100 persen dukung HTI dibubarkan, Ansor & Banser temui Kapolda Jatim
Merdeka.com - GP Ansor dan Banser Jawa Timur mendukung 100 persen rencana pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebagai bentuk dukungan konkret, organisasi badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) ini mendatangi Polda Jawa Timur, Selasa sore (9/5). Kedatangan beberapa anggota Ansor dan Banser ini disambut langsung Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Machfud Arifin.
"Yang jelas dukungan kami ini kami tujukan untuk kepolisian, terutama Polda Jatim terkait instruksi Menkopolhukam yang akan membubarkan HTI," terang Kepala Satkorwil Banser Jawa Timur, M Abid Umar.
Sikap Ansor dan Banser Jawa Timur terhadap pembubaran HTI sangat jelas. "Kita dukung 100 persen. Kita dukung pemerintah yang akan membubarkan HTI," tegasnya.
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Siapa yang memimpin perlawanan di Banten? Perang Banten pada 1628-1629, yang dipimpin oleh Sultan Hasanudin yang ketika itu menjadi pemimpin kerajaan.
-
Kenapa kaum komunis ingin menghapus sistem kerajaan? Hal ini tak lepas dari peran kaum Komunis yang ingin menghapus sistem kerajaan dengan alasan anti feodalisme.
-
Kapan PKI dibubarkan? Sampai pada akhirnya mereka berseteru hingga keberadaannya pun dibredel. Para anggota PKI pun dipecat dari kabinet dan partai merah tersebut dibubarkan.
-
Siapa yang mengesahkan TNI? Sehingga pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).
-
Mengapa Kementerian Agama ditolak pada sidang PPKI 1945? Beberapa tokoh penting justru menolak usulan ini. Siapa saja? Ada Johannes Latuharhary yang mengusulkan kepada rapat agar masalah-masalah agama diurus Kementerian Pendidikan. Rupanya usul tersebut didukung seorang wakil Islam dari Lampung, yaitu Abdul Abbas. Selain itu, Iwa Kusumasumatri, seorang nasionalis dari Jawa Barat, setuju gagasan perlunya Kementerian Agama. Hanya saja, karena pemerintah itu sifatnya nasional, agama seharusnya tidak diurus kementerian khusus. Penolakan juga datang dari tokoh pendidikan Taman Siswa, yaitu Ki Hadjar Dewantara. Beliau lebih suka urusan-urusan agama menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri.
Dia menjelaskan alasannya menolak keberadaan HTI. Salah satunya karena HTI anti-Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. "HTI ingin mengubah negara ini menjadi Negara Khilafah Islamiyah," lanjut pria yang akrab disapa Gus Abid ini.
Abid mengatakan, pihaknya akan menginstruksikan kepada seluruh anggota Ansor dan Banser di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Timur untuk ikut mendukung upaya pemerintah ini.
"Tapi ini belum final. Untuk itu kami akan kawal terus rencana pembubaran HTI. Karena negara ini negara hukum, pasti akan berproses secara hukum. Dan ini masih panjang, kita instruksikan untuk seluruh elemen ikut membantu," tegasnya lagi.
Ansor dan Banser Jawa Timur akan mengawal putusan pengadilan membubarkan HTI. "Kita sedang menunggu ketok palu dari pengadilan dan Jaksa Agung, bagaimana legalitas pembubaran HTI ini dapat terlaksana dengan baik," ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Machfud Arifin berpesan kepada Ansor dan Banser, maupun elemen masyarakat lain agar tetap menunggu proses hukum dan tidak melakukan tindakan anarkis. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aksi ini bertujuan untuk mengevaluasi perjalanan Banten sebagai provinsi yang bertagline Iman-Taqwa serta mengangkat berbagai masalah
Baca SelengkapnyaAksi tersebut digelar di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Selasa, (19/11).
Baca SelengkapnyaIndonesia harus kuat dari berbagai upaya destabilisasi gencar dilakukan khususnya dari kelompok dan jaringan teror.
Baca SelengkapnyaPengurus Masjid Assalam Purimas pun membeberkan kronologi GP Ansor membubarkan jemaah di Masjid Assalam Purimas Kota Gunung Anyar.
Baca SelengkapnyaMantan anggota Jamaah Islamih di wilayah Sumatera Selatan dan narapidana teroris mengucapkan sumpah setia ke NKRI
Baca SelengkapnyaArief menerangkan perihal sifat independensi HMI, yakni independensi etis dan organsatoris.
Baca SelengkapnyaDeklarasi untuk patuh kepada pemerintah NKRI ini setelah para pendiri dan pimpinan JI sepakat membubarkan diri pada 30 Juni 2024 lalu.
Baca SelengkapnyaOrganisasi kelompok anti-Pancasila sudah dibubarkan, tapi sel-sel mereka masih terus bergerak di bawah tanah.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan ditanya soal kemungkinan menormalisasi organisasi Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
Baca SelengkapnyaDeklarasi ini diikuti eks anggota Jamaah Islamiyah wilayah eks Karesidenan Surakarta, Kedu dan Semarang.
Baca SelengkapnyaMahasiswa di Bali Tuntut Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Mundur
Baca SelengkapnyaDengan diberikannya salinan naskah bersejarah itu pun diharapkan Andika-Hendi mampu memiliki semangat untuk berjihad memakmurkan masyarakat, khususnya di Jateng
Baca Selengkapnya