PPKM Hambat Proses Migrasi Rekening BRI dan BNI Syariah ke BSI
Merdeka.com - Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk., Hery Gunardi mengatakan, proses migrasi rekening nasabah ex BRI Syariah dan BNI Syariah terhambat karena kebijakan pemerintah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali. Harus diakui kebijakan tersebut membuat para nasabah kesulitan dalam melakukan penukaran kartu debit dan mengganti buku tabungannya.
"Kenapa lambat? Karena proses integrasi di Jakarta dan Jawa Timur ini ada PPKM Darurat jadi membatasi nasabah yang datang ke cabang. Kalau bulan sebelumnya bisa dengan mudah dilakukan," kata Hery dalam konferensi pers, Jakarta, Jumat (30/7).
Hery melaporkan migrasi rekening nasabah ex BRIS dan ex BNIS di wilayah timur Indonesia telah selesai sejak April lalu. Lalu pada bulan Mei proses migrasi rekening dilakukan di Jawa Tengah yang juga meliputi Yogyakarta, Semarang dan Solo.
-
Siapa yang bicara tentang perbankan syariah? Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam kegiatan OJK Mengajar di Fakulitas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Senin (6/11).
-
Kapan kebijakan baru BRI berlaku? Kebijakan ini akan berlaku efektif per Agustus 2024.
-
Bagaimana BNI menghadapi krisis? BNI terbukti tangguh dalam menghadapi krisis yang terjadi di tahun 1998, 2005, 2008, dan 2020. BNI melakukan berbagai transformasi bisnis digital untuk tetap bisa mengerek kinerja keuangan, salah satunya dengan membangun ekosistem digital nelayan.
-
Bagaimana BRI mengelola resiko di tengah pemulihan? Kendati demikian untuk memperkuat kondisi yang semakin membaik, pihaknya menerapkan strategi konservatif dengan mengalokasikan dana pencadangan yang lebih dari memadai sebagai salah satu mitigasi risiko.
-
Siapa yang mengumumkan kebijakan baru BRI? Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan kebijakan baru ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan Perseroan kepada nasabah.
-
Mengapa Agen BRIlink harus 'nombok' saat ada kendala transaksi? 'Kalau ngitungnya enak saja. Katakanlah kita ambil keuntungan Rp2.000 setiap transaksi, lalu setiap hari ada 20 transaksi, kalikan seminggu, sebulan, sudah banyak. Tapi kita yang menjalani, ada situasi yang nggak enak. Padahal kalau ada kendala transaksi, kita harus nombok,' kata Ibu Budi.
Pada bulan Mei, migrasi dilakukan untuk wilayah Aceh, Medan, Sumatera Selatan, termasuk juga Lampung, Bengkulu dan sekitarnya. Lalu pada Juli-Agustus direncanakan migrasi rekening dilakukan untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur dan Pulau Kalimantan. Sayangnya, akibat penerapan PPKM Darurat atau level 3 dan 4 ini membuat prosesnya jadi terhambat.
"Ini akan kita selesaikan pada Juli-Agustus, harapannya di Agustus ini sudah selesai semua," kata Hery.
Meski belum melakukan migrasi rekening, Hery memastikan para nasabah BNIS dan BRIS masih bisa melakukan transaksi dengan kartu debit yang dimiliki saat ini. Namun bagi nasabah yang ingin mengganti kartu debit dengan kartu BSI dia mempersilakan untuk bisa datang ke kantor-kantor cabang BSI.
"Kartu BRIS dan BNIS ini enggak perlu diganti dulu, tapi yang mau datang silakan, ini kita berikan layanan," kata dia.
Wakil Direktur Utama I BSI, Ngatari mencatat total nasabah ex BRIS sebanyak 4,9 juta yang terdiri dari nasabah simpanan dan pembiayaan. Sedangkan nasabah ex BNIS sebanyak 4,4 juta nasabah simpanan dan pinjaman. Sehingga total nasabah yang harus melakukan migrasi ke rekening BSI mencapai 9,4 juta. Dari jumlah tersebut, proses migrasi rekening BRIS dan BNIS saat ini sudah mencapai 86 persen.
"Proses migrasi kami sudah sampai 86 persen, tinggal 14 persen saja," kata Ngatari.
Dia menjelaskan dalam migrasi ini ada pemindahan gaji para PNS dan pensiunan yang prosesnya membutuhkan waktu. Proses ini pun harus melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Bila ini bisa dilakukan dalam waktu cepat, Ngatari menjamin proses migrasi akan selesai pada Agustus 2021.
"Kalau ini sudah selesai, Agustus ini sudah rapi. Operasional kita ini kan di tanggal 1 November, jadi masih ada 3 bulan untuk selesaikan sisa rekening dan saldo yang masih 14 persen tersebut. Ini segera bisa diselesaikan," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
OJK telah melakukan pencabutan izin kepada sejumlah bank di daerah.
Baca SelengkapnyaKesulitan keuangan yang dihadapi BPR ataupun BPRS membuat OJK menyusun peta jalan agar tidak ada lagi masalah serupa di kemudian hari.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta nelayan, petani, dan pelaku UMKM tak bisa mengakses kredit perbankan.
Baca SelengkapnyaOJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang.
Baca SelengkapnyaTerkait hubungan antara BSI dan Muhammadiyah, Dian mengatakan bahwa permasalahan tersebut merupakan tugas manajemen dan pemegang saham pengendali.
Baca SelengkapnyaPencabutan izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK.
Baca SelengkapnyaPenempatan dana Muhammadiyah terlalu banyak yang berada di BSI.
Baca SelengkapnyaHashim menyebut kebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta pengusaha tak bisa akses perbankan.
Baca SelengkapnyaPencabutan izin tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-98/D.03/2024 tanggal 5 Desember 2024.
Baca SelengkapnyaOJK telah menetapkan Perumda BPR Bank Purworejo dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS).
Baca SelengkapnyaMuhammadiyah dan BSI fokus meningkatkan literasi ekonomi syariah kepada masyarakat khususnya UMKM.
Baca SelengkapnyaTak hanya Global Talent Management, BSI juga konsisten membuka peluang kerja untuk para lulusan baru (freshgraduate) melalui Officer Development Program (ODP).
Baca Selengkapnya