24 TPS di Garut Terdampak Reaktivasi Jalur Kereta Api
Merdeka.com - Menjelang pemilihan umum 17 April 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut mencatat terdapat 24 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdampak reaktivasi jalur kereta api.
Menyikapi hal tersebut, KPU Kabupaten Garut pun mengusulkan kepada PT KAI agar menunda pembongkaran rumah di sepanjang jalur tersebut.
"Berdasarkan data sementara terdapat 24 TPS yang tersebar di sepanjang bantaran rel kereta api mulai dari Stasiun Cibatu sampai Stasiun Garut dengan jumlah pemilih mencapai ribuan orang. Pendataan sementara TPS di wilayah Kecamatan Garut Kota, mulai dari Kelurahan Pakuwon ada TPS 4, 7, 8, 9, 16, 17, Kelurahan Kota Wetan TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 46, dan Kelurahan Ciwalen TPS 1, 3, 24," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, Junaidin Basri, Rabu (3/4).
-
Bagaimana PPK melakukan tugasnya dalam pemilu? Dalam menjalankan tugasnya, PPK harus menjaga netralitas dan independensinya sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan transparan.
-
Bagaimana PKD membantu Pilkada 2024? PKD atau Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa merupakan salah satu bagian dari badan adhoc yang akan membantu mensukseskan jalannya Pilkada.
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Bagaimana PPS Pilkada 2024 membantu kelancaran pemilu? PPS mempunyai peran aktif dalam menjaga agar setiap tahanan pemilihan berlangsung sesuai dengan aturan serta prinsip demokrasi.
-
Kenapa PKD pemilu dibentuk? Fungsi utama PKD Pemilu adalah untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari segala bentuk kecurangan. PKD pemilu juga berperan penting dalam penanganan sengketa pemilu di tingkat kelurahan atau desa.
-
Kenapa tugas PPK penting dalam pemilu? Dengan demikian, PPK memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan umum di tingkat kecamatan.
Dia menyebut, pihaknya secara resmi telah melayangkan surat usulan resmi kepada PT KAI yang memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara proses pembongkaran pemukiman tersebut. Ia juga menyebut bahwa surat tersebut sudah disetujui oleh PT KAI.
Junaidin mengaku, pembongkaran menjadi kesulitan PPK (Panitia Pemungutan Kecamatan) dalam memfasilitasi para pemilih di 17 April nanti. Jika pembongkaran tetap dilakukan, maka bukan tidak mungkin PPK kesulitan memfasilitasi warga dalam menyalurkan suaranya dalam Pemilu 2019.
"Biar masyarakat juga tidak bingung saat akan memberikan hak suaranya. Kalau mereka pindah sebelum Pemilu, besar kemungkinan bisa tidak memilih. Makanya kami ajukan surat permohonan agar dihentikan," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi itu akan dilakukan secara berjenjang hingga diputuskan oleh tingkat KPU Kabupaten/Kota.
Baca SelengkapnyaSebanyak delapan belas sepeda motor dan delapan gerobak sapi membawa logistik Pemilu.
Baca SelengkapnyaMinat warga untuk hadir di TPS untuk memberikan suara menurun.
Baca SelengkapnyaTPS tersebut tersebar di 13 kabupaten kota Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaUntuk mencapai lokasi TPS yang lebih terpencil, Kapolres dan rombongan memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki.
Baca SelengkapnyaUpaya ini salah satunya dengan mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar melakukan jemput bola.
Baca SelengkapnyaBawaslu Kota Tangerang Selatan merekomendasikan pelaksanaan pencoblosan pada 16 TPS yang tertunda akibat banjir, dilaksanakan pada akhir pekan ini.
Baca SelengkapnyaDibalik suksesnya pelaksanaan Pemilu tahun 2024, terdapat perjuangan dan medan yang dilalui agar surat suara bisa sampai ke TPS dengan selamat.
Baca SelengkapnyaMeski bekerja dua kali, KPPS tidak mendapatkan honor tambahan.
Baca SelengkapnyaKPU Tetapkan Pencoblosan Ulang di 12 Daerah di Sumbar pada 24 Februari
Baca SelengkapnyaDirencanakan, pencoblosan dilakukan maksimal pada 24 Februari 2024, atau 10 hari pasca Pemilu.
Baca SelengkapnyaPemungutan suara susulan salah satunya karena musibah banjir.
Baca Selengkapnya