BKPH Ingin Bank Muamalat kembangkan Uang Saku Cashless untuk Jemaah Haji
Merdeka.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) siap mengarahkan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) untuk memperkuat digitalisasi pelayanan. Salah satunya mengembangkan uji coba penerapan cashless atau non-tunai dalam pemberian uang saku jemaah haji.
Anggota Badan Pelaksana BPKH, Iskandar Zulkarnain mengatakan, Bank Muamalat sebagai bank digital telah merintis uji coba penerapan cashless dalam memberi uang saku jemaah haji (living cost).
"Termasuk antisipasi dinamika global, Bank Muamalat sudah jadi salah satu bank yang membuat uji coba dalam pelayanan cashless untuk living cost jemaah haji. Sehingga produk digital dia bisa jadi layanan living cost bekal menunaikan ibadah haji," tuturnya dalam sesi konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/1/2022).
-
Siapa yang bicara tentang perbankan syariah? Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam kegiatan OJK Mengajar di Fakulitas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Senin (6/11).
-
Bagaimana BSI tingkatkan inklusi keuangan syariah? BSI siap untuk bersama meningkatkan awareness dan aktivasi layanan perbankan syariah di lingkungan kampus yang dibangun dalam satu ekosistem, sehingga keberadaan bank syariah dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh civitas di Kampus FEB-UI yang berjumlah lebih dari 6.000 orang, termasuk 397 orang dosen serta sekitar 314 orang karyawan,' ujarnya.
-
Bagaimana BRI menerapkan AKHLAK? 'Peran Leaders sangat penting & diperlukan untuk menjaga lingkungan kita, menjadi contoh atau role model, sehingga mampu menggerakkan resources/team lebih produktif. Hal ini penting untuk mencapai tujuan perusahaan, untuk mencapai visi dan misi perusahaan',
-
Mengapa Danamon Syariah jadi BPS-BIPIH untuk haji khusus? Sebagai informasi, Danamon Syariah sudah ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Haji (BPS-BIPIH) oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Sesuai dengan perkembangan zaman, BPKH juga ingin Bank Muamalat turut berpartisipasi dalam pelayanan digital pendaftaran haji.
"Sehingga ke depan bagaimana bank Muamalat reborn itu harus sustain dan juga bersinergi. Dengan demikian kita akan mengembangkan bank Muamalat dengan faktor-faktor tersebut," ungkap Iskandar.
Pasar Haji
Dari sisi pasar haji, Iskandar menyebut, Bank Muamalat Indonesia memiliki segmentasi terbesar kedua setelah Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mengelola dana haji.
"BPKH juga mempertimbangkan dari sisi bisnis, karena investasi BPKH ini dari dana umat dana masyarakat harus mempertimbangkan aspek-aspek yang tertuang dalam amanat undang-undang, sesuai syariat, kehati-hatian, kemudian harus menghasilkan manfaat," terangnya.
Sebagai pemegang saham pengendali, BPKH juga akan fokus pada upaya membangun bisnis BMI yang berkelanjutan (sustainable) melalui perbaikan tata kelola bisnis yang baik. Kemudian melakukan sinergi positif dengan seluruh ekosistem perhajian, segmen pasar syariah, pasar institusi unggulan dan sektor UMKM.
"Yang kita inginkan ke depan ada dua hal, yang terkait dengan sustain dan juga sinergi, sustain sendiri karena zaman ini adalah zaman digital, tentunya bank ini harus menuju ke sana juga kalau ingin sustain," pungkas Iskandar.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BPKH saat ini tengah merancang skema untuk mengurangi proporsi subsidi nilai manfaat dalam BPIH secara gradual.
Baca SelengkapnyaDengan penunjukan ini, Bank DKI akan bertanggung jawab untuk mengelola dan mengamankan, serta memastikan bahwa dana haji dikelola secara profesional.
Baca SelengkapnyaAplikasi ini bertujuan untuk menghadirkan layanan terbaik bagi jemaah haji dengan sistem yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih transparan.
Baca SelengkapnyaNasaruddin menuturkan, jika hasil ijtima' ulama itu diterapkan, maka peserta haji membayar biaya haji yang cukup besar.
Baca SelengkapnyaHarapannya, pemakaian cashless QRIS bisa diterapkan di dua kota suci dan mempermudah digitalisasi keuangan jemaah haji dan umrah.
Baca SelengkapnyaKerja sama ini menunjukkan komitmen Bank DKI untuk mendukung sektor pendidikan melalui layanan keuangan syariah yang inovatif dan terintegrasi.
Baca SelengkapnyaMUI juga meminta Presiden dan DPR melakukan perbaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaBPKH berharap lebih banyak siswa dapat menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik.
Baca SelengkapnyaMenurut Kamaruddin, gerakan ini akan mengajak berbagai elemen masyarakat, termasuk ASN, politisi, calon pengantin, para penyuluh, hingga penghulu untuk berwakaf
Baca SelengkapnyaIndonesia diwacanakan bakal mendapat kuota tambahan sebesar 20.000.
Baca SelengkapnyaForum yang berlangsung atas kerja sama dengan BI ini menjadi platform strategis untuk membahas pengelolaan keuangan haji yang lebih efisien dan efektif.
Baca SelengkapnyaBSI berkomitmen untuk mendorong lebih banyak inisiatif kolaboratif yang memanfaatkan teknologi
Baca Selengkapnya