Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Minta Kemenag Dialog dengan Guru Agama Cegah Aksi Mogok Nasional

DPR Minta Kemenag Dialog dengan Guru Agama Cegah Aksi Mogok Nasional Demo Guru Honorer di DPR-MPR. ©2018 Liputan6.com/JohanTallo

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Kementerian Agama (Kemenag) melakukan dialog dengan para guru agama. Hal ini terkait ancaman mogok nasional yang akan digelar Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII).

AGPAII mengancam akan mogok mengajar jika sampai akhir Maret 2021 tidak tersedia formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK untuk Guru Agama.

Menurut Azis, dialog dan klarifikasi Kemenag penting dilakukan, untuk mengantisipasi adanya aksi mogok mengajar dari Guru Agama di Tanah Air. Karena anak didik akan terkenda dampaknya, setelah terkuras waktu dan energinya dengan pola belajar-menagar lewat daring.

"Lakukan segera dialog bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kaji kembali formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khususnya untuk guru agama," tegas Azis Syamsuddin, dalam pesan aplikasi kepada merdeka.com, Rabu (10/3).

DPR juga meminta Kemenag memetakan kebutuhan guru agama, sebagaimana diketahui Indonesia kekurangan guru agama sebanyak 72.340 guru (data AGPAII Desember 2020).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini pun mendorong Kemenag untuk segera memvalidasi data guru agama berstatus honorer, karena berdasarkan syarat yang telah ditentukan dari BKN, untuk menetapkan formasi PPPK.

“Semua data guru agama harus lengkap, sehingga Kemenag harus segera menginformasikan kepada guru-guru agama untuk segera melengkapi dan memenuhi persyaratan tersebut,” tutur dia.

Kemenpan RB dalam pernyataannya mengatakan, guru honorer yang dapat mengikuti seleksi satu juta guru PPPK adalah guru yang terdata di data pokok pendidikan (Dapodik). Sementara, guru mata pelajaran pendidikan agama tidak masuk dalam Dapodik Kemendikbud tersebut.

Khusus kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pemerintah Daerah (Pemda), Azis meminta segera mengusulkan formasi PPPK untuk guru agama di sekolah-sekolah Negeri. Ini penting dilakukan guna mengetahui jumlah keseluruhan kebutuhan guru agama.

“Kepada seluruh pihak terkait untuk berkoordinasi, ini persoalan nasib mengingat guru agama merupakan posisi yang krusial dalam pembentukan akhlak serta penanaman nilai-nilai spiritual siswa di sekolah,” pinta Azis Syamsuddin.

Seperti diketahui, AGPAII mengancam mogok mengajar agama secara nasional. Aksi ini sebagai bentuk protes karena tidak dimasukkannya formasi guru pendidikan agama dalam rekrutmen 1,3 juta ASN maupun 1 juta guru PPPK pada tahun 2021. (mdk/rnd)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Curhat Nurul Arifin ke Jenderal TNI di DPR, Gregetan Viral Haram Salam Lintas Agama
VIDEO: Curhat Nurul Arifin ke Jenderal TNI di DPR, Gregetan Viral Haram Salam Lintas Agama

Nurul Arifin mengeluhkan terkait polemik salam lintas agama yang belakangan diharamkan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Baca Selengkapnya
Beri Perlindungan Guru, Menteri Abdul Mu’ti Bakal Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional
Beri Perlindungan Guru, Menteri Abdul Mu’ti Bakal Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional

Abdul Mu'ti mengaku masih perlu ada pembahasan lebih lanjut perihal perlindungan terhadap para tenaga pengajar.

Baca Selengkapnya
Anies Tanggapi Rencana Pembatasan Kampanye Elektoral di Lingkungan Pendidikan Agama
Anies Tanggapi Rencana Pembatasan Kampanye Elektoral di Lingkungan Pendidikan Agama

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas akan menerbitkan aturan yang membatasi kampanye politik elektoral di lingkungan pendidikan keagamaan.

Baca Selengkapnya
Akademisi Ramai-Ramai Kritik Pemerintah, Puan Maharani: Mereka Suarakan Aspirasi Rakyat
Akademisi Ramai-Ramai Kritik Pemerintah, Puan Maharani: Mereka Suarakan Aspirasi Rakyat

Akademisi Ramai-Ramai Kritik Pemerintah, Puan Maharani: Mereka Suarakan Aspirasi Rakyat

Baca Selengkapnya
Pesan Civitas Akademika UGM ke Mensesneg Pratikno: Pak Tik, Kembalilah Pulang ke Jalan Demokrasi
Pesan Civitas Akademika UGM ke Mensesneg Pratikno: Pak Tik, Kembalilah Pulang ke Jalan Demokrasi

UGM meminta Mensesneg Pratikno dan Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana pulang kembali ke jalan demokrasi.

Baca Selengkapnya
Dewan Guru Besar UI Sampaikan Petisi Kritik Pemerintah Jokowi, Rektor Tidak Hadir
Dewan Guru Besar UI Sampaikan Petisi Kritik Pemerintah Jokowi, Rektor Tidak Hadir

Dewan Guru Besar UI Sampaikan Petisi Kritik Pemerintah Jokowi, Rektor Tidak Hadir

Baca Selengkapnya
Dewan Guru Besar UI Desak DPR Hentikan Revisi UU Pilkada
Dewan Guru Besar UI Desak DPR Hentikan Revisi UU Pilkada

Dewan Guru Besar UI menilai revisi UU Pilkada dapat menimbulkan sengketa antarlembaga tinggi, seperti MK versus DPR, yang akan merusak kehidupan bernegara.

Baca Selengkapnya
Kericuhan Kajian Ustaz Syafiq Riza Basalamah, Kemenag Surabaya Keluarkan Edaran Larangan Pengajian Provokatif
Kericuhan Kajian Ustaz Syafiq Riza Basalamah, Kemenag Surabaya Keluarkan Edaran Larangan Pengajian Provokatif

Kemenag Surabaya akan berkoordinasi dengan Kepolisian saat di singgung apakah akan mengeluarkan larangan resmi terhadap Ustaz Syafiq berceramah di Surabaya.

Baca Selengkapnya
Mahfud Tegaskan Program Insentif Guru Ngaji untuk Semua Agama
Mahfud Tegaskan Program Insentif Guru Ngaji untuk Semua Agama

Mahfud mengatakan dengan insentif tersebut, guru agama makin diperhatikan dan makin bersemangat mencerdaskan anak bangsa.

Baca Selengkapnya
Cucu Pendiri NU: Kalau Ada yang Akan membubarkan Acara MLB, Kami Ajak Ngopi dan Ngaji
Cucu Pendiri NU: Kalau Ada yang Akan membubarkan Acara MLB, Kami Ajak Ngopi dan Ngaji

Kalau ada yang datang ke acara MLB , baik setuju, tidak setuju atau bahkan membubarkan akan dijak ngopi , diskusi dan ngaji.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tegas! Perintah Wapres Gibran
VIDEO: Tegas! Perintah Wapres Gibran "UU Perlindungan Anak Jangan Jadi Senjata Menyerang Guru"

Gibran berharap tidak ada lagi kasus kekerasan, perundungan, maupun kriminalisasi terhadap tenaga pendidik

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah: DPR Harus Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi
Muhammadiyah: DPR Harus Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.

Baca Selengkapnya