Follow
15 Kursi Menteri Kabinet Jokowi-Ma'ruf Diusulkan Diisi Kalangan Profesional
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz mengungkapkan sebuah formula efektif komposisi kabinet Jokowi-Maruf. August menilai, formulanya lebih ilmiah karena menggunakan hitung-hitungan yang dapat teruji.
Menurut formula tersebut, August mengungkapkan perolehan kursi dalam kabinet berdasarkan persentase kursi di DPR. August memproyeksikan bahwa tim partai koalisi Jokowi-Maruf memperoleh 60,70 persen kursi di DPR.
"Misalnya di sini ada PDIP yang persentasenya kursi di DPR 22,26 persen. Artinya ada setidaknya 128 kader DPR di parlemen. Maka idealnya PDIP memperoleh 7 menteri," jelas August dalam sebuah diskusi di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (18/7).
-
Siapa yang memimpin kabinet saat pemilu? Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap.
-
Bagaimana Prabowo menentukan susunan kabinetnya? Prabowo Subianto telah membagi pertemuan mengenai susunan kabinet menjadi dua sesi. Pertemuan pertama dilakukan di kantornya yang terletak di Kementerian Pertahanan, di mana Prabowo menerima para ketua partai KIM. Dalam sesi ini, mereka membahas komposisi kabinet, alokasi kementerian, serta calon-calon nama menteri yang akan diusulkan.
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana Prabowo menyusun kabinetnya? Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi,' imbuh dia.
-
Bagaimana asas pemilu Indonesia diterapkan dalam praktik? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada enam asas pemilu Indonesia yang harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara, peserta, dan pemilih pemilu, yaitu: Asas langsung: rakyat sebagai pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Asas umum: semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih. Asas bebas: setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya. Asas rahasia: dalam memberikan suara, kerahasiaan pemilih haruslah dijamin alias tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun. Asas jujur: dalam menyelenggarakan pemilu, baik penyelenggara serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Asas adil: dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pihak yang terlibat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Keenam asas pemilu ini dikenal juga dengan akronim Luber Jurdil. Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan proses pemilu berlangsung sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat.
-
Bagaimana proses penentuan jumlah kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran? Terkait jumlah kementerian, Dasco mengaku belum mengetahui pasti berapa jumlah penambahan Kementerian/Lembaga. Ia menyebut Prabowo masih menggodok jumlah nomenklatur.
Dan hal itu berlaku pula bagi partai-partai pendukung koalisi lainnya yang lolos ambang batas parlemen, seperti Golkar, Nasdem, PPP, dan PKB.
Selain itu, August juga mengajukan supaya kabinet efektif harus pula diisi oleh orang-orang profesional. Menurut formulanya, menteri dari kalangan profesional dapat diisi sebanyak 15 kursi.
"Hal itu dengan asumsi ada 34 pos kementerian. Jadi 19 untuk partai koalisi dan 15 bagi profesional," terangnya.
August menyebut formula tersebut sebagai Sekam Pemerintahan Presidensial Efektif. Formula ini, jelas August, berakar dari asumsi bahwa kabinet merupakan penyatuan kekuasaan dan tujuan.
"Bukan speration of power dan speration of purpose," ungkap August.
Hal itu, kata August, didasarkan pada Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
"Setiap rencana undangan-undang dibahas secara bersamaan-sama oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama," August membacakan isi pasal tersebut.
Jika hal itu diaplikasikan, ungkap August, maka tidak ada pertentangan dengan DPR manakala pemerintah ingin meloloskan suatu kebijakan.
Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mayoritas para pembantu Prabowo itu berasal dari partai koalisi yang mendukungnya di Pilpres 2024 lalu.
Baca Selengkapnya
Nantinya pemerintahan akan diisi para ahli yang mempunyai keahlian di bidang tertentu.
Baca Selengkapnya
Wakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla menjelaskan proses pembagian kursi menteri saat pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaPresiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 108 nama untuk membantunya memimpin Indonesia 5 tahun ke depan.
Baca Selengkapnya
Menteri lama Jokowi terlihat menyambangi kediaman Prabowo Subianto, Senin 14 Oktober 2024.
Baca Selengkapnya
Terpilihnya 17 menteri Jokowi dalam daftar calon menteri kabinet Prabowo-Gibran pada pemerintahan mendatang dilatarbelakangi oleh konsep keberlanjutan.
Baca Selengkapnya
Dia enggan membeberkan kementerian apa yang nantinya akan dilakukan penggabungan ataupun pemisahan.
Baca Selengkapnya
Said juga berharap kabinet yang dipimpin Prabowo nanti banyak diisi kalangan profesional.
Baca Selengkapnya
PSI meyakini postur Kabinet Merah Putih adalah jawaban tepat untuk tantangan Indonesia menjadi negara maju.
Baca Selengkapnya
Kadin menanti hasil kinerja dari kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Dasco enggan membeberkan jumlah menteri yang akan berasal kalangan profesional murni.
Baca Selengkapnya
Presiden RI Prabowo Subianto membeberkan alasan memberikan Golkar jatah Menteri yang banyak.
Baca Selengkapnya