13 Tuntutan dikabulkan Soekarwo, buruh nyalakan kembang api
Merdeka.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo memenuhi 13 tuntutan buruh se-Jawa Timur yang menggelar aksi peringatan May Day di depan Gedung Grahadi Surabaya. Mendengar itu buruh menyalakan kembang api sambil berjoget.
"Kawan-kawan, gubernur kita tercinta Pakde Karwo (Soekarwo) telah menyetujui 13 usulan kita," teriak buruh berada di samping Soekarwo di Gedung Grahadi, Kamis (1/4).
Dia menyebut, regulasi yang harus dicabut adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, tentang penyelesaian perselisihan hubungan industri (PPHI), kemudian pencabutan Inpres Nomor 9 tahun 2012, tentang kebijakan upah minimum yang rendah, pencabutan Permenakertrans Nomor 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan ke perusahaan lain (outsourching).
-
Mengapa Kemnaker menetapkan kenaikan upah minimum sebagai solusi untuk kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha? 'Dengan ketiga variabel tersebut, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang, sehingga Upah Minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha,' katanya.
-
Siapa yang menerima kenaikan gaji di Kutim? Perlu diketahui, peningkatan gaji aparatur desa menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sebab, aparatur desa memainkan peran vital dalam mengelola administrasi desa, menyediakan layanan dasar kepada masyarakat, dan memastikan program-program pembangunan dapat terlaksana dengan baik.
-
Bagaimana perangkat desa di Kutim mendapat kenaikan gaji? Kenaikan gaji juga akan meningkatkan tingkat profesionalisme aparatur desa. Ketika gaji yang diterima mencerminkan nilai dari pekerjaan yang dilakukan, perangkat desa akan merasa lebih dihargai dan terdorong untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya.
-
Apa itu tradisi upah-upah? Upah-upah merupakan tradisi yang berasal dari Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatra Utara.
-
Dimana Kemnaker memberlakukan aturan pengupahan baru ini? Dengan adanya ketentuan tersebut, maka ada penguatan Peran Dewan Pengupahan Daerah berupa peran tambahan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah, dalam rangka penerapan upah minimum serta struktur dan skala upah di perusahaan pada wilayahnya masing-masing.
-
Kenapa Kemnaker mendorong perusahaan menerapkan struktur dan skala upah? Penerapan Struktur dan Skala Upah sangat strategis untuk menciptakan suasana yang kondusif di perusahaan. Kondusifitas tersebut akan tercermin dari nilai upah pekerja/buruh yang merupakan konversi dari bobot jabatan/pekerjaannya.
Selanjutnya, mencabut Surat Edaran Menteri Nomor 4 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan Permenakertrans Nomor 19 tahun 2013, mencabut Permenakertrans Nomor 7 tahun 2013, tentang upah minimum yang dinilai menghambat kenaikan upah buruh.
Mencabut Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional, UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas dan syarat UU Perkumpulan, merevisi Permenakertrans Nomor 13 tahun 2012 tentang komponen hidup laik (KHL) dari 60 item menjadi 84 komponen.
Gubernur juga harus mengusulkan ke presiden untuk mengangkat pegawai/guru honorer menjadi PNS, penyediaan sarana transportasi publik dan rumah murah untuk buruh, mensahkan UU PRT dan perlindungan TKI, menyediakan dana pensiunan wajib yang bisa dinikmati pekerja formal, dan yang terakhir atau tuntutan yang ke 13 adalah soal BPJS yang wajib direvisi kekurangannya.
"Terkait upah minimum Pemprov Jatim sudah merekom dan sudah disahkan Pemkab dan Kabupaten setempat. Dari hari ini juga sudah ditandatangani. 13 Tuntutan kami salurkan ke pusat dan sudah saya tanda tangani hari ini," terang Soekarwo.
"Saya terima kasih May Day dilakukan tertib, UMSK (upah minimimum sektorak/kota) kita tampung. Ada kekurangan kecil sudah kita lengkapi kita tunggu Pergub Nomor 27 tahun 2014. Yang menjadi kewenangan pusat saya serahkan ke pusat. Untuk UMSK hari ini kita putus sesuai kewenangan Pemkab dan Pemkot, lanjut Soekarwo mengulang-ulang kalimatnya sebanyak tiga kali.
Mendengar keputusan itu, sejumlah buruh yang berada di tengah langsung menyalahkan kembang api, dan menyalakan musik dangdut, yang menandai suka cita buruh sambil meneriaki nama Soekarwo.
Sayang, kegembiraan itu belum menghinggapi buruh dari Kabupaten Mojokerto. "Kawan-kawan dari Mojokerto. Untuk Kota Surabaya dan Sidoarjo sudah selesai. Sedangkan untuk Kabupaten Mojokerto belum, kita akan tuntut ke kabupaten setelah pulang dari Surabaya," teriak salah satu korlap aksi mengkondisikan rekan-rekannya, buruh Mojokerto.
Selanjutnya, satu per satu, para buruh meninggalkan lokasi aksi peringatan May Day.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
UMP tahun 2024 naik sebesar 3,57 persen. Dari semula Rp 1.986.670 menjadi Rp 2.057.495.
Baca SelengkapnyaMassa menuntut Heru untuk keluar dari kantor dan bertemu dengan buruh.
Baca SelengkapnyaBuruh protes penetapan UMK Jawa Barat 2024 dengan cara memblokade jalan.
Baca SelengkapnyaAPINDO Jakarta menerima besaran Rp5.067.381 karena masih sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku
Baca SelengkapnyaWalaupun kenaikan ini tidak sesuai dengan tuntutan buruh yaitu sebesar 15% namun dikatakan kenaikan itu sudah sangat diperhitungkan.
Baca SelengkapnyaPenetapan UMK di Jatim diwarnai aksi demo rombongan buruh.
Baca SelengkapnyaPartai Buruh Jawa Tengah (Jateng) bakal melakukan kampanye perdana dengan aksi penuntutan kenaikan UMK
Baca SelengkapnyaDasar perhitungan UMP ini adalah PP 51 tahun 2023, sehingga ditetapkan UMP tahun 2024 naik sebesar 3,57 persen.
Baca SelengkapnyaSopir Jaklingko demo karena upah yang dinilai tidak layak hingga pembagian kuota yang kurang adil antar operator.
Baca SelengkapnyaPramono menyambut gembira dukungan kaum buruh, dan berjanji akan memperjuangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang terbaik buat buruh.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal mengatakan, seharusnya kenaikan upah pegawai swasta lebih tinggi daripada pegawai negeri.
Baca SelengkapnyaSalah satu yang dikhawatirkan yakni kenaikan cukai 2025
Baca Selengkapnya