18 Anggota Khilafatul Muslimin Surabaya Raya Diperiksa Polisi

Merdeka.com - 18 anggota kelompok Khilafatul Muslimin Surabaya Raya memenuhi panggilan Subdit I Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Jatim. Mereka diperiksa setelah markasnya digeledah oleh polisi.

Mengenakan jubah warna putih hijau, ke-18 orang tersebut menjalani pemeriksaan secara maraton.

"Panggilan ini terkait masalah konvoi motor syiar itu. Di mana pihak kepolisian memandang konvoi ini sebagai suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang Pancasila. Cuman kan buktinya belum ada," kata Muhammad Faisal salah seorang anggota kelompok Khilafatul Muslimin Surabaya Raya, di Polda Jatim, Kamis (9/6).

Menurut Faisal, selain 18 anggota yang dipanggil hari ini, sebelumnya pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang anggota kelompok Khilafatul Muslimin Surabaya Raya.

"Hari ini ada 18 yang rencananya akan diperiksa. Sebelumnya sudah tiga orang yang dipanggil polisi," terangnya.

Menanggapi terkait penangkapan pimpinan pusat Khilafatul Muslimin yang berlokasi di Lampung beberapa waktu lalu, Faisal mengaku mengikuti proses yang sedang berjalan.

"Ya kita berjalan saja (ikuti saja). Tapi kan butuh bukti nantinya, apakah ini radikal, ada buktinya apa? Selama ini kan tidak ada," ujarnya.

Diketahui, dari hasil penggeledahan selama tiga jam, penyidik Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Jatim mengamankan 15 item atribut Khilafah dari markas kelompok tersebut.

Penggeledahan itu berkaitan dengan adanya aksi konvoi yang dilakukan oleh kelompok tersebut, termasuk dengan selebaran yang beberapa kali disebarkan oleh kelompok Khilafatul Muslimin di Kota Surabaya ataupun Jatim.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto membenarkan terkait pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap anggota kelompok Khilafatul Muslimin di Kota Surabaya.

"Jadi memang benar hari ini, Subdit Kamneg Ditkrimum Polda Jatim melakukan pemeriksaan terhadap anggota Khilafatul yang ada di Surabaya. Sekitar 18 orang rencana yang kita periksa, kita dalami keterkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan ormas tersebut," jelasnya.