2.000 Pegawai Kemenkum HAM dites urine
Merdeka.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan akan memerangi narkoba di kementerian yang dipimpinnya. Yasonna menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan tes urine kepada seluruh pegawai di lingkungan Kemenkum HAM.
"Di sini 2.000 orang yang dites urine setelah mengikuti apel akbar pemberantasan narkoba tadi pagi," kata Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM, Effendy B Perangin Angin saat Konferensi Pers di Kantor Menkum HAM Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (4/4).
Hasil tes urine terhadap 2.000 pegawai Kementerian Hukum dan HAM akan disampaikan kepada publik dalam waktu dekat. Menurut Effendy rentang waktu pengecekan urine cukup lama mengingat jumlah pegawai Kemenkum HAM yang banyak.
-
Kapan konferensi pers kasus narkoba dilakukan? Kegiatan ini berlangsung di halaman Polda Metro Jaya, Jakarta, pada Rabu (6/11/2024).
-
Bagaimana proses pengumuman hasil tes kesehatan? 'Kami tadi sepakat dalam rapat sebelumnya juga bahwa kita akan terima hasilnya (dari RSUD Tarakan) di tanggal 2 September pukul 15.00 di kantor KPU DKI Jakarta,' kata Komisioner KPUD Jakarta, Dody Wijaya dikutip Sabtu (31/8).
-
Siapa yang diperiksa Komnas HAM? Komnas HAM memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun lalu.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
Dia menambahkan Menkum HAM sendiri telah memberikan jaminan bahwa akan memberikan tindakan tegas terhadap seluruh pegawai Kemenkum HAM yang memakai narkoba apalagi sampai menjadi bandar.
"Tadi pagi Pak Yasonna Sudah bilang, kalau terbukti menggunakan narkoba maka sanksinya dipecat. Tidak ada toleransi," tegasnya.
Selain itu, kata dia, Menkum HAM akan mengutus sejumlah anggotanya untuk memberikan sosialisasi kepada masing-masing provinsi di Indonesia. Hal ini merupakan upaya untuk mencegah pembengkakan kasus narkoba.
"Mulai besok anggota turun dan tersebar ke seluruh provinsi," tukasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pegawai Dinas Pemberdayaan Desa (PMD) Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dites urine mendadak. Hasilnya, dua orang dinyatakan positif narkoba.
Baca SelengkapnyaHasilnya total ada 40 peserta yang dinyatakan lolos.
Baca SelengkapnyaPuluhan polisi cek kesehatan dengan mengikuti tes urine
Baca SelengkapnyaHasil pengecekan di Kantor KPU Pekanbaru menunjukkan bahwa keempat belas anggota polisi negatif.
Baca SelengkapnyaHasil tes kesehatan itu akan diserahkan oleh pihaknya ke KPU DKI Jakarta pada sore hari.
Baca Selengkapnya229 Peserta yang hadir dan mengikuti tes dengan komposisi laki-laki sebanyak 214 orang dan perempuan 15 orang.
Baca Selengkapnya236 pendaftar dinyatakan lolos administrasi Capim KPK.
Baca SelengkapnyaUntuk tes wawancara kali ini, Pansel akan menguji sebanyak 10 orang terlebih dahulu.
Baca SelengkapnyaMasing-masing peserta lolos akan dilanjutkan mengikuti tes wawancara akan diselenggarakan pada 17 sampai 20 September mendatang.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua KPK periode 2019-2024, Nurul Ghufron dan mantan Menteri ESDM Sudirman Said tak lolos dalam seleksi ini.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan dua capim KPK saat sesi wawancara melibatkan sembilan anggota Pansel KPK dan dua panelis tamu.
Baca SelengkapnyaTes tersebut dilangsungkan di gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Kesekretariatan Negara (Kemensetneg).
Baca Selengkapnya