2.000 personel Polri-TNI siaga amankan demo 2 Desember di Kaltim

Merdeka.com - Polda Kalimantan Timur dan Kodam VI Mulawarman menerjunkan ribuan personel untuk mengamankan demo 2 Desember 2016 di sejumlah daerah di Kalimantan Timur. Sementara warga Kaltim yang terindikasi berangkat ke Jakarta untuk demo di hari serupa, bakal dipulangkan aparat ke daerah masing-masing.

Jumlah personel sebanyak itu, disampaikan Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safaruddin bersama dengan Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Johny L Tobing, saat silaturahim tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat sekaligus gelar pasukan, di Lapangan Merdeka di kota Balikpapan kemarin.

"Ada sekitar 2.000 personel gabungan Polri dan TNI, mengantisipasi, mengamankan aksi 2 Desember 2016 di Kalimantan Timur. Jumlah itu hanya dari Polda dan Kodam, belum jajaran Polres," kata Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Fajar Setiawan kepada merdeka.com, Rabu (23/11).

Fajar menerangkan, Polri dan TNI kembali meminta warga Kalimantan Timur tidak bepergian ke Jakarta, hanya mengikuti aksi demo 2 Desember 2016 mendatang, yang dikhawatirkan berujung pada makar pemerintahan.

"Jangan ada warga Kalimantan Timur yang ke Jakarta. Mau demo di daerah masing-masing saja. Demo di Jakarta biarlah di sana, jangan ikut-ikutan," ujar Fajar.

Menindaklanjuti permintaan itu, aparat juga tengah mengawasi pergerakan warga, melalui pintu bandara di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yang memiliki akses penerbangan ke Jakarta seperti di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan, Bandara Kalimarau di Berau serta Bandara Juwata Tarakan di Kalimantan Utara. Selain itu termasuk pengawasan di pelabuhan kapal laut.

"Kita pantau semua, kalau ditemukan ke jakarta mau ikut demo, kita kembalikan ke sini lagi, ke daerah masing-masing. Kita pulangkan," tegas Fajar.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safaruddin juga mengeluarkan 4 poin maklumat dalam surat maklumat bernomor : Mak/ 09/XI/2016. Diantaranya, Safaruddin memastikan kepolisian menindak penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar hukum. Selain itu, dalam penyampaian pendapat di muka umum, tidak membawa senjata tajam atau benda yang dapat membahayakan orang lain.

"Pak Kapolda juga menyampaikan bahwa penyampaian pendapat di muka umum, dilakukan di Kaltim dan Kaltara saja. Apabila tidak mematuhi maklumat tersebut, akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," demikian Fajar.

Maklumat Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin ©2016 Merdeka.com