Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

2.715 koperasi tak aktif di Sulsel terancam dibubarkan

2.715 koperasi tak aktif di Sulsel terancam dibubarkan Ilustrasi. ©2016 Merdeka.com/arie sunaryo

Merdeka.com - Sebanyak 2.715 unit koperasi yang tersebar di Sulsel bakal dibubarkan karena sudah tidak aktif. Selanjutnya, pihak Dinas Koperasi dan UKM Sulsel akan fokus melakukan pembinaan terhadap ribuan koperasi lainnya yang masih aktif.

"Terlalu banyak koperasi yang tidak aktif, lebih baik dibubarkan saja dari pada merepotkan. Karena memang ada SK Menteri yang mengaturnya," kata Syamsu Alam Ibrahim, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (8/2).

Dikemukakan, total koperasi di Sulsel itu sebanyak 8.654 unit. Sebanyak 5.391 aktif, sisanya 3.263 unit tidak aktif. Namun dari hasil verifikasi terakhir menunjukkan, yang tidak aktif sebanyak 2.715 unit koperasi. Inilah yang akan dibubarkan enam bulan mendatang sejak keluarnya SK Menteri pada Desember 2016.

Mereka sebelumnya diberi waktu selama enam bulan menanggapi surat dari pihak kementerian. Kalau tidak ada tanggapan dari koperasi-koperasi itu maka otomatis dibubarkan. Tapi jika sebelum masuk enam bulan itu ada di antaranya yang menanggapi surat dari Kementerian Koperasi, maka mereka berhak diundang untuk diklarifikasi kembali apakah benar masih bisa aktif atau tidak bisa lagi.

Yang dimaksud koperasi tidak aktif ini adalah koperasi yang tidak ada pengurusnya tiba-tiba diganti oleh orang lain tanpa melalui prosedur, sementara penggantian pengurus itu harus melalui Rapat Anggaran Tahunan (RAT). Koperasi tidak aktif ini juga di antaranya adalah koperasi fiktif.

"Koperasi fiktif ini memang jadi salah satu persoalan sendiri sampai ada pengelola koperasi yang berhubungan dengan hukum. Koperasi fiktif ini sebenarnya modusnya juga adalah mengganti pengurus tanpa sepengetahuan pengurus sebelumnya dan ada juga yang membentuk koperasi tapi berbeda nama yang diusulkan ke pusat dan nama yang ada dalam akta pendiriannya," terang Syamsu Alam Ibrahim. (mdk/cob)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jumlah Koperasi Turun Drastis Selama 10 Tahun Pemerintahan Jokowi
Jumlah Koperasi Turun Drastis Selama 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Meskipun dari segi jumlah mengalami penurunan, namun dari segi permodalan koperasi mengalami peningkatan dari Rp200,66 triliun menjadi Rp254,17 triliun.

Baca Selengkapnya
Kemenkop-UKM Kantongi Data 13,4 Juta Data Koperasi dan UKM
Kemenkop-UKM Kantongi Data 13,4 Juta Data Koperasi dan UKM

Kemenkop UKM akan terus melakukan pendataan K-UMKM meski kabinet pemerintahan segera berakhir.

Baca Selengkapnya
Jelang Akhir Tahun, OJK Bakal Tutup 20 BPR dan BPRS
Jelang Akhir Tahun, OJK Bakal Tutup 20 BPR dan BPRS

Kesulitan keuangan yang dihadapi BPR ataupun BPRS membuat OJK menyusun peta jalan agar tidak ada lagi masalah serupa di kemudian hari.

Baca Selengkapnya
Kolaps, 14 Bank Dicabut Izin Usaha Secara Bertahap oleh OJK
Kolaps, 14 Bank Dicabut Izin Usaha Secara Bertahap oleh OJK

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Baca Selengkapnya
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi

Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya
Ternyata 136 Bank di Indonesia Bangkrut Sejak 2005, Izinnya Langsung Dicabut OJK
Ternyata 136 Bank di Indonesia Bangkrut Sejak 2005, Izinnya Langsung Dicabut OJK

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Baca Selengkapnya
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang, Pedagang Ritel Beri Tanggapan Begini
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang, Pedagang Ritel Beri Tanggapan Begini

Pemerintah berencana melarang penjualan rokok eceran atau ketengan.

Baca Selengkapnya
Ini Jumlah Pengusaha yang Pas Agar Indonesia Jadi Negara Maju
Ini Jumlah Pengusaha yang Pas Agar Indonesia Jadi Negara Maju

Pelaku wirausaha di Indonesia sudah harus matang dengan perencanaan bisnis yang akan dikembangkan.

Baca Selengkapnya
Anak Buah Teten Tak Setuju Kementerian Koperasi Dipecah, Ini Alasannya
Anak Buah Teten Tak Setuju Kementerian Koperasi Dipecah, Ini Alasannya

Model pengelolaan wirausaha di negara lain, seperti Korea Selatan, dapat dijadikan contoh.

Baca Selengkapnya
Daftar 4 Bank di Indonesia yang Tutup Buku di 2023
Daftar 4 Bank di Indonesia yang Tutup Buku di 2023

OJK telah melakukan pencabutan izin kepada sejumlah bank di daerah.

Baca Selengkapnya
Penyalur Dana KUR Masih Ada yang Minta Agunan, Siap-Siap Kena Sanksi
Penyalur Dana KUR Masih Ada yang Minta Agunan, Siap-Siap Kena Sanksi

Kemenkop UKM juga menemukan ada dana KUR yang diterima tidak sepenuhnya dipakai untuk modal usaha.

Baca Selengkapnya
Lindungi Masyarakat dari Koperasi Bodong, Jokowi Surati DPR Minta Revisi UU Perkoperasian
Lindungi Masyarakat dari Koperasi Bodong, Jokowi Surati DPR Minta Revisi UU Perkoperasian

Pekan lalu Presiden Joko Widodo telah bersurat ke DPR-RI mengenai revisi UU Perkoperasian.

Baca Selengkapnya