Indonesia berpeluang geser Thailand jadi pusat produksi otomotif

Merdeka.com - Indonesia diperkirakan secara perlahan bakal menggeser Thailand sebagai pusat produksi otomotif utama di ASEAN. Menurut kepala sektor otomotif global di Ipsos Business Consulting, Markus Scherer, Indonesia dianggap berpeluang lantaran jumlah produksinya terus meningkat.

"Buktinya jelas bahwa dalam hal tren output produksi kendaraan, perkembangan kebijakan, dan perbaikan infrastruktur, Indonesia akan terus meningkatkan kapasitas produksi, konsumsi domestik dan volume ekspor sekaligus. Produsen otomotif dan pemangku kebijakan di Indonesia, Thailand dan negara-negara lain tentu akan mempertimbangkan implikasi ini," kata Scherer, dalam keterangan persnya, Selasa (8/3).

Selama ini, Thailand menjadi produsen mobil terbesar di Asia Tenggara dengan volume produksi sekitar 2 juta unit per tahun. Sementara hasil produksi otomotif Indonesia pada 2015 tercatat sekitar 1,1 juta unit. Sebagai produsen otomotif terbesar kedua, Indonesia belum mampu mengimbangi Thailand dalam membangun pasar ekspor. Nilai ekspor Indonesia hanya 23 persen dari produksi domestiknya tahun lalu. Sedangkan Thailand mampu mengekspor hingga 55 persen.

Pada 2015, kesenjangan produksi antara dua negara sekitar 810 ribu unit. Namun pada 2020, selisihnya diperkirakan mengecil menjadi hanya 465 ribu unit.

Supaya Indonesia dapat menggeser Thailand sebagai pusat produksi mobil nomor satu di ASEAN, kesenjangan itu harus dipangkas. Ipsos Business Consulting meyakini perbaikan ini dapat dicapai melalui beberapa cara.

Pertama menggenjot utilitas pabrik. Pada 2015, Indonesia memiliki kapasitas produksi terpasang hingga dua juta unit kendaraan. Namun hanya sekitar 62 persen dimanfaatkan.

Kedua menambah investasi lanjutan hingga USD 2,6 miliar, untuk pembuatan pabrik baru atau untuk peningkatan kapasitas pabrik. Hanya saja dengan asumsi tingkat utilisasi tetap sama.

Berbekal laporan terbaru, Ipsos menekankan walaupun kesuksesan ekspor saat ini belum signifikan, Indonesia punya potensi pertumbuhan domestik luar biasa. Hal ini bisa mendorong para investor mengharapkan pertumbuhan penjualan solid, jika mereka mampu mendapatkan posisi tepat di pasar.

"Pemain otomotif global yang belum memiliki basis produksi yang signifikan di Indonesia akan semakin mempertanyakan, apakah mereka telah diposisikan dengan tepat untuk memperoleh pangsa pasar di ASEAN, yang jumlah penduduknya telah mencapai lebih dari 600 juta jiwa. Selain itu, apakah mereka dapat mempertahankan pangsa pasar yang sudah ada, karena perusahaan lain akan berekspansi ke Indonesia dan Asia secara umum. Memiliki basis produksi di Indonesia akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari segi biaya, skala produksi, dan rantai suplai di Indonesia yang diprediksi akan menjadi kekuatan otomotif yang unggul di ASEAN," kata Direktur Ipsos Business Consulting Indonesia, Douglas Cassidy.

Manajer Konsultasi Senior Ipsos Bangkok, Chukiat Wongtaveerat, setuju dengan analisa Cassidy mengenai situasi pasar saat ini. Namun, dia menilai Thailand masih dapat melindungi industri otomotifnya.

Wongtaveerat mencatat beberapa produsen otomotif ternama telah mengumumkan strategi keluar dari pasar Indonesia, terutama Ford Motor Company dan General Motors. Dia mengatakan pabrikan seperti Volkswagen, Hyundai, dan Mazda belum mampu menyampaikan strategi jelas buat mengamankan pangsa pasar kuat dan menguntungkan di kedua negara.

"Khususnya terkait dengan Indonesia, yang membutuhkan regulasi yang stabil dan pembangunan infrastruktur pendukung otomotif yang berkelanjutan, dalam menghadapi penurunan angka penjualan saat ini. Begitu hal ini terjadi, kita akan melihat 'efek domino', dengan beberapa OEM lain yang belum memiliki basis produksi di tanah air, untuk membangun pabrik dan melakukan ekspansi agresif pada jaringan diler mereka," kata Wongtaveerat.

Di sisi lain, iklim usaha di Indonesia saat ini tidak terlalu menguntungkan pemain industri otomotif. Menurut indeks ease of doing business oleh Bank Dunia, Indonesia berada di posisi 109 dari 198 negara. Sementara Thailand bertengger di peringkat 49. Namun pemerintah Indonesia telah menargetkan kenaikan ke posisi 40 pada 2018.

Perbaikan signifikan sedemikian rupa, jika ingin dicapai, jelas membutuhkan fokus terus menerus dari pembuat kebijakan. Scherer mencatat, perkembangan yang ada saat ini menunjukkan tren positif seperti kelonggaran aturan kepemilikan asing, di daftar negatif investasi dan prosedur aplikasi perizinan yang disederhanakan. (mdk/ary)