13 Anggota Polda NTT Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Merdeka.com - Sebanyak 13 orang anggota Polri yang bertugas di Polda NTT dan Polres jajaran mendapat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), Senin (11/10).

Rinciannya, Polres Lembata dua orang, Polres Kupang Kota dua orang, Polres Belu satu orang, Polres Timor Tengah Utara (TTU) dua orang. Polres Sikka satu orang, Polres Alor satu orang, Polda NTT satu orang, Polres Flores Timur satu orang dan Polres Timor Tengah Selatan (TTS) dua orang.

Para anggota yang dipecat ini melakukan disersi, tindak pidana kekerasan dan persetubuhan anak di bawah umur, penelantaran orang di lingkungan keluarga, asusila, melakukan hubungan badan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.

Mereka yang dipecat karena disersi yakni Aipda SA (55) anggota Polres Lembata, Brigpol YA (37) Banit Turjawali Sat Sabhara Polres Belu.

Berikutnya Brigpol JR (40) anggota Satuan Sabhara Polres TTU, Brigpol YEHN (37) anggota Satuan Sabhara Polres TTU, Brigpol PKUjan (39) anggota Polres Lembata, Briptu AT (28) anggota Dit Binmas Polda NTT dan Bripda DDA (28) anggota Satuan Sabhara Polres Flores Timur.

Bripka ZAB (45), anggota Satuan Sabhara Polres Kupang Kota dipecat karena tindak pidana kekerasan dan persetubuhan anak dibawah umur.

Brigpol MLP (36), anggota Satuan Sabhara Polres Sikka dipecat karena melakukan tindak pidana penelantaran orang di lingkungan rumah tangga. Brigpol RA (35), anggota Polsek Pantar Polres Alor dikenakan PTDH karena tindakan asusila.

Sementara Bripda EBN (26), bintara Polres TTS dipecat dari kepolisian karena melakukan hubungan badan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.

Demikian pula dengan BSYS (26), bintara satuan sabhara Polres Kupang Kota dipecat karena melakukan hubungan badan tanpa ikatan perkawinan yang sah dan melahirkan anak.

Sedangkan Bripda JIN (24), bintara Polres TTS dipecat karena tindakan asusila.

Kapolda NTT, Irjen Pol Lotharia Latif, menjelaskan 13 kasus yang dibuat oleh para anggota anggota yang di-PTDH merupakan kasus lama sejak tahun 1995.

"Saya melihat banyak kasus yang belum ada kepastian hukum sehingga saya panggil Kabid Propam dan karo SDM Polda NTT untuk membahas dan memberikan kepastian," jelas Lotharia Latif.

Menurut Lotharia, seharusnya ada 17 orang anggota yang harus dipecat, namun 4 orang masih ditolerir sehingga dipending untuk dipertimbangkan.

"Jika anggota bisa dipertahankan maka bisa dipertahankan agar tidak dipecat, sehingga kedepan jangan ada lagi anggota yang di PTDH," tandas jenderal polisi bintang dua ini.

PTDH bagi anggota Polri ini tanpa dihadiri anggota yang dipecat, sehingga anggota Propam hanya menghadapkan foto anggota Polri yang dipecat masih dengan pakaian seragam lengkap, kemudian diganti dengan foto anggota yang dipecat mengenakan pakaian sipil.