1 Tahun Jokowi-Maruf, Pengamat Nilai Bidang Pendidikan Jalan di Tempat

Merdeka.com - Usia pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi-Ma'ruf Amin, genap satu tahun pada tanggal 20 Oktober kemarin. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyoroti perkembangan dunia pendidikan Tanah Air di tangan Jokowi-Ma'ruf.

Menurutnya, kualitas pendidikan setahun terakhir masih jalan di tempat.

"Pendidikan kita masih jalan di tempat, bahkan mengalami kemunduran akibat pandemi dan kebijakan pendidikan yang tidak jelas arahnya," cetus Koordinator Nasional JPPI itu kepada wartawan, Selasa (20/10).

Dia mempertanyakan langkah Jokowi menggabungkan pendidikan dasar serta menengah dengan pendidikan tinggi dalam satu kementerian. Toh, kata dia, belum ada terobosan yang menonjol setelah dilakukan penyatuan tersebut.

"Meski pendidikan tinggi dan Dikdasmen (pendidikan dasar dan menengah) sudah disatukan, tapi belum ada langkah terobosan atas sinergi ini. Bahkan misalnya, problem kualitas guru di sekolah masih menjadi urusan Dikdasmen, belum menjadi persoalan yg terintegrasi juga di perguruan tinggi (LPTK)," papar dia.

Ubaid menilai, selama setahun ini pendidikan rakyat cenderung diabaikan. Pemerintah dilihatnya cenderung fokus memperhatikan pada pendidikan formal.

"Setahun ini pendidikan rakyat diabaikan. Pemerintah terlalu fokus di pendidikan formal. Sementara pendidikan non formal dan pendidikan berbasis masyarakat tidak mendapat tempat dan perhatian pemerintah," jelasnya.

Belum lagi masalah tata kelola sekolah dan implementasi kebijakan pendidikan yang dilihat Ubaid masih buruk.

"Transparansi dan akuntabilitas masih menjadi isu sentral yang masih tersumbat di level bawah. Akibatnya memperburuk tata kelola sekolah, kualitas pendidikan, dan melemahkan partisipasi masyarakat," ungkap dia.

Soal terobosan yang diinisiasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, yakni Merdeka Belajar, Ubaid menilai hal itu hanyalah produk gagal. Belum lagi soal dugaan masuknya sektor pendidikan dalam RUU Cipta Kerja yang telah disetujui DPR RI itu.

"Pasal pendidikan di UU Cipta Kerja adalah kado satu tahun Jokowi-Amin. Kado yang menyengsarakan rakyat. Karena pendidikan tidak lagi menjadi hak rakyat dan tanggung jawab negara tapi berubah diserahkan ke pasar bebas yang komersil," tegas Ubaid.

Ubaid berharap ada evaluasi atas kondisi pendidikan saat ini di sisa empat tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. "Mumpung baru satu tahun sebaiknya ini dievaluasi dan perlu inovasi dan terobosan-terobosan baru. Juga perlu dipikirkan bahwa kebijakan itu tidak cukup dibuat tapi juga harus dipikirkan soal bagaimana bisa diimplementasikan di lapangan," pungkas dia.

KSP Sebut Presiden Jokowi Tak Pernah Abaikan Janji

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengeluarkan laporan tahunan satu tahun pertama menjabat Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang jatuh pada Selasa (20/10). Laporan tersebut diberikan untuk memperlihatkan capaian program pemerintah sesuai dengan visi-misi.

"Laporan ini memberikan kesempatan seluruh pemangku kepentingan yang ingin mendapatkan perspektif lebih utuh tentang program-program pemerintah yang berasal dari visi-misi Presiden. Sehingga menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional dan diimplementasikan oleh semua Kementerian dan Lembaga," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dikutip dalam halaman KSP.go.id, Selasa (20/10).

Tidak hanya itu, laporan tersebut juga bertujuan untuk memberikan sarana evaluasi tahunan. Serta memberikan perspektif perbandingan tentang apa yang telah tercapai dan apa yang harus dilakukan pemerintah pada tahun berikutnya. Kemudian dalam laman tersebut dijelaskan selama setahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, kondisi pandemi Covid-19 sangat memengaruhi program kerja pemerintah terutama dalam pertumbuhan ekonomi. Tetapi pemerintah tetap berusaha untuk menepati janji.

"Presiden tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Refocusing dan realokasi anggaran memprioritaskan program dan penanganan di bidang kesehatan, pemulihan sosial dan ekonomi, terutama untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi," sambungnya.

Kemudian, Moeldoko juga menjelaskan Jokowi tidak pernah mengabaikan janji. Walaupun laju pertumbuhan ekonomi tersendat, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kata dia tetap mewujudkan lima arahan strategis untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, adil dan makmur.

"Presiden tidak pernah mengabaikan janjinya. Presiden tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yang terdiri dari: 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia;2. Pembangunan Infrastruktur; 3. Penyederhanaan Regulasi; 4. Penyederhanaan Birokrasi; dan 5. Transformasi Ekonomi," ungka Moeldoko.

Isi laporan tahunan yang diunggah di ksp.go.id :

https://ksp.go.id/wp-content/uploads/2020/10/LAPORAN-1-TAHUN.pdf

Reporter: Yopi Makdori

Sumber: Liputan6.com