Follow
2015, polisi masih jadi pelanggar HAM nomor satu
Merdeka.com - Dalam riset yang dirilis Komnas HAM, kepolisian menjadi pemuncak daftar lembaga pelanggar hak asasi manusia. Tercatat dari tahun 2013-2015 kepolisian selalu menempati urutan teratas dengan total 6.266 laporan.
Posisi kedua diduduki oleh korporasi 3.211 kasus, dan terakhir pemerintah daerah dengan 1.882 kasus.
Laporan yang dilayangkan masyarakat terhadap kepolisian juga beragam. Pertama adalah penanganan kasus lamban, tindakan sewenang-wenang, dan terakhir adalah kriminalisasi.
-
Apa yang digali Komnas HAM? Usman ditanya seputar peran Pollycarpus dan peran orang lain di tempat kejadian perkara kematian Munir. Komnas HAM juga bertanya sosok yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir.
-
Siapa yang diperiksa Komnas HAM? Komnas HAM memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun lalu.
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Apa predikat yang diterima Polri? Mahasiswa Beri Apresiasi Polri Berpredikat Lembaga Bercitra Baik Versi Litbang Kompas Hal ini tak lepas dari kerja keras Polri di bawah komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Mahasiswa Apresiasi Polri atas hasil survei Litbang Kompas baru-baru ini. Dalam survei tersebut Polri menempati urutan teratas setelah TNI sebagai lembaga yang memiliki citra terbaik.
-
Apa itu pangkat polisi? Mengutip dari laman polisi.com, tanda kepangkatan Polri adalah daftar tanda pangkat yang dipakai oleh Kepolisian Negara Indonesia.
-
Siapa yang mengalami pelanggaran HAM? Abdul mengaku mendapat telepon dari kerabat di Shanghai pada September 2017. Menurut Abdul, kerabatnya itu mengabarkan bahwa adiknya diambil dari kamp konsentrasi warga Uighur di China.
Direktur Jenderal HAM Kemenkum HAM Mualimin Abdi beranggapan bahwa hal ini murni karena kesalahan individu dalam tubuh kepolisian. Dia berharap Komnas HAM mau memberikan saran untuk memperbaiki institusi tersebut.
"Ini bukan kekeliruan, bukan kesalahan institusi tapi ini masalahnya individu. Laporan yang di sampaikan Komnas HAM ini menarik. Harus ada feed back-nya ke kepolisian dengan memberikan solusinya," kata Mualimin saat di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/10).
Polres menepati urutan pertama dalam kasus pelanggaran HAM, menyusul Polda dan Polsek menguntit di posisi dua dan tiga.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komnas HAM menjelaskan 278 orang melaporkan institusi Polri
Baca Selengkapnya
Hal ini dipaparkan oleh Ketua Umum Komnas Ham, Atnike Nova Sigiro dalam acara Peluncuran laporan tahunan Komnas HAM Tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Dari total sebanyak 2.753 aduan yang diterima oleh Komnas HAM sepanjang tahun 2023, 771 aduan diantaranya adalah kepada Polri
Baca Selengkapnya
Instansi Pemerintah yang paling diminati pada Seleksi CPNS dan PPPk 2023.
Baca Selengkapnya
Untuk badan peradilan lainnya, Peradilan TUN 56 laporan, Tipikor 54 laporan, PHI 14 laporan, Peradilan Militer 8 laporan dan Niaga 36 laporan.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik dengan persentase 69%. Disusul Polri 67%, pengadilan 66%, MK 64%, dan KPK 61%.
Baca Selengkapnya
Suarlin menjelaskan ada dua indikator penilaian dalam pemenuhan HAM.
Baca Selengkapnya
Satgas TPPO Polri Ringkus 714 Tersangka dalam waktu satu bulan.
Baca Selengkapnya
Mencatat ada 8 orang meninggal dunia, terdiri atas lima anggota TNI/POLRI dan tiga warga sipil
Baca Selengkapnya
"Trust terhadap KPK saat ini angkanya cukup mengkhawatirkan," kata Arya.
Baca Selengkapnya
Secara umum tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 119 kasus atau 6,64 persen
Baca Selengkapnya
Satgas Penanggulangan Narkoba berhasil menangkap 1.532 tersangka
Baca Selengkapnya