100 Hari Kabinet Indonesia Maju, Menhan dan Wamenhan Dinilai Saling Melengkapi

Merdeka.com - Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menilai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Wakil Menhan Sakti Wahyu Trenggono saling bersinergi selama seratus hari bekerja. Menurutnya, kinerja di yang dilakukan oleh Prabowo dan Sakti tidak bisa dilihat secara terpisah.

"Jangan dilihat secara terpisah di mana sesungguhnya apa yang dilakukan keduanya bersinergi," ujar Susaningtyas melalui keterangan pers di Jakarta, Minggu (26/1).

Mantan anggota Komisi I DPR yang akrab disapa Nuning ini menuturkan, Prabowo dan Sakti saling melengkapi dalam bekerja. Dia pun sepakat Prabowo berperan pada mengembalikan Sishanrata dan melakukan diplomasi pertahanan geopolitik dan geostrategi. Sementara Sakti ingin merevitalisasi industri pertahanan agar memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan menekan current account defisit.

Lebih lanjut, Nuning berharap pertahanan negara pada tahun 2020 adalah meneruskan Program Minimum Essential Force (MEF) 2020-2024 sesuai dengan tahapan yang sudah berjalan selama ini. Dia meminta Prabowo memanfaatkan hasil kunjungannya ke Turki dan Cina agar terbuka peluang akselerasi di dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI.

"Berbagai sistem persenjataan yang ditawarkan kedua negara dinilai cukup proporsional di dalam mewujudkan Network Centric Warfare sebagaimana yang telah dicanangkan Panglima TNI selama ini," ujarnya.

"Baik Program MEF 2020-2024 yang diintegrasikan ke dalam Network Centric Warfare merupakan sistem pertahanan negara yang jauh lebih efektif dan efisien," ujar Nuning menambahkan.

Pemenuhan Alutsista 5 Tahun Mendatang

Lebih lanjut, Nuning berkata rencana pemenuhan Alutsista TNI lima tahun mendatang juga patut disambut dengan baik mengingat Organisasi TNI yang baru telah disahkan melalui Perpres Nomor 66 tahun 2019.

Penggelaran kekuatan TNI di Indonesia bagian Timur, kata dia, menjadi perhatian pemerintah dengan konsentrasi penyelesaian separatisme Papua. Kondisi keamanan di Papua juga dapat dinilai sebagai tolok ukur keberhasilan TNI di dalam melaksanakan OMSP sebagaimana dimuat dalam UU TNI dan RUU Perbantuan TNI.

"Dari data-data intelijen beberapa tahun terakhir maka TNI diharapkan lebih aktif lagi di dalam mewujudkan stabilitas keamanan regional," ujarnya.

Di sisi lain, Nuning meminta TNI harus menunjukkan leadership di antara militer negara-negara anggota ASEAN. TNI dapat menyusun program aksi keamanan regional sesuai dengan ASEAN Political-Security Community yang telah dicanangkan sejak 2015.

"Kawasan perairan Laut Sulu antara Indonesia-Filipina-Malaysia dapat menjadi fokus TNI di dalam menunjukkan leadership di ASEAN. Dengan mewujudkan ketahanan regional, maka otomatis TNI juga dapat mewujudkan ketahanan nasional," ujarnya.

Lebih dari itu, Nuning menyebut perkembangan teknologi militer seiring dengan Revolusi Industri 4.0 menuntut Kemenhan dan Mabes TNI untuk lebih berinovasi menciptakan taktik peperangan dan strategi tempur yang lebih baik dan sesuai dengan Alutsista yang dimiliki.

"Di sinilah terlihat pilihan Jokowi terhadap Prabowo-Trenggono untuk mengawal pertahanan nasional sudah tepat karena kompetensi keduanya saling mengisi di samping sebagai wujud dari rekonsiliasi nasional mengingat latar belakang keduanya kala Pilpres 2019," tutup Nuning.