15 Kesiapan Infrastruktur Kaltim Jadi Ibu Kota Baru

Merdeka.com - Gubernur Kalimantan Timur menjelaskan sejumlah sarana dan prasarana penunjang bagi ibu kota baru. Hal itu dia ungkapkan di hadapan anggota Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara, Samarinda, Selasa kemarin.

Setidaknya ada 15 kesiapan dari segi infrastruktur untuk menunjang ibu kota baru. Terdiri dari infrastruktur jalan berupa jalan arteri (Trans Kalimantan), jalan tol Balikpapan-Samarinda (99 km), jalan tol Samarinda-Bontang (selesai 2024), jalan kolektor Samarinda-Balikpapan (pesisir Pantai Samboja) dan jalan kolektor simpang Samboja-Sepaku Semoi (Penajam Paser Utara).

Kedua adalah keberadaan Jembatan Pulau Balang dan Jembatan Tol Melawai. Kedua jembatan yang menjadi proyek nasional itu menghubungkan Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Jembatan pulau Balang misalnya bakal memiliki panjang 1,75 km melintas di Teluk Balikpapan. Sementara Jembatan Tol juga menghubungkan Nipah-Nipah di PPU menuju ke Melawai di Balikpapan.

Ketiga Bandara SAMS (Balikpapan) dan Bandara APT Pranoto (Samarinda). Kedua bandara itu masuk dalam rencana pengembangan bandara di dua kota penyangga. Bandara SAMS dikelola Angkasa Pura I dan Bandara APT Pranoto oleh Kemenhub. Bandara SAMS punya runway 2.500 meter dan Bandara APT Pranoto memiliki panjang 2.250 meter.

Keempat Pelabuhan Semayang (Balikpapan) dan Pelabuhan Palaran (Samarinda). Pelabuhan Semayang merupakan pelabuhan komersil tujuan antara lain ke Surabaya dan Makassar. Sementara Pelabuhan Palaran merupakan Pelabuhan Terminal Peti Kemas, yang memanfaatkan alur Sungai Mahakam menuju ke laut lepas.

Kelima Terminal Peti Kemas Kariangau (Balikpapan). Terminal ini merupakan teminal kawasan Industri dan punya lapangan penumpukan 6 hektare, dengan kapasitas 300.000 TEUs.

Keenam rencana pembangunan rel kereta api Balikpapan-Samarinda-Bontang. Ketujuh keberadaan kawasan industri Kariangau-Buluminung (Balikpapan dan PPU).

Kedelapan bendungan Samboja, Manggar, Teritip, Sungai Wain dan Lambakan. Bendungan-bendungan yang dibangun, dan akan dibangun itu untuk menunjang kebutuhan air bersih di kawasan ibu kota baru. Selain itu, Sungai Mahakam yang melintas di Kota Samarinda dan Kutai Kartanegara, juga bakal jadi pasokan air baku untuk produksi air bersih.

Kesembilan surplus listrik 250 MW (Rencana tahun 2024 menjadi 1.300 MW). Pengelolaan listrik oleh PT PLN (Persero) Wilayah Kaltim-Kaltara, memastikan kesiapan energi listrik untuk kawasan ibu kota dan dua kota penyangga Balikpapan dan Samarinda.

Sepuluh jaringan fiber optik (telekomunikasi). Kabel fiber optik selain milik BUMN Telkom, juga dimiliki operator selular. Menghubungkan Samarinda dan Balikpapan, hingga kota kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kesebelas convention hall (Samarinda) dan DOME (Balikpapan). Kedua bangunan itu menjadi lokasi kegiatan acara level nasional bahkan internasional.

Duabelas RSUD AW Syachranie (Samarinda) dan RSUD Kanudjoso Djatiwibowo (Balikpapan). RSUD AW Syachranie milik Pemprov Kalimantan Timur menjadi yang terbesar di Kaltim. Bahkan rumah sakit itu menjadi salah satu rujukan nasional untuk kasus penyakit tertentu.

Ketigabelas perguruan tinggi negeri (Universitas Mulawarman, Institut Teknologi Kalimantan (ITK), IAIN, Poltek Balikpapan, Poltek Samarinda, Politani Samarinda dan ISBI Tenggarong).

Kampus-kampus itu siap mendukung kegiatan perkuliahan akademik. Di samping itu juga, berdiri kampus-kampus swasta yang di antaranya yang dikelola yayasan.

Keempatbelas pusat perbelanjaan terkemuka dan hotel bintang 5. Selain banyak pusat perbelanjaan dengan tenant skala nasional hingga internasional, menjadi salah satu fasilitas surga belanja bagi warga yang akan pindah ke Kaltim.

Ke-15 Stadion Palaran dan Segiri (Samarinda), Batakan (Balikpapan), Aji Imbut (Tenggarong). Stadion Palaran menjadi stadion utama Kaltim di Samarinda. Dua stadion lainnya juga pernah digunakan untuk perhelatan PON 2008 lalu.

Meski pemindahan dan pembangunan kawasan IKN di sebagian kabupaten Kutai Kartanegara dan kabupaten Penajam Paser Utara tidak tergambar dalam RAPBN tahun 2020, Isran tetap berkeyakinan ada cara lain dilakukan kementerian.

"Kemudian soal APBN yang diketok tidak tergambar soal persiapan IKN, dari informasi yang saya terima, masing-masing kementerian memungkinkan untuk melakukan pergeseran anggaran di tahun 2020," demikian Isran.