Follow
'Aturan peliputan dibuat agar tak ada wartawan palsu di DPR'
Merdeka.com - Rancangan peraturan peliputan pers di DPR akhirnya resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Aturan ini dikhawatirkan akan mengekang kebebasan wartawan dalam mencari berita khususnya di kompleks MPR DPR.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung menjamin, aturan ini hanya bersifat administratif dan tidak membatasi peliputan media.
"Yang pertama pimpinan tidak akan secara membatasi peliputan di DPR. Peliputan akan berjalan seperti biasa, hanya secara administrasi," kata Pramono usai memimpin sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/4).
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Bagaimana DPR ingin memastikan netralitas para pihak yang dilibatkan? 'Karena betul-betul dilibatkan langsung pada tiap prosesnya. Namun yang perlu dipastikan juga adalah terkait SOP, harus clear dan seragam. Ini demi meminimalisir potensi adanya kejadian-kejadian tidak netral nantinya. Jadi kalau dengan dilibatkan malah jadi tak netral, nanti kita sanksi keras,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (6/11).
-
Bagaimana DPR menjaga citra wakil rakyat? 'Apresiasi kinerja Bareskrim Polri yang tegas dan tidak pandang bulu dalam menangkap pelaku peredaran narkoba. Harus selalu seperti ini, meski pelakunya itu oknum politisi, oknum pejabat, hingga oknum aparat sekalipun. Tidak boleh ada ketakutan. Ketahuan, terbukti, sikat. Karena mereka ini yang jelas-jelas punya tanggung jawab menjaga generasi bangsa, tapi malah merusaknya dengan keegoisan pribadi,' ujar Sahroni, Senin (27/5).
-
Siapa ketua pemenangan Pramono Anung? Meskipun demikian, susunan KIM Plus memang belum semuanya diumumkan secara resmi. Dengan telah ditunjuknya Ahmad Sahroni otomatis bakal bersaing dengan Lies Hartono alias Cak Lontong yang ditunjuk jadi ketua pemenangan pasangan Pramono Anung - Rano Karno di Pilgub Jakarta 2024.
-
Apa yang ingin ditunjukkan Pramono Anung kepada penjuru negeri? Dari Jakarta, kita menunjukkan kepada penjuru negeri bahwa Jakarta merupakan contoh yang baik bagi demokrasi,' ucap dia.
Dia berjanji bahwa aturan ini tidak akan mempersulit wartawan yang hendak mencari berita dan memberikan informasi ke publik.
Menurutnya, aturan ini dibuat hanya untuk menghindari wartawan palsu di kompleks parlemen. "Tidak perlu terlalu teknis yang akhirnya jadi beban rekan-rekan yang akan meliput di DPR. Tidak ada upaya untuk mempersulit," tambah dia.
"Ini kan hanya untuk menertibkan wartawan yang tidak punya media. Saya bisa berikan garansi lah," tandasnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
RekomendasiArteria tegas mengatakan tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK
Baca Selengkapnya
"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca Selengkapnya
Ninik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan aspirasi hingga menggelar aksi.
Baca Selengkapnya
KPI mengimbau Lembaga Penyiaran tidak memihak salah satu capres.
Baca Selengkapnya
Adapun mengenai jumlah anggota DPA dan siapa yang masuk dalam DPA, Syarief Hasan mengatakan diserahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
DPR RI mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai UU Pilkada.
Baca Selengkapnya
Sapto berpendapat RUU Penyiaran berpotensi mengganggu demokrasi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca Selengkapnya
Dia berharap pesta demokrasi rakyat yang akan berlangsung serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota itu dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Baca Selengkapnya
Alasan tetap melekat status sebagai jurnalis, kata Aiman, karena posisinya masih sebagai wartawan dengan status cuti.
Baca Selengkapnya