Pendidikan vokasi menjadi prioritas lintas kementerian

Merdeka.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin), pada hari Selasa (29/11) menjadi tuan rumah dalam penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) lima menteri tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri.

Lima menteri yang menandatangani adalah Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartato, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhamad Natsir.

Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.

Menperin Airlangga Hartato mengemukakan, MoU ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Penandatanganan ini sekaligus implementasi dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat terbatas tentang pendidikan dan pelatihan vokasi.

"Untuk mewujudkan itu perlu dibangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, khususnya kementerian terkait untuk mendorong dan memfasilitasi terwujudnya link and match pendidikan dengan industri," kata Airlangga.

Belum lagi, kata dia, menghadapi era industri 4.0 yang melibatkan unsur digital dalam setiap rantai nilai proses manufaktur para pekerja dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

"Kerjasama dan dukungan industri juga menjadi faktor penting terselenggaranya pendidikan kejuruan dan vokasi yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja," terangnya.

Oleh karenanya, Ia berharap industri bisa memberikan masukan terhadap kurikulum pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi, serta menyediakan fasilitas praktik magang bagi pelajar maupun guru. Dengan begitu, mereka bisa mengikuti perkembangan teknologi industri terkini.

Ditambahkan Menteri Perekonomian Darmin Nasution, ke depan MoU semacam ini bisa diperluas dengan menggandeng kementerian lainnya. Selain itu, pengembangan SDM dan penataan sistem pendidikan kejuruan bisa terus dilanjutkan.

"Yang paling penting, lulusannya memiliki kompetensi. Jangan sampai SMK kita, setelah sekolah 3 tahun baru dapat ijasah. Tahun pertama, bisa diberikan sertifikat sesuai dengan kompetensi yang sudah diajarkan, sehingga ketika ada yang drop out maka mereka punya modal untuk bekerja," imbuh Darmin.

Sementara itu, Menteri PMK Puan Maharani mengingatkan, MoU ini tidak sekadar seremonial. Namun, ada langkah konkret ke depan untuk menyatukan antara vokasi dengan industri.

"Pendidikan vokasi sangat penting untuk mengejar program prioritas pemerintah dalam kejuruan vokasi. Harapannya, bukan seremonial, tetapi ada realisasi yang komplit antara link and match antara vokasional dengan industri. Semua menteri sudah komitmen agar melanjutkan," kata dia. (Adv) (mdk/hrs)