11 Kritikan PDIP untuk Anies-Sandi di 100 hari pimpin DKI

Merdeka.com - Sejak dilantik pada 16 Oktober 2017 di Istana Negara, hari ini, Rabu (24/1), genap 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga S Uno memimpin Jakarta. Fraksi PDIP memberikan beberapa catatan dalam rangka 100 hari kerja Anies dan Sandi.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyampaikan ada 11 catatan atau kritikan yang diberikan untuk pemerintahan Anies-Sandi setelah tiga bulan lebih memimpin Jakarta. 11 Kritikan ini mencakup berbagai program Anies-Sandi dalam tiga bulan terakhir.

Secara umum Gembong mengatakan pihaknya belum melihat arah kerja yang jelas di era pemerintahan Anies dan Sandi dalam membangun kota Jakarta. Menurutnya kebijakan yang dibuat cenderung responsif yang tidak memiliki tahapan yang runtut sehingga tidak berkesinambungan.

11 kritikan PDIP tersebut yaitu; pernyataan pribumi, izin penggunaan kawasan Monas untuk kegiatan umum, pencopotan pagar pembatas Monas, jumlah TGUPP yang dinilai cukup fantastis, penataan pasar Tanah Abang, pencabutan larangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin, rusunami berkonsep rumah DP nol persen, OK OTrip yang dinilai setengah hati, rencana pengoperasian becak, pencabutan HGB pulau reklamasi, dan program OK OCE yang dinilai tak berpihak pada pelaku UMKM.

Istilah pribumi yang disampaikan Anies saat baru dilantik tiga bulan lalu dinilai Gembong memunculkan dikotomi di tengah keberagaman warga Jakarta. Ucapan dalam pidatonya di depan warga Jakarta itu menurut Gembong dilakukan secara sadar dan tampak konyol.

"Serta berpotensi memecah belah rasa senasib sepenanggungan seluruh anak bangsa sebagai bangsa Indonesia," jelasnya saat menggelar jumpa pers di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/1).

Selain itu, terkait kebijakan diizinkannya Monas untuk kegiatan keagamaan dengan massa yang cukup banyak dinilai dapat mengancam keindahan Monas. "Ini adalah kebijakan yang bisa merusak tujuan dibukanya Taman Monas," jelasnya.

Sedangkan dicopotnya pagar pembatas di taman yang ada di Monas menurut Gembong mengakibatkan banyak rumput mati karena diinjak pengunjung. Kondisi ini membuat para petugas harus melakukan pengawasan dan perawatan ekstra.

Jumlah perekrutan anggota TGUPP sebanyak 73 orang dengan anggaran Rp 28 miliar dinilai cukup fantastis serta kinerjanya juga dipertanyakan.

"Selain melanggar banyak aturan terkait TGUPP, rekrutmen yang tidak transparan dan tidak profesional juga menjadi pertanyaan masyarakat Jakarta. Dengan jumlah yang sebanyak itu, fungsi dan peran bisa tumpang tindih dengan fungsi dan peran pun akan tumpang tindih dengan peran dan fungsi SKPD," tegasnya.

Dia melanjutkan, janji kampanye Anies dan Sandi untuk membangun pemerintahan yang bersih, modern, melayani, transparan dan akuntabel dan mengoptimalkan pelibatan publik serta pemanfaatan teknologi smart city tidak tergambarkan dengan perekrutan TGUPP yang banyak dengan kinerja yang tidak jelas.

Tahun 2018, kata Gembong, adalah tahun kerja. Hiruk pikuk politik telah berlalu pada 2017 dan tahun ini harus fokus kerja.

"Harapan kita, Anies dan Sandi mampu meletakkan bagaimana kinerja sistem untuk kita maksimalkan dalam rangka mengatasi persoalan Jakarta. Jadi persoalan politik sudah kita selesaikan dii 2017. 2018 harapan kita seluruh masyarakat yang dikomandani oleh Pak Anies dan Sandi mampu menampakkan wajah keharmonisan kita, mampu menampakkan wajah kebersamaan kita dalam rangka memajukan Jakarta," jelasnya.

Gembong membandingkan kinerja Anies-Sandi dengan gubernur sebelumnya yaitu Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat. Menurut Gembong, ketiga gubernur tersebut telah meletakkan landasan yang kuat untuk penataan Jakarta. Namun di era Anies-Sandi, semua berubah 180 derajat.

Catatan 100 hari kinerja Anies-Sandi yang berlangsung di ruang Fraksi PDIP itu dihadiri Dewan Penasihat Fraksi PDIP; Prasetyo Edi Marsudi dan Syahrial. Selain itu dihadiri juga oleh segenap Anggota Fraksi PDIP dan Ketua Fraksi Partai Nasdem, Bestari Barus.