Masyarakat minta mobil dinas tidak dipakai mudik

Merdeka.com - Terkait kebijakan pelarangan mudik lebaran dengan menggunakan mobil dinas oleh beberapa instansi pemerintahan, ternyata kebijakan ii juga didukung masyarakat, salah satunya dari perwakilan masyarakat Banten.

"Kami berharap bupati melarang pejabat mudik menggunakan kendaraan dinas karena menyakiti hati rakyat," kata Sarip, seorang tokoh masyarakat Kabupaten Lebak, seperti dilansir Antara (29/6).

Penggunaan mobil dinas itu sangat melukai hati rakyat karena pembelian kendaraan tersebut uang rakyat melalui APBD setempat. Karena itu, pihaknya meminta pejabat Pemkab Lebak jika mudik ke kampung halaman sebaiknya tidak menggunakan mobil dinas.

Meskipun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang memperbolehkan penggunaan mobil dinas untuk keperluan mudik Lebaran. Namun, pihaknya tetap meminta pejabat tidak mengikuti ajakan tersebut.

Penggunaan mobil mudik lebaran itu merupakan bentuk kemunduran karena memakai fasilitas negara dengan tidak sesuai peruntukkannya.

"Saya kira pejabat malu jika mudik ke kampung halaman menggunakan mobil dinas," katanya.

Begitu juga Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Banten Pamungkas, Soleh Majid mengatakan semestinya pejabat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat agar tidak menggunakan fasilitas negara.

Penggunaan mudik Lebaran memakai mobil dinas tentu kurang etika karena milik pemerintah. Selain itu, juga mudik tidak begitu penting karena bukan peningkatan kinerja untuk masyarakat. Apa lagi, semua pejabat ASN di Pemkab Lebak itu sudah memiliki kendaraan pribadi dan tidak perlu memakai mobil dinas.

"Kami minta kepala daerah bersikap tegas melarang anak buahnya mudik menggunakan mobil dinas. Penegasan itu seperti Gubernur DKI dan Wali kota Surabaya yang berbeda sikap dengan Menpan," ujarnya.

Menurut dia, prihatin karakter pejabat yang suka menggantikan mobil dinas plat merah menjadi hitam untuk kepentingan keluarga. Sikap pejabat seperti itu sudah tidak memiliki tanggung jawab sehingga perlu dilakukan pencopotan jabatan.

"Kami berharap pejabat ASN memiliki hati nurani dan tidak menggunakan mobil dinas untuk mudik ke kampung," katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintahan Kabupaten Lebak Dede Jaelani mengatakan tidak ada salah dengan pejabat mudik menggunakan mobil dinas karena mereka bertanggung jawab jika kehilangan.

"Kami tidak masalah pejabat pulang kampung membawa kendaraan dinas, namun jika rusak atau hilang menjadi tanggung jawab sendiri," katanya. (mdk/dzm)