20 SMP di Ngawi tak dapat gelar UN
Merdeka.com - Sebanyak 20 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, tidak dapat menggelar ujian nasional (UN) sendiri karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Ngawi Hadi Suharto, Jumat, mengatakan dari sejumlah sekolah tersebut, 12 di antaranya merupakan sekolah di lingkungan Kementerian Agama, yakni madrasah tsanawiyah (MTs) dan sisanya merupakan sekolah umum di bawah naungan Dinas Pendidikan.
"Sekolah-sekolah tersebut tidak dapat melaksanakan UN sendiri, karena belum memiliki akreditasi dan tidak memiliki jumlah peserta yang mencukupi," ujar Hadi Suharto seperti dikutip dari Antara, Jumat (2/5).
-
Mengapa UT butuh kerangka baru untuk standar nasional dan akreditasi? Kerangka sebelumnya cenderung preskriptif dan berorientasi pada proses dan kurang menekankan pada luaran. Kerangka seperti ini tidak memberikan ruang gerak pada UT sebagai satu-satunya single mode distance teaching university di Indonesia.
-
Kenapa ANBK diganti dari Ujian Nasional? Beberapa tahun belakangan, Ujian Nasional atau UN sebagai penentu kelulusan sekolah telah diganti menjadi Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK.
-
Bagaimana cara ANBK menilai mutu pendidikan? Mengutip Kemendikbud, ANBK adalah program evaluasi yang diselenggarakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan.
-
Apa yang ingin dicapai UT dengan standar nasional dan akreditasi yang baru? Dengan diluncurkannya standar nasional dan akreditasi yang baru ini insyaa Allah akan memberikan secercah harapan baru bagi kami di UT dan komunitas pendidikan tinggi
-
Siapa penyelenggara UTBK? Penyelenggaranya adalah LTMPT (Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi).
-
Siapa yang harus mengikuti UTBK? Setiap pelajar yang yang mendaftar jalur SNBT harus mengikuti UTBK untuk menentukan lolos atau tidak di PTN pilihannya.
Menurut dia, untuk dapat menyelenggarakan UN sendiri, jumlah siswa minimal satu ruangan di sekolah bersangkutan harus mencapai 20 anak.
"Kalau kurang dari 20 anak atau siswa maka pelaksanaan ujian nasional akan digabung dengan sekolah lainnya," tutur Hadi.
Dia menjelaskan, SMP atau MTs yang belum memiliki akreditasi tersebut adalah sekolah-sekolah yang baru berdiri. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama tidak dapat menolak pendirian sekolah baru karena murni partisipasi dari masyarakat.
Data Kementerian Agama Ngawi mencatat, hingga tahun 2014 terdapat 24 MTs yang belum memiliki akreditasi di wilayah setempat. Sebagian MTs tersebut sudah habis masa berlaku akreditasinya dan lainnya belum memiliki sama sekali.
Sedangkan keberadaan sekolah di bawah Dinas Pendidikan yang minim peserta ujian karena memang jumlah siswa didiknya yang terbatas. Rata-rata, sekolah seperti itu berada di pelosok desa dan tepian hutan.
"Sekolah tersebut tetap dipertahankan karena masyarakat sekitar masih membutuhkannya. Alasan lain karena jarak tempuh ke sekolah lain cukup jauh," terangnya.
Sesuai rencana, UN tingkat SMP dan sederajat akan digelar pada tanggal 5-8 Mei 2014. Sedangkan UN SMP susulan akan dilaksanakan pada tanggal 12-16 Mei 2014.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR menolak usulan untuk mengkaji ulang dana wajib atau anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
Baca Selengkapnyaselain D, ada juga puluhan siswa di SMA Negeri 2 Maumere dipulangkan pihak sekolah lantaran menunggak uang SPP.
Baca SelengkapnyaTahun ini, jumlah lulusan SD di Depok sebanyak 34.000 siswa. Namun daya tampung SMPN di Depok hanya untuk 9.000 siswa saja.
Baca SelengkapnyaSebanyak 18 siswa kelas 1 di SDN 02 Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Riau belajar di ruangan bekas water closet (WC).
Baca SelengkapnyaSemua informasi mengenai PPDB SMA/SMK/SLB Negeri di Jateng telah resmi disampaikan melalui website.
Baca SelengkapnyaAnak putus sekolah di Banyuwangi hanya 2,08 persen dan menjadi salah satu terendah di Jatim.
Baca SelengkapnyaKondisi bangunan bekas WC itu tak layak pakai. Jauh dari standar sekolah seperti biasanya.
Baca SelengkapnyaPihak sekolah sudah mendatangi rumah-rumah calon murid tapi tak ada hasil
Baca SelengkapnyaBeberapa sekolah kekurangan siswa. Namun kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaMinimnya pendaftar disebabkan adanya dua SD Negeri lain yang posisinya berdekatan.
Baca SelengkapnyaIronisnya ratusan anak di ibu kota Provinsi Banten itu alami putus sekolah.
Baca SelengkapnyaIndikasi sekolah negeri sepi peminat sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. SD Negeri di Ponorogo tak dapat satu pun murid pada tahun baru.
Baca Selengkapnya