Setengah Nasabah Penerima Restrukturisasi Kredit Bank UOB Kembali Mampu Bayar Cicilan
Merdeka.com - PT Bank UOB Indonesia akan terus melanjutkan program restrukturisasi kredit kepada para nasabah yang terdampak pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang meminta pemberian relaksasi kredit hingga 2022.
"Buat nasabah yang terdampak pandemi seperti penurunan income dan sebagainya sampai tahun 2022," kata Business Banking Sales Head UOB Indonesia, Hendrik Komandangi, dalam konferensi pers UOB Economic Outlook 2022, Jakarta, Rabu (15/9).
Meski begitu, Hendrik mengatakan jumlah nasabah yang mendapatkan fasilitas restrukturisasi terus berkurang. Dibandingkan tahun lalu, nasabah restrukturisasi kredit sudah berkurang hingga setengahnya.
-
Apa target BRI untuk kredit yang direstrukturisasi? Seiring geliat pelaku UMKM yang terus meningkat, salah satu bank terbesar tanah air, BRI menargetkan kredit yang direstrukturisasi perseroan kembali menjadi single digit dari total jumlah portofolio kredit pada tahun 2025, atau sama seperti kondisi sebelum krisis akibat pandemi melanda.
-
Kapan program KPR BRI Suku Bunga Berjenjang berakhir? Program KPR BRI Suku Bunga Berjenjang ini berlangsung dari 1 April sampai 31 Juli 2024.
-
Apa yang sedang dilakukan BRI untuk menjaga kualitas kredit? Penurunan NPL tersebut disebabkan BRI sedang melakukan upaya bersih-bersih portofolio kredit, terutama kredit restrukturisasi terdampak Covid sebagai bagian dari soft-landing strategy yang diimplementasikan sejak tahun lalu.
-
Kapan BRI mencapai puncak kredit restrukturisasi? Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto menjelaskan secara akumulatif kredit BRI yang direstrukturisasi karena pandemi tertinggi mencapai 30% dari total portofolio kredit, yang puncaknya terjadi sekitar September 2020 dengan nilai lebih dari Rp250 triliun.
-
Bagaimana BRI mengelola resiko di tengah pemulihan? Kendati demikian untuk memperkuat kondisi yang semakin membaik, pihaknya menerapkan strategi konservatif dengan mengalokasikan dana pencadangan yang lebih dari memadai sebagai salah satu mitigasi risiko.
-
Mengapa BNI tingkatkan kredit BUMN? Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan memasuki semester kedua 2023, perseroan mulai melihat banyak BUMN yang berbenah dan siap untuk melakukan ekspansi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih kuat.
"Dari periode pertama cukup banyak yang ambil program (restrukturisasi) tapi seiring berjalannya waktu jumlahnya berkurang setengahnya dari April 2020 sampai September," kata dia.
Artinya kata Hendrik, setengah dari nasabah yang mendapatkan fasilitas restrukturisasi kredit sudah mulai kembali membayarkan kewajibannya. Ini tidak terlepas dari strategi yang dijalankan perseroan dalam memberikan solusi bagi para nasabahnya.
Tawarkan Pinjaman Lunak
Selain masih memberikan fasilitas restrukturisasi, Bank UOB Indonesia juga memberikan pinjaman lunak kepada nasabah baru. Pinjaman yang ditawarkan memiliki bunga yang bersaing dengan lembaga pembiayaan yang ada.
"Kepada nasabah baru ini kita kasih kredit dengan bunga yang bersaing," kata dia.
Pembiayaan ini diberikan untuk membantu dunia usaha Khususnya UMKM untuk tetap berkembang. Namun, pemberian kredit baru ini juga diseleksi kepada sektor-sektor yang bisa berkembang di tengah ketidakpastian akibat pandemi yang berlarut-larut.
"Ini bisa digunakan buat nasabah yang ingin mengembangkan usahanya di masa pandemi," kata dia mengakhiri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi meminta restrukturisasi kredit terdampak pandemi kembali diperpanjang sampai tahun 2025.
Baca SelengkapnyaMelainkan hanya akan berlaku bagi UMKM yang sebelumnya pernah terdampak pandemi covid-19.
Baca SelengkapnyaSeiring pulihnya kondisi perekonomian nasional, memasuki paruh kedua di tahun 2023, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kian optimistis.
Baca SelengkapnyaLangkah ini diharapkan dapat memberi angin segar bagi UMKM yang terdampak krisis ekonomi dan kesulitan membayar utang.
Baca SelengkapnyaHashim menyebut kebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta pengusaha tak bisa akses perbankan.
Baca SelengkapnyaTerdapat beberapa aspek syarat untuk UMKM dalam mendapatkan hapus tagih.
Baca SelengkapnyaPenetapan kriteria seperti apa yang bisa dihapus tagih dinilai paling penting untuk ditentukan agar tak menimbulkan moral hazard.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta nelayan, petani, dan pelaku UMKM tak bisa mengakses kredit perbankan.
Baca SelengkapnyaMenurut Gerindra, keputusan Prabowo itu sangat membantu rakyat yang terbebani akibat utang berkepanjangan dengan bank.
Baca SelengkapnyaOJK mencatat pertumbuhan kredit dan DPK melambat dibanding tahun lalu.
Baca SelengkapnyaMenkuop UKM Teten Masduki menegaskan, penghapus tagihan macet ini untuk mendukung pemberian akses pembiayaan kembali kepada UMKM.
Baca SelengkapnyaDengan demikian, kebijakan tersebut akan membuat ekonomi semakin cepat pulih pascakrisis akibat pandemi.
Baca Selengkapnya