Follow
2 Staf Terkonfirmasi Positif Covid-19, DPRD Medan WFH Lagi
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan kembali memberlakukan work from home (WFH) sekurangnya hingga dua minggu ke depan. Kebijakan ini diambil setelah dua orang staf sekretariatnya terkonfirmasi Covid-19.
"WFH ini untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkup DPRD Medan," ujar Plt Sekretaris DPRD Medan, Alida, Rabu (20/1).
BPBD Medan sudah menyemprotkan desinfektan di kompleks Gedung DPRD Medan sebagai langkah pencegahan. Protokol kesehatan ketat juga diberlakukan di sana.
-
Bagaimana Pemkot Medan menurunkan tingkat pengangguran? “Untuk penurunan tingkat pengangguran terbuka, Pemkot Medan melakukan intervensi melalui upaya-upaya peningkatan keterampilan dan kesempatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat melalui program-program pengembangan kapasitas daya saing, program-program pelatihan, peningkatan produktivitas dan penempatan tenaga kerja, serta melalui program pemberdayaan masyarakat di masing-masing kecamatan dan kelurahan,“
-
Bagaimana Kota Medan mengajak warga ikut normalisasi? 'Nah, bapak dan ibu camat, kalau bisa ajak masyarakatnya berpartisipasi dalam kegiatan itu. Jadi, ini tujuannya untuk mengedukasi dan agar tidak ada kesan yang membenarkan bahwa masyarakat boleh membuang sampah ke sungai, nanti dibersihkan oleh pemerintah. Bukan, bukan itu. Kita bangkitkan sama-sama kesadaran masyarakat, ' pesannya.
-
Kenapa ASN DKI diharuskan WFH? Hal ini diterapkan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1445 H.
-
Mengapa Pemkot Medan melakukan penyesuaian cascading program? Dalam menangani permasalahan kemiskinan ekstrem dan penurunan tingkat pengangguran terbuka, Pemkot Medan melakukan penyesuaian cascading program-program yang berhubungan langsung dengan rencana aksi terpadu kemiskinan ekstrem sekaligus penurunan tingkat pengangguran terbuka sehingga program-program pembangunan lebih terarah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
-
Kenapa Pemprov DKI menetapkan syarat ketat untuk pendatang baru? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
-
Kenapa Pemprov DKI meminta warga menjaga kebersihan? Warga diimbau menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
Pekerja yang masuk ke gedung DPRD Medan juga dibatasi. Jumlahnya dikurangi sekitar 70 persen, termasuk petugas cleaning service. Kegiatan anggota DPRD maupun Sekretariat DPRD Medan akan dilakukan dari rumah. Rapat-rapat dilakukan terbatas.
“Kalau ada rakyat yang menyampaikan aspirasinya, kita tetap menerima,” sebut Alida.
Alida memaparkan, saat ini belum ada agenda dari Badan Musyawarah DPRD Medan. “Sehingga kegiatan di luar agenda Bamus bisa dilakukan melalui virtual, baik aspirasi, maupun evaluasi, melalui virtual saja sampai dua pekan ke depan,” ucapnya.
Kebijakan WFH Ini bukan yang pertama di DPRD Medan. Pada Agustus dan September 2020 lalu, kegiatan di sana juga sempat ditiadakan selama 14 hari setelah sejumlah staf yang bertugas di sana terkonfirmasi positif Covid-19.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Melalui pemberlakuan kebijakan WFH ini, Adam berharap jumlah mobilitas orang yang keluar rumah bisa berkurang.
Baca Selengkapnya
Kebijkan itu seiring jumlah penderita ISPA di Depok meningkat akibat polusi.
Baca Selengkapnya
Pekerjaan bagi ASN yang WFO akan diperbanyak. Sehingga pengawasan tetap harus dilakukan pimpinan.
Baca Selengkapnya
" untuk ASN Pemprov DKI Jakarta tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober ini langkah kita," kata Prasetio.
Baca Selengkapnya
Pekerjaan tersebut ditambahkan karena ASN tidak keluar rumah selama jam kerja. Dan pengawasan tetap akan dilakukan.
Baca Selengkapnya
Menurut Heru, pengawasan terhadap ASN DKI yang sedang WFH telah dilakukan secara maksimal.
Baca Selengkapnya
Penerapan WFH ini bertujuan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas selama arus balik balik mudik 2024.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI mewajibkan seluruh pegawainya untuk bekerja di kantor, meskipun KemenPANRB memberikan kesempatan ASN di instansi tertentu untuk WFH.
Baca Selengkapnya
Saat ini tercatat ada 300 warga yang terpapar covid dari sebelumnya 100 kasus.
Baca Selengkapnya
Wali Kota Idris berdalih kebihakan WFH berdasarkan instruksi Kemendagri
Baca Selengkapnya
WFH diberikan secara selektif, khususnya bagi ASN yang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman.
Baca Selengkapnya
Kebijakan WFH ASN Pemprov DKI itu rencananya bakal dimula 21 Agustus sampai 7 September 2023.
Baca Selengkapnya