151 Ribu warga Kota Bandung belum terekam e-KTP

Merdeka.com - Jelang berakhirnya perekaman untuk kepemilikan KTP elektronik atau e-KTP, masih ada 151 ribu warga Kota Bandung yang belum mendaftar. Padahal batas waktu pendataan e-KTP akan berakhir pada 30 September.

"Ada sebanyak 151.330 penduduk belum merekam KTP elektronik," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, Popong W Nuraeni, Kamis (25/8).

Saat ini penduduk Kota Bandung yang masuk kategori wajib KTP berjumlah 1.676.893 orang. Mereka yang sudah memiliki KTP sebanyak 1.502.218. "Artinya ada 89,58 persen yang baru terekam e-KTP di Kota Bandung ini," jelasnya.

Kendati jumlah warga yang belum terekam dalam KTP elektronik masih banyak, Popong menyatakan secara bertahap sedang dilakukan perekaman. Pihaknya akan berupaya keras agar target seluruhnya terekam dalam e-KTP bisa selesai di akhir bulan September.

"Mudah-mudahan selesai di akhir September, sebelum batas waktunya," ungkapnya.

Dia mengatakan, tidak begitu menemukan kendala dalam merekam identitas penduduknya. Temuan di lapangan, kendala yang terjadi sifatnya teknis.

"Kendala masih bisa diatasi lah. Dan sejauh ini juga tidak ada daerah (kecamatan) yang minim pembuatan e-KTP karena blanko KTP dialokasikan sesuai dengan kebutuhan walaupun belum terpenuhi 100 persen," jelasnya.

Untuk mengejar ketertinggalan, dalam arti merekam sisa penduduk yang belum masuk e-KTP, dia mengaku, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya di antaranya yaitu upaya jemput bola melalui pelayanan mobil, termasuk juga layanan weekend service.

"Kami juga terus gencar sosialisasi melalui berbagai media untuk mengimbau warga yang belum merekam agar segera merekam KTP elektroniknya di kecamatan maupun di kantor dinas. Bahkan kami juga sekarang sudah melayani KTP elektronik penduduk luar daerah Kota Bandung," jelasnya.

Meski penduduk daerah lain dilayani pembuatan KTP-nya di Kota Bandung, dia menambahkan itu tak berpengaruh pada ketersediaan blanko KTP elektronik. Dalam 1,5 bulan terakhir, dia mengklaim stok blanko tak pernah kosong walau pihaknya menerima secara bertahap dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Stok blanko sejauh ini cukup aman dan mungkin akan mencukupi untuk satu bulan ke depan," ungkapnya. (mdk/hhw)