Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PPKM Hambat Proses Migrasi Rekening BRI dan BNI Syariah ke BSI

PPKM Hambat Proses Migrasi Rekening BRI dan BNI Syariah ke BSI Aktifitas Teller Bank BRi. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk., Hery Gunardi mengatakan, proses migrasi rekening nasabah ex BRI Syariah dan BNI Syariah terhambat karena kebijakan pemerintah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali. Harus diakui kebijakan tersebut membuat para nasabah kesulitan dalam melakukan penukaran kartu debit dan mengganti buku tabungannya.

"Kenapa lambat? Karena proses integrasi di Jakarta dan Jawa Timur ini ada PPKM Darurat jadi membatasi nasabah yang datang ke cabang. Kalau bulan sebelumnya bisa dengan mudah dilakukan," kata Hery dalam konferensi pers, Jakarta, Jumat (30/7).

Hery melaporkan migrasi rekening nasabah ex BRIS dan ex BNIS di wilayah timur Indonesia telah selesai sejak April lalu. Lalu pada bulan Mei proses migrasi rekening dilakukan di Jawa Tengah yang juga meliputi Yogyakarta, Semarang dan Solo.

Pada bulan Mei, migrasi dilakukan untuk wilayah Aceh, Medan, Sumatera Selatan, termasuk juga Lampung, Bengkulu dan sekitarnya. Lalu pada Juli-Agustus direncanakan migrasi rekening dilakukan untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur dan Pulau Kalimantan. Sayangnya, akibat penerapan PPKM Darurat atau level 3 dan 4 ini membuat prosesnya jadi terhambat.

"Ini akan kita selesaikan pada Juli-Agustus, harapannya di Agustus ini sudah selesai semua," kata Hery.

Meski belum melakukan migrasi rekening, Hery memastikan para nasabah BNIS dan BRIS masih bisa melakukan transaksi dengan kartu debit yang dimiliki saat ini. Namun bagi nasabah yang ingin mengganti kartu debit dengan kartu BSI dia mempersilakan untuk bisa datang ke kantor-kantor cabang BSI.

"Kartu BRIS dan BNIS ini enggak perlu diganti dulu, tapi yang mau datang silakan, ini kita berikan layanan," kata dia.

Wakil Direktur Utama I BSI, Ngatari mencatat total nasabah ex BRIS sebanyak 4,9 juta yang terdiri dari nasabah simpanan dan pembiayaan. Sedangkan nasabah ex BNIS sebanyak 4,4 juta nasabah simpanan dan pinjaman. Sehingga total nasabah yang harus melakukan migrasi ke rekening BSI mencapai 9,4 juta. Dari jumlah tersebut, proses migrasi rekening BRIS dan BNIS saat ini sudah mencapai 86 persen.

"Proses migrasi kami sudah sampai 86 persen, tinggal 14 persen saja," kata Ngatari.

Dia menjelaskan dalam migrasi ini ada pemindahan gaji para PNS dan pensiunan yang prosesnya membutuhkan waktu. Proses ini pun harus melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Bila ini bisa dilakukan dalam waktu cepat, Ngatari menjamin proses migrasi akan selesai pada Agustus 2021.

"Kalau ini sudah selesai, Agustus ini sudah rapi. Operasional kita ini kan di tanggal 1 November, jadi masih ada 3 bulan untuk selesaikan sisa rekening dan saldo yang masih 14 persen tersebut. Ini segera bisa diselesaikan," tandasnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Daftar 4 Bank di Indonesia yang Tutup Buku di 2023
Daftar 4 Bank di Indonesia yang Tutup Buku di 2023

OJK telah melakukan pencabutan izin kepada sejumlah bank di daerah.

Baca Selengkapnya
Jelang Akhir Tahun, OJK Bakal Tutup 20 BPR dan BPRS
Jelang Akhir Tahun, OJK Bakal Tutup 20 BPR dan BPRS

Kesulitan keuangan yang dihadapi BPR ataupun BPRS membuat OJK menyusun peta jalan agar tidak ada lagi masalah serupa di kemudian hari.

Baca Selengkapnya
Terobosan dan Perpres Pertama Presiden Prabowo: Hapus Utang UMKM, Petani, Nelayan
Terobosan dan Perpres Pertama Presiden Prabowo: Hapus Utang UMKM, Petani, Nelayan

Kebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta nelayan, petani, dan pelaku UMKM tak bisa mengakses kredit perbankan.

Baca Selengkapnya
OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung, Nasabah Diminta Tenang
OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung, Nasabah Diminta Tenang

OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang.

Baca Selengkapnya
Heboh Muhammadiyah Tarik Dana dari BSI, OJK: Tidak Ada Isu Perlu Dikhawatirkan
Heboh Muhammadiyah Tarik Dana dari BSI, OJK: Tidak Ada Isu Perlu Dikhawatirkan

Terkait hubungan antara BSI dan Muhammadiyah, Dian mengatakan bahwa permasalahan tersebut merupakan tugas manajemen dan pemegang saham pengendali.

Baca Selengkapnya
Hampir Setahun Berstatus Tidak Sehat, OJK Cabut Izin Usaha BPR Sumatera Barat
Hampir Setahun Berstatus Tidak Sehat, OJK Cabut Izin Usaha BPR Sumatera Barat

Pencabutan izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK.

Baca Selengkapnya
Terungkap Alasan Muhammadiyah Tarik Dana Simpanan dari BSI
Terungkap Alasan Muhammadiyah Tarik Dana Simpanan dari BSI

Penempatan dana Muhammadiyah terlalu banyak yang berada di BSI.

Baca Selengkapnya
Diam-Diam, Prabowo Bakal Terbitkan Aturan Pemutihan Utang Pengusaha yang Sudah Hapus Buku
Diam-Diam, Prabowo Bakal Terbitkan Aturan Pemutihan Utang Pengusaha yang Sudah Hapus Buku

Hashim menyebut kebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta pengusaha tak bisa akses perbankan.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Alasan OJK Cabut Izin BPR Bank Purworejo
Ternyata, Ini Alasan OJK Cabut Izin BPR Bank Purworejo

OJK telah menetapkan Perumda BPR Bank Purworejo dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS).

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah Ungkap Alasan Tarik Dana Simpanan, BSI Beri Respons Begini
Muhammadiyah Ungkap Alasan Tarik Dana Simpanan, BSI Beri Respons Begini

Muhammadiyah dan BSI fokus meningkatkan literasi ekonomi syariah kepada masyarakat khususnya UMKM.

Baca Selengkapnya
Dirut BSI Beberkan Rahasia Perusahaan dalam Membangun SDM Berkualitas
Dirut BSI Beberkan Rahasia Perusahaan dalam Membangun SDM Berkualitas

Tak hanya Global Talent Management, BSI juga konsisten membuka peluang kerja untuk para lulusan baru (freshgraduate) melalui Officer Development Program (ODP).

Baca Selengkapnya
Menteri P2MI Sebut Moratorium Penempatan PMI di Arab Saudi Harus Dibuka, Ini Alasannya
Menteri P2MI Sebut Moratorium Penempatan PMI di Arab Saudi Harus Dibuka, Ini Alasannya

Diakui Karding, PMI yang bekerja secara non prosedural ke Arab Saudi sangat banyak.

Baca Selengkapnya