121.000 km jalan dibangun dari dana desa, Mendes sebut sejarah 72 tahun RI

Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo membanggakan pembangunan infrastruktur yang digarap dengan kucuran dana desa. Dia menyebut, desa sudah berhasil membangun kurang lebih 121.000 kilometer jalan.

"Hal ini belum pernah ada dalam 72 tahun sejarah Republik Indonesia ini," kata Mendes PDTT Eko Putro dalam acara Rembuk Desa Nasional di Desa Panggungharjo Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), seperti dilansir Antara, Senin (27/11).

Eko menambahkan, desa juga mampu membangun jembatan lebih dari 9.000 kilometer, puluhan ribu pendidikan anak usia dini (PAUD), polindes, dan ratusan drainase, serta ratusan bangunan penahan tanah longsor.

"Jadi, desa bisa. Selama 3 tahun ini Bapak Presiden telah memberikan lebih dari Rp 127 triliun dana desa dan terus akan ditingkatkan," kata Menteri.

Terlepas dari itu, dia mengakui masih punya banyak pekerjaan rumah. Di antaranya pengentasan desa-desa tertinggal dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan yang saat ini masih tinggi.

"Walaupun pemerintah saat ini ditugaskan dalam RPJM untuk mengentaskan 5.000 desa tertinggal menjadi berkembang dan 2.000 desa berkembang menjadi desa maju, dan sudah terlampuai target itu, masih banyak desa kita yang tertinggal," katanya.

Mendes juga tidak memungkiri masih ada kepala desa yang tersandung berbagai kasus karena pengelolaan dana desa yang kurang tepat. Sehingga menjadi tugas bersama untuk membantu dan saling mengingatkan.

"Jumlah desa kita sangat banyak sekitar 74.000 desa, jadi kalau sampai 1 persen kepala desa yang bermasalah saja, itu sudah 740 desa. Jadi, itu tugas kita untuk memastikan bahwa itu benar-benar tidak terjadi," katanya.

Oleh sebab itu, Menteri berharap kepada semua pihak terkait, baik tingkat kabupaten maupun para penggiat desa, saling bekerja sama agar masalah yang menimpa desa tidak terjadi karena program yang kurang sempurna.

"Jadi, di forum Rembuk Desa Nasional kali ini para kepala desa, penggiat desa, dan tokoh masyarakat bisa memberikan masukan untuk kita bersama-sama sempurnakan kebijakan-kebijakan, kekurangan-kekurangan yang masih kurang sempurna," katanya. (mdk/noe)