untuk satgas ini. Ada Satgas Darat, yang bertanggung jawab adalah Pak Danrem (Komandan Korem Wirabima Brigjen TNI Fadjar) sebagai Wakil Komandan Satgas.

Kemudian ada juga Satgas Udara, ini adalah Pak Danlanu (Komandan Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Marsma TNI Ronny Irianto Moningka). Di mana pada waktu pemadaman, Danlanu juga akan berperan memanfaatkan helikopter yang ada.

Jadi kalau misalnya, ketika sedang patroli ada lokasi kebakaran lahan, ini sudah dapat menginformasikan kepada Satgas Darat. Lalu, Satgas Darat langsung ke sasaran titik api.

Kalau misalnya tidak mungkin dijangkau, atau misalnya tidak ada akses masuk ke dalam lokasi kebakaran seperti di hutan, ini digunakan water bombing (bom air) dengan helikopter. Sekarang kita water bombing dibantu BNPB ada 7 (helikopter).

Jadi ini terutama dalam rangka untuk membantu pemadaman di Riau. Kemudian ada juga satgas yang berkenaan dengan hukum, ini dipimpin Pak Kapolda Riau (Irjen Polisi Widodo Eko Prihastopo). Sebagai Wadan Satgas juga. Ada juga Wadan Satgas dari Kejaksaan Tinggi, itu berkaitan dengan penuntutan umum, dan juga berkaitan dengan penegakan hukum.

Alhamdulillah kami banyak dibantu juga dengan adanya dari BNPB berupa hujan buatan, dan ini juga bantuan pesawat dari Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto). Dan juga bantuan garam dan lain-lain berkenaan dengan pembuatan hujan buatan di beberapa daerah di Riau.

Upaya pemadaman, sama-sama TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan Masyarakat Peduli Api dan semuanya, sudah dilakukan pada semua lokasi kabupaten kota yang sekarang ini terjadinya kebakaran.

Upaya selanjutnya melalui bantuan TNI ada tambahan anggota, lebih kurang 450 orang personel, juga dari relawan kabupaten kota dan provinsi mematikan api di titik-titik kebakaran di daerah Riau. Di samping itu, kami juga meminta bantu melalui BNPB berkaitan dengan pemadaman kebakaran. Karena kebakaran bukan hanya di Riau, tapi juga terjadi di provinsi tetangga, seperti Jambi. Asap dari sana (Jambi) sampai kemari.

Karena itu, kami mengharapkan juga dengan dukungan BNPB kepada daerah tetangga kita itu juga sangat membantu Riau dalam mengatasi kabut asap. Inilah langkah-langkah pemadaman. Tentunya harapan kami mudah-mudahan dengan adanya hujan, sudah turun di beberapa kabupaten dan kota di Riau, saya lihat hari ini kualitas udara sudah bagus. Alhamdulillah, sudah mengarah ke sehat.

Bisa diceritakan apa saja kendala tim pemadam Satgas Karhutla saat proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan?

Kendala di lapangan itu hanya sumber air. Ada sumber air yang kering, dan ada yang jauh dari lokasi kebakaran. Kadang-kadang mesin pemadaman ada, tapi air tidak ada. Jadi ketika itu terpaksa digali dulu agar muncul air, butuh waktu.

Ada beberapa hari kemarin, karena kabut asap tebal, membuat helikopter sulit melakukan water bombing, karena jarak pandang heli. Ada standar jarak pandang untuk kelayakan terbang helikopter. Kalau asap tebal, tak bisa dijangkau helikopter, jadi tak bisa terbang.

Ada kemarin satu hari ketika itu helikopter tidak bisa maksimal untuk membantu satgas darat melakukan pemadaman. Karena begitu banyak titik api di Riau, dan kabut asap juga tebal, sehingga mempengaruhi penerbangan helikopter water bombing.

Tapi yang jelas kesulitannya karena lahan yang terbakar berkontur tanah gambut yang tidak mudah padam. Jadi kalau misalnya airnya sedikit untuk memadamkan, nanti dia bisa hidup lagi. Itu yang menjadi problemnya, kalau airnya tidak banyak dan tidak bisa ke dalam gambut, api akan hidup lagi. Nah itulah yang menimbulkan kabut asap.

Misalnya ketika api sudah padam, tapi asapnya masih ada. Karena air belum sampai ke bawah, belum padam betul. Maka hujan sangat membantu untuk memadamkan hal-hal seperti itu. Itu masalahnya. Pendinginan masih ada asap, tapi kalau dimatikan betul apinya sampai betul-betul mati, nah itu baru mati total.

Kesulitan tanah gambut itu, butuh air banyak. Jadi kalau di lokasi airnya sedikit, sangat berpengaruh. Kadang-kadang api sudah mati, asap masih ada.

Pemadaman kebakaran hutan di Kampar AFP/Adek Berry

Apa saja upaya Pemerintah Provinsi Riau untuk mendorong perusahaan yang membakar hutan agar segera mendapat hukuman?

Nanti hakim yang memutuskan, tergantung hasil keputusan hakim. Nantinya, langkah yang kami buat akan membekukan izin terhadap perusahaan yang ada lahannya terbakar, ya kita minta masing-masing pihak, Bupati, Wali Kota atau Gubernur yang berkaitan dengan kewenangan yang mengeluarkan izin lingkungan, kita bisa membekukan sementara yang kita harap perusahaan itu fokus menyelesaikan masalah kebakaran hutan.

Sampai nanti proses prosedur hukumnya nanti kita tahu bagaimana bersikap. Sebab izin lingkungan kan dikeluarkan bupati, wali kota dan Gubernur, sesuai kewenangan.

Terkait berita seorang bayi di Riau meninggal dunia karena kabut asap, bagaimana Anda melihat masalah ini?

Kalau menurut saya, perlu penelusuran terlebih dahulu dari terutama dengan ahli kesehatan. Sebab, saya sekarang juga belum mendapat informasi seutuhnya apakah disebabkan itu (asap), bisa disebabkan hal lain.

Saya belum bisa memastikan apakah penyebabnya dari situ, perlu kajian lebih mendalam. Lebih tepat nanti saya tanya ke dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap anak.

Ada aksi massa yang menilai Anda gagal menangani Karhutla. Bagaimana Anda menyikapi penilaian itu?

Barangkali menilai gagal itu relatif, kita lihat nanti segi gagal yang bagaimana. Kebakaran hutan bukan kali ini saja, tapi sebelumnya saya menjabat, juga terjadi karhutla.

Kita harus fair ya, kebakaran lahan di Indonesia bukan hanya Riau saja. Apakah semua kawan-kawan (Gubernur provinsi lain) semua itu gagal? Ada 6 provinsi yang terjadi kebakaran lahan tinggi sekali. Apakah ukurannya dari situ menunjukkan kepemimpinan. Sementara kami baru beberapa bulan menjabat.

Sebelum saya dilantik, Riau sudah ditetapkan siaga darurat bencana kebakaran hutan mulai 19 Februari 2019. Saya dilantik 20 Februari 2019. Dan terjadi ini kebakaran lahan bukan hanya di Riau, ada daerah lain juga. Seperti Jambi yang mengakibatkan kabut asap ke Riau. Mengukur gagal bukan hanya dari sini, kalau menurut saya.

Visi misi kami, ada program kerja kami, termasuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Riau. Program Riau Hijau, juga termasuk program kerja kami. Jadi saya pikir, saya tidak bisa menilai itu (gagal), orang yang menilai.

Kalau bagi saya, ini merupakan masukan bagi saya, agar ke depan saya bisa berbuat lebih baik.

Kebakaran hutan selalu terjadi setiap tahun di Riau, bisa dijelaskan apa langkah konkret Anda menyelesaikan masalah ini?

Langkah konkret saya ke depan, pertama upaya pencegahan. Kita harus memperhitungkan secara dini, jauh hari sebelum kemarau kita sudah melakukan upaya pencegahan. Dan ini juga harus melibatkan sampai ke bawah, tidak hanya cukup di ibu kota kabupaten dan kecamatan saja, tapi sampai ke masyarakat desa-desa.

Kemudian yang kedua, di Riau banyak tanah jenis gambut, memang tidak ada jalan lain untuk mengolah lahan ini tidak boleh lagi dengan cara membakar. Tapi harus ada solusi juga dari pemerintah provinsi, termasuk pemerintah daerah.

Kami tahun depan sudah mulai mengadakan alat ekskavator untuk membersihkan lahan. Kami juga mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat, melalui kementerian pertanian juga dapat membantu alat-alat pertanian yang bisa mengolah lahan, supaya tidak membakar untuk membersihkan lahan.

Ketiga, kita juga ingin di lahan gambut ini kiranya tanaman yang harus ramah terhadap lingkungan. Tidak lagi hanya sawit, yang punya komoditas komoditi lebih baik juga untuk meningkatkan ekonomis masyarakat.

Bagaimanapun memang, untuk mengatasi masalah ini, tidak terlepas dari pemberdayaan masyarakat. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani, tapi tentunya petani ini harus diarahkan dengan pengelolaan lahan tanpa bakar, dan tentunya ada peralatan yang disiapkan.

Kemudian, tanaman juga yang ramah terhadap lingkungan yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Bisa padi, bisa nanas, bisa kopi, ubi, talas. Misalnya talas yang di Sinaboi (Rokan Hilir) itu sudah diekspor, bisa pinang.