25 Ribu siswa lulusan SD di Depok belum dapat ijazah
Merdeka.com - Ribuan siswa lulusan sekolah dasar (SD) di Depok belum mendapatkan ijazah. Mereka adalah lulusan SD tahun ajaran 2017/2018.
"Ya betul ada 25.000 yang belum dapat ijazah. Mereka dari 400 sekolah yang ada di Depok," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Mohammad Thamrin, Kamis (20/9).
Belum diberikannya ijazah pada mereka dikarenakan ada kesalahan dari pusat. Blanko yang dikirim adalah untuk kurikulum 2013. Sedangkan mayoritas sekolah di Depok masih mengacu pada kurikulum 2006.
-
Siapa yang lulus dari sekolah? Gala dinner bersama lulusan tahun 2024 ini terlihat sangat berkelas.
-
Di mana kecelakaan bus pelajar Depok terjadi? Kecelakaan teranyat tepatnya di Jalan Raya Kampun Palasari, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (11/5) malam.
-
Kenapa siswa mendapat nilai rendah? Setelah terbongkar sering tidur di kelas, wajar jika nilainya rendah
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI terhadap para pelajar? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar apel pengarahan kepada ratusan pelajar terindikasi hendak tawuran di Balai Kota DKI Jakarta.
-
Kenapa SD Negeri 20 Palembang hanya dapat 3 siswa baru? Persaingan dengan sekolah terdekat menjadi pemicu minimnya peminat. Tiga peserta yang tinggal di sekitar sekolah tersebut mendaftar secara offline. Sementara pada saat PPDB sistem online tak satu pun calon siswa yang mendaftar.
-
Kenapa Kemenhub merombak kurikulum sekolah kedinasan? Staf Khusus Menteri Perhubungan, Prof Wihana Kirana Jaya mengatakan, kurikulum baru nantinya akan membuat siswa lebih sibuk melakukan kegiatan kemanusiaan. 'Kami tahu kebutuhan milenial dan kelompok Z sekarang sudah tidak boleh seperti pendidikan masa lalu, adik-adik nanti berubah lebih tolong menolong, nilai-nilai itu akan ada di dalam kurikulum, dan sifatnya softskill kebutuhan tentang penyelesaian masalah, komunikasi, dan digitalisasi,' kata Prof Wihana saat mendampingi Menhub mendatangi rumah duka Putu di Bali.
"Jadi emang ada kesalahan dalam pengiriman, yang dikirim Kemendikbud ke kami itu kurikulum 2013 sementara di Depok itu kita masih menggunakan kurikulum 2006," akunya.
Hal itu menyebabkan lulusan SD Tp 2017/2018 belum menerima ijazah. Dia menjelaskan dari 25.110 siswa, 7.935 diantaranya blankonya tidak sesuai.
"Jadi memang ada penundaan pemberian ijazah," tandasnya.
Atas dasar pemerataan maka pihaknya memutuskan untuk menunda pemberian ijazah. Jika blanko sudah diterima semua baru pihaknya akan memberikan ijazah pada siswa.
"Kita sengaja emang dari awal tidak membagikannya karena gak merata ijazahnya dibagiin, jadi ditunda semua biar berbarengan aja pembagiannya sampai blangkonya sudah ada," ucapnya menjelaskan.
Selanjutnya dinas akan meminta blanko lagi pada pemerintah pusat. Setelah disetujui baru dikirimkan ke daerah dan selanjutnya diberikan pada siswa.
"Saya sudah mengirim surat kembali ke Kemendikbud untuk penukaran blanko dan hari ini tim saya akan mengambil blanko kurikulum 2006nya dari pusat," tuturnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tahun ini, jumlah lulusan SD di Depok sebanyak 34.000 siswa. Namun daya tampung SMPN di Depok hanya untuk 9.000 siswa saja.
Baca SelengkapnyaPlh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Ade Afriandi menjelaskan praktik ini dilakukan oleh pihak sekolah. Artinya, siswanya tidak tahu menahu.
Baca SelengkapnyaWarga sebelumnya menggelar aksi solidaritas karena banyak siswa dari keluarga miskin tidak diterima SMA Negeri 4 Depok.
Baca SelengkapnyaKasus ini diawali pengecekan nilai oleh Tim Pengawasan PPDB Jabar bersama Panitia PPDB SMAN 1.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, jika anak-anak tersebut sudah mau bersekolah di swasta, maka tidak masalah dengan psikologisnya.
Baca SelengkapnyaDinas Pendidikan Depok mencarikan sekolah agar 51 siswa itu dapat diterima di sekolah swasta.
Baca Selengkapnya13 Orang terlibat kasus katrol nilai itu hasil audit SMPN 19 dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek Dikti.
Baca SelengkapnyaMassa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) itu mempersoalkan 51 calon peserta didik (CPD) lulusan SMPN 19 Depok yang dianulir dari 8 SMA Negeri.
Baca SelengkapnyaKejari Depok mencurigai ada dugaan tindak pidana korupsi dalam manipulasi persyaratan administratif.
Baca SelengkapnyaKasus perubahan nilai rapor jadi lebih tinggi dari nilai sebenarnya itu dilakukan oleh pihak SMP.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengatakan pembatalan itu untuk memberikan pelajaran bahwa semua harus sesuai dan ikut pada aturan yang ditetapkan.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data yang dihimpun oleh orang tua siswa alumni, dari tujuh yang terdata, ada lulusan 2019 yang belum mendapatkan ijazah.
Baca Selengkapnya