14 Daerah di Jatim jadi korban petugas KPK gadungan
Merdeka.com - Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ranu Miharja mengingatkan Gubernur Soekarwo soal maraknya aksi KPK gadungan, yang saat ini sudah berhasil menyasar 14 kabupaten kota di Jawa Timur.
Hal ini disampaikan Ranu Miharja saat bertemu Soekarwo dan Forpimda Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat (4/11). Ranu mengatakan, saat ini sudah ada 140 laporan masuk ke pihaknya terkait aksi KPK abal-abal tersebut.
Untuk itu, KPK meminta pemerintah daerah, para pejabat pusat hingga desa mewaspadai aksi mengatasnamakan lembaga antirasuah tersebut.
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Apa yang dilakukan Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa saja bentuk pungli Rutan KPK? Ada beberapa upaya uang yang masuk ke kantong Ristanta, salah satunya dengan uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong dan ditaruh di jok mobil terperiksa.Upaya lainnya yakni via transfer, yang diterima oleh 'Lurah' Hengki yang merupakan otak pungli. Diketahui, Ristanta dapat setoran dari Hengki rutin tiap bulannya.
"Oknum-oknum ini menjanjikan bisa ngurus kasus. Dana-dana desa juga jadi target mereka yang mengatasnamakan KPK," terang Ranu Miharja usai pertemuan.
Sementara Soekarwo menyebut, ada 14 kabupaten kota di Jawa Timur ini yang sudah diobok-obok KPK gadungan tersebut.
Modusnya meminta uang para kepala desa dengan dalih kerja sama dengan KPK untuk mengadakan pelatihan-pelatihan. "Ini fenomena penipuan. Mereka turun ke desa-desa sejak dana desa cair," jelas gubernur akrab disapa Pakde Karwo ini.
Kembali Soekarwo menjelaskan, untuk memastikan para calon korban, para petugas KPK abal-abal itu menunjukkan pelbagai surat perjanjian yang dikeluarkan KPK.
"Jadi modal penipuan mereka (KPK abal-abal) menggunakan surat tugas palsu. Padahal KPK tidak pernah ada perjanjian dan mengeluarkan kartu anggota. Tapi mereka ini menunjukkan kartu anggota KPK. Ini kan aneh," keluhnya.
Sementara atas penjelasan Ranu dipertemuan hari ini, Soekarwo selaku Gubernur Jawa Timur, akan segera menandatatangani surat dari KPK terkait aksi penipuan mengataasnamakan lembaga antirasuah tersebut.
Surat tersebut, kemudian akan diteruskan ke para bupati dan wali kota se Jawa Timur agar segera ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi ke camat-camat dan kepala desa di daerah masing-masing.
"Tadi itu sampai detail dijelaskan di Jawa Timur. Termasuk alamatnya. Jadi akhir-akhir ini memang lagi marak ada polisi gadungan, jaksa gadungan, sampai ada KPK gadungan. Ini jadi fenomena," pungkasnya. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK mencecar para saksi perihal pengurusan dana hibah hingga dugaan aliran suap dari Pokmas.
Baca SelengkapnyaKPK telah menetapkan 21 tersangka (dengan rincian) yaitu empat tersangka penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi
Baca SelengkapnyaKPK juga turut memanggil staf Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Bagus Wahyudono.
Baca Selengkapnya"Dari 13 yang diperiksa sudah dua wilayah kita minta klarifikasi,” kata Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio
Baca SelengkapnyaPenyidik KPK menggeledah rumah dinas Abdul Halim Iskandar di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat lalu.
Baca SelengkapnyaTessa Mahardika Sugiarto mengaku pemeriksaan itu dipastikan akan dilakukan.
Baca SelengkapnyaDua Kasus Mafia Tanah di Jatim Terbongkar, 5 Orang Jadi Tersangka
Baca SelengkapnyaBupati Karanganyar Rober Christanto buka suara ihwal pemanggilan para kepala desa (kades) oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaSelama melakukan penggeledahan, dua petugas polisi bersiaga di depan pintu masuk gedung.
Baca SelengkapnyaTemuan itu berdasarkan aduan diterima Tim Hukum Nasional AMIN Jatim melalui layanan call center yang dibuka sebelum pencoblosan pada 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaLarangan bepergian ke luar negeri berlaku selama 6 bulan ke depan.
Baca SelengkapnyaInvestigasi yang dilakukan tim kuasa hukum PDIP kubu Luthfi-Yasin sangat masif mengerahkan aparat desa.
Baca Selengkapnya