Follow
20 TKA China Masuk RI Saat PPKM Darurat, Pimpinan DPR Minta Pemerintah Tegas Melarang
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah tegas melarang warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Baik untuk alasan pekerjaan maupun wisata.
Ini penting dilakukan agar pemberlakuannya (PPKM) hanya sekali saja dan tidak berdampak negatif cukup dalam terhadap berbagai sektor.
"Oleh karenanya selama pemberlakuan PPKM Darurat saya meminta kepada Pemerintah agar mengambil langkah tegas dengan melarang WNA masuk ke Indonesia, dengan alasan berwisata maupun bekerja," kata Dasco dalam keterangan, Minggu (4/7).
-
Apa itu PKM? PKM adalah Program Kreativitas Mahasiswa, Ini Penjelasan Lengkapnya PKM membantu meningkatkan mutu mahasiswa agar optimal saat terjun ke masyarakat.
-
Bagaimana PKL di bantu? Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan tidak hanya membawa dampak positif bagi pedagang dan masyarakat, tetapi juga menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih kondusif di area tersebut
-
Bagaimana Kemnaker melindungi pekerja migran? Ida mengatakan, jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja migran diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
-
Bagaimana PKM dilakukan? PKM adalah perwujudan penelitian, pengabdian masyarakat, kewirausahaan, inovasi teknologi, atau karya tulis di kalangan mahasiswa.
-
Bagaimana Korlantas Polri mengantisipasi arus mudik? Untuk berbagai kesiapan pengelolaan terhadap arus mudik dan arus balik, Polri akan mengantisipasi berbagai kegiatan, baik mudik dan balik.Selain itu, kata Slamet, juga mengantisipasi kesiapan tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat wisata serta pusat transportasi.
Dasco mengingatkan, PPKM darurat diterapkan untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Di mana salah satu pintu masuk penyebaran adalah mobilitas orang baik di dalam negeri maupun dari luar negeri.
"PPKM Darurat ini dilakukan sebagai upaya dalam menekan laju penyebaran virus yang kian mengkhawatirkan di setiap harinya," ujarnya.
Dasco melanjutkan, varian baru virus Covid-19 berasal dari luar negeri. Oleh karena itu, menurutnya langkah tegas pelarangan WNA adalah langkah tepat saat ini.
"Kita semua bersepakat bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka langkah tegas ini perlu dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dan juga langkah antisipasi masuknya varian virus baru dari luar negeri," tuturnya.
"Mari kita bangun kesadaran bersama untuk melawan virus ini dengan tetap menerapkan prokes yang ketat dan mentaati kebijakan pemerintah selama PPKM Darurat ini berjalan," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 20 tenaga kerja asing (TKA) asal China tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Sabtu (3/7) malam. Kedatangan mereka menuai sorotan di tengah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Pulau Jawa dan Bali.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan (Sulsel), Darmawan Bintang membenarkan kedatangan para pekerja asal China. Mereka akan bekerja di smelter PT Huadi Nickel Alloy Indonesia di Kabupaten Bantaeng, Sulsel.
"Informasi itu benar dan TKA bersangkutan bekerja di PT Huadi di Kabupaten Bantaeng," ujarnya kepada Merdeka.com melalui pesan WhatsApp, Minggu (4/7).
Petugas Disnakertrans telah dikerahkan untuk melakukan pendataan. "Staf Pengawasan Disnakertrans Sulsel masih mencari informasi terkait pemanfaatan TKA tersebut serta hal-hal lain berkaitan dengan izin-izin mereka," ucapnya.
Terpisah Kepala Divisi Imigrasi wilayah Sulsel, Dodi Karnida mengaku belum mendapatkan laporan terkait kedatangan 20 TKA asal China di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Dia menduga 20 TKA yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menggunakan penerbangan domestik.
"Saya belum dapat kabar. Di Bandara Sultan Hasanuddin tidak dibuka Internasional," kata dia.
Dodi meyakini mereka sudah menjalani karantina di Jakarta. TKA tetap bisa masuk ke Indonesia jika sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) untuk ditempatkan bekerja di proyek strategis nasional.
"Di Sulsel ini ada proyek strategi nasional yang di Banteng itu, kalau dia mau bekerja di situ boleh," ucapnya.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ribuan orang tersebut, terpengaruh iming-iming pemberian kerja di luar negeri secara ilegal atau non prosedural.
Baca Selengkapnya
Polisi meminta masyarakat supaya tidak mudah terbujuk rayu bekerja keluar negeri secara ilegal.
Baca Selengkapnya
Meningkatnya kasus cacar monyet atau MPOX di sejumlah negara, BBKK Soekarno-Hatta bersama Angkasa Pura meningkatkan pengawasan penumpang dari luar negeri.
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan mempelajari mengapa para pengungsi bisa berakhir di Indonesia yang semula bukan negara tujuan atau transit.
Baca Selengkapnya
Arif mengatakan untuk memastikan bahwa barang kiriman TKI dan TKW atau bukan, saat ini sudah ada integrasi sistem.
Baca Selengkapnya
Ada beberapa hal yang harus diisi oleh WNA dalam kuesioner tersebut, seperti riwayat penyakit, aktivitas kontak, dan tujuan perjalanan terakhir.
Baca Selengkapnya
Kasus PMI Non Prosedural ini kerap terjadi karena iming-iming keberangkatan yang mudah, tidak membutuhkan pelatihan dan kompetensi bidang.
Baca Selengkapnya
Lonjakan kasus penyakit mirip influenza ini membuat sebuah RS di China penuh. Banyak pasien anak-anak yang terpaksa dirawat di koridor dan tangga rumah sakit.
Baca Selengkapnya
Didampingi Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya, kegiatan ini merupakan lanjutan kunjungan ke pergudangan PJT di Tanjung Emas Semarang.
Baca Selengkapnya
Kasus Covid-19 di Singapura melonjak drastis. Indonesia mulai waspada.
Baca Selengkapnya
Menteri PPMI Abdul Kadir Karding menyatakan tidak ragu memangkas para penyalur tenaga kerja migran nakal.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut, pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO.
Baca Selengkapnya