2 Pekan dibentuk, satgas vaksin palsu dinilai bekerja lambat

Merdeka.com - Maraknya peredaran vaksin palsu di sejumlah lokasi membuah masyarakat resah. Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Saleh Partaonan Daulay mendesak satgas memaksimalkan kinerja mengusut dan menindak oknum pengedar vaksin palsu.

Satgas penanggulangan vaksin palsu terdiri dari beberapa perwakilan, yakni Kementerian Kesehatan, Bareskrim Mabes Polri, perwakilan BPOM, IDAI. Adapun masa tugas satgas ini adalah 3 bulan.

Hingga saat ini satgas telah bekerja selama 2 minggu, namun pihak parlemen menganggap kinerjanya masih lamban.

Selain itu, Saleh juga meminta kepada masyarakat untuk berperan aktif memberikan masukan, informasi atau pun menuntut progres dari satgas terkait temuan mereka soal peredaran vaksin palsu.

"Pemerintah sudah ada satgas penanggulangan vaksin palsu. Kita berikan kesempatan mereka untuk bekerja. Satgas ini kan masa tugasnya kan 3 bulan lagi. Pada masa 3 bulan ini kalau pun masyarakat mau tanya, tuntut, silakan disampaikan pada satgas. Karena satgas itu lengkap ada perwakilan Kemenkes, BPOM, Bareskrim, IDAI," kata Saleh di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/7).

Masyarakat, menurut Saleh, tak perlu khawatir. Sebab, komposisi satgas untuk mengusut kasus ini dinilai sudah lengkap. Misal untuk mengecek kesehatan anak, penegakan hukum pengedar vaksin hingga informasi Rumah Sakit atau klinik yang mendistribusikan vaksin bisa ditanyakan.

"Tentu jika yang dipertanyakan kesehatan anak dalam satgas ada dokter anak. Kalau masalah hukum bisa langsung ke Bareskrim. Kalau langkah pemerintah ingin diketahui bisa tanya ke pemerintah, kalau peredaran vaksin palsu bisa ditanya BPOM," tegasnya.