17 Maret, 10 Polda Siap Terapkan Tilang Elektronik

Merdeka.com - Korlantas Polri akan melaunching sistem tilang elektronik atau ETLE pada 17 Maret 2021 mendatang. Hal ini termasuk dari bagian dari 100 hari program kerja Kapolri yang baru.

"Time line pembangunan ETLE Nasional dalam program 100 hari kerja Bapak Kapolri ini yang kita rencanakan nanti launching tahap 1 oleh Bapak Kapolri tanggal 17 Maret 2021 di 10 Polda. Ini sudah konfirmasi semua, sudah oke semua 10 Polda. Bagi Polda-Polda yang ikut launching silakan, masih saya buka untuk selain 10 Polda ini," kata Kakorlantas Polri Irjen Istiono dalam Rapim Polri 2021, Rabu (17/2).

Ia menyebut, 10 Polda yang akan launching pada 17 Maret 2021 yakni Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, Polda DIY, Polda Riau, Polda Jambi, Polda Sumatera Barat, Polda Lampung dan Polda Sulawesi Selatan.

"Kemudian rencana launching tahap 2 nanti kita rencanakan tanggal 28 April 2021. Itu yang sudah daftar 12 Polda. Polda Sumut, Sumsel, Kaltim, Kalsel, Banten, Sulut, Sultra, Kepri, Kaltara, NTT, Jabar, Jateng," sebutnya.

"Nanti silakan rekan-rekan para Kapolda kalau mau menginformasikan lagi masih ada waktu untuk kita bicarakan di launching tahap satu atau kedua," sambungnya.

Jenderal bintang dua ini mengungkapkan, untuk tahap pertama peresmian tilang elektronik nanti akan ada sebanyak 205 titik. Untuk Polda Metro Jaya 57 titik (lama), Jawa Timur 39 titik (lama), DIY 4 titik (lama), Polres Gresik bagian TIK ada 5 titik (baru), Jabar 9 titik (baru), Bandung 3 titik (baru), Riau 4 titik (baru), Jambi 8 titik (baru), Balam 5 titik (baru), Resta Padang 5 titik (baru).

Dengan adanya sistem tilang elektronik ini, papar Istiono, nantinya tidak akan ada lagi interaksi fisik antara petugas dengan seorang pelanggar. Mengingat, Indonesia masih dilanda Covid-19 dan juga memasuki era new normal.

"Kemudian ditilang, disidang juga tidak ada. Karena akan menggunakan denda yang paling tinggi. Jadi tidak ada lagi sidang-sidang ini tepat pada era bru ini," paparnya.

Istiono menjelaskan, rekaman ETLE ini nantinya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Karena, kamera itu langsung memotret seorang pelanggar.

"Rekaman ETLE dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara pelanggaran lalin. Ini contohnya yang pelanggaran hp langsung kita zoom, terpotret melanggar. Itu pake face recognation, jadi tahu ini siapa yang kira-kira nyopir ini namanya siapa, tahu semua. Karena datanya kita sudah ada semua di database kita dan sudah konek dengan Dukcapil dan Pusiknas," pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo menekankan pemerataan pelaksanaan program tilang elektronik atau e-Tilang di 100 hari pertama masa jabatannya. Diharapkan berangsur-angsur seluruh jajaran dapat melaksanakan dengan tentunya didukung oleh fasilitas teknologi yang tersedia.

"Dalam waktu 100 hari ini saya sudah meminta kepada Bapak Kakorlantas untuk segera mengembangkan pelayanan lain, masalah tilang elektronik, saya harapkan kurang lebih 10 Polda bisa melakukan pelayanan tilang," tutur Listyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/2).

Menurut Listyo, ini merupakan komitmen peningkatan pelayanan publik. Untuk tilang sendiri, mengurangi interaksi antara pengendara dengan petugas merupakan upaya pencegahan terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang.

"Interaksi bisa berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang. Karena itu, kami hindari. Sehingga tampilan Polri, layanan publik, bisa betul memberikan layanan terbaik, profesional, dan menghilangkan hal-hal menimbulkan korupsi," jelas dia.

Di samping melakukan penegakan hukum, lanjut Listyo, tugas pelayanan publik tentu penting dan sangat diperhatikan. Termasuk layanan pengaduan masyarakat.

"Oleh karena itu tentunya menjadi komitmen kami bagaimana bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat kemudian profesional, nyaman, dan sedapat mungkin makin hari kita kurangi terjadinya interaksi. Jadi, dari mana pun kapan pun masyarakat bisa mendapatkan pelayanan secara cepat," Listyo menandaskan.