Follow
Strategi OJK Wujudkan Target Jokowi Porsi Pembiayaan UMKM Capai 30 Persen
Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk mendukung kebijakan peningkatan akses pembiayaan kepada sektor UMKM sebesar 30 persen di tahun 2024 mendatang. Hal ini sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan, pihaknya telah memiliki sejumlah program untuk mendukung peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM tersebut. Pertama, OJK memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan hingga 2023 mendatang.
"Kebijakan (restrukturisasi kredit) ini telah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 3,1 juta debitur, dan akan diperpanjang hingga tahun 2023," ujarnya saat konferensi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Rabu (2/2).
-
Apa upaya OJK untuk mendukung kemajuan UMKM? Kebijakan itu antara lain, , antara lain mendorong UMKM memanfaatkan pendanaan Pasar Modal melalui Securities Crowdfunding (SCF), serta bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menyediakan program kredit pembiayaan melawan rentenir yang dikhususkan untuk UMKM dan perempuan pelaku UMKM.
-
Bagaimana OJK dorong UMKM akses pendanaan? Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyampaikan upaya mendukung kemajuan UMKM, OJK menerbitkan ketentuan mengenai Securities Crowdfunding untuk memperoleh pendanaan melalui instrumen Pasar Modal.'Khusus di wilayah Kalimantan Barat, kami mencatat hingga saat ini SCF telah dimanfaatkan oleh 1 pelaku UMKM dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp1,05miliar dari 284 investor,' kata Inarno.
-
OJK membantu apa untuk UMKM? PMV dan PMV Syariah memiliki peran penting antara lain dalam pendanaan bagi perusahaan dalam tahap awal atau rintisan (start-up) serta perusahaan/debitur dengan skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang tidak dapat dijangkau melalui pendanaan oleh lembaga jasa keuangan lainnya.
-
Kenapa OJK mendorong literasi keuangan untuk UMKM? 'UMKM adalah ujung tombak perekonomian. Di tengah dinamika perekonomian dunia yang tidak menentu, perekonomian Indonesia tumbuh sangat baik di atas 5 persen, tapi tentu harus terus menemukan sumber-sumber ekonomi baru. Salah satunya dengan UMKM dan juga di daerah. Literasi keuangan sebagai pondasi pemberdayaan UMKM,' kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya pada acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like IT) ke-2 di Pontianak, Selasa (29/8).
-
Bagaimana OJK ingin tingkatkan governansi di Sektor Jasa Keuangan? 'Penerapan manajemen risiko di Sektor Jasa Keuangan perlu bertransformasi dari compliance- driven menjadi terintegrasi pada proses bisnis sehingga dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi sehingga tercipta ekosistem keuangan yang bersih dan sehat,' kata Sophia.
-
Kenapa OJK dorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? 'Tujuan dari kegiatan ini untuk menyosialisasikan dan mengedukasi pada civitas academica dan stakeholder mengenai upaya peningkatan governansi dan integritas di lingkungan OJK maupun sektor jasa keuangan. Penerapan tata kelola yang baik merupakan salah satu fondasi dalam pelaksanaan sebuah bisnis. Implementasi konsep three lines model dapat mendukung terciptanya tata kelola yang baik serta ekosistem keuangan yang sehat dan berintegritas,' kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam paparannya pada Kuliah Umum di Politeknik Negeri Batam, Kepulauan Riau, Selasa (29/8).
Kedua, OJK terus menggenjot realisasi program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) bagi pelaku UMKM domestik. Tujuannya agar pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan yang murah dan aman.
"Penyerapan KUR K/PMR hingga triwulan III 2021 telah menyalurkan sebesar Rp1,3 triliun kepada 133,9 ribu debitur, yang didukung oleh peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah," bebernya.
Tak cukup disitu, OJK terus memperluas jangkauan raising fund melalui Security Crowdfunding (SCF) dengan target pendanaan di tahun 2022 sebesar Rp251 miliar. Lalu, OJK juga mendorong perluasan pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) dari 60 BWM di 2021 dan ditargetkan menjadi 100 BWM di 2022.
"Ini untuk kemudahan pembiayaan UMKM. Serta optimalisasi platform UMKM-MU dengan target 1.500 pelaku UMKM yang onboarding dengan penambahan jumlah produk yang di-listing dan didigitalkan sebanyak 3.000 produk," tutupnya.
Jokowi Targetkan Porsi Kredit UMKM Perbankan Capai 30 Persen di 2024
Sebelumnya, Presiden Jokowi menargetkan porsi pemberian kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di perbankan mencapai 30 persen pada 2024 mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
"Pemerintah menargetkan kewajiban kredit UMKM di perbankan minimal 30 persen di tahun 2024," ujarnya dalam webinar bertajuk OJK Dorong Perbankan Selamatkan UMKM dan Sektor Informal, Kamis (9/9).
Menko Airlangga mengungkapkan, penetapan target tinggi tersebut tak lepas dari respon pemerintah terkait masih terbatasnya porsi pembiayaan bagi UMKM oleh perbankan. Sehingga, dia menilai, persoalan ini perlu untuk segera diatasi segera.
"Ini dapat membantu UMKM dan sektor formal untuk bertahan selama pandemi," terangnya.
Untuk mencapai target tersebut, akan ada tambahan kredit sebesar Rp 980 triliun guna memenuhi posisi kredit UMKM di tahun 2024 yang diharapkan bisa mencapai Rp 2000 triliun.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Optimistis tersebut juga ditopang dengan dukungan dari sisi permodalan bank yang kuat.
Baca Selengkapnya
Padahal, lanjut Jokowi, dukungan kredit perbankan amat diperlukan pelaku UMKM dalam menjalankan maupun mengembangkan skala bisnisnya.
Baca Selengkapnya
Program ini sangat efektif untuk membantu UMKM mendapatkan akses pembiayaan.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi meminta agar perbankan mempermudah pemberian kredit kepada UMKM.
Baca Selengkapnya
OJK mencatat, industri fintech menunjukkan kinerja yang baik.
Baca Selengkapnya
Peluncuran ini sejalan dengan mandat UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Baca Selengkapnya
Target penyaluran kredit perbankan UMKM hingga 30 persen sulit tercapai karena berbagai faktor. Sebab, ekspansi bisnis UMKM kini tengah melemah.
Baca Selengkapnya
Sederet aturan yang akan dibuat untuk pinjaman online (pinjol) oleh OJK.
Baca Selengkapnya
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menyadari masalah yang dihadapi oleh UMKM adalah soal akses pembiayaan.
Baca Selengkapnya
Anggaran subsidi KUR tersebut setara dengan membangun sebanyak 40 unit waduk.
Baca Selengkapnya
Hal yang perlu menjadi perhatian adalah terjaganya tingkat pertumbuhan kredit dan DPK di level yang hampir sama.
Baca Selengkapnya
Per hari ini, penyaluran KUR baru mencapai Rp233,5 triliun.
Baca Selengkapnya