29 Ribu personel Polri-TNI disebar amankan Pilkada DKI Jakarta
Merdeka.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan mengatakan, sekira 29 ribu personel gabungan Polri dan TNI bakal mengamankan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta, Rabu (15/2) mendatang. Menurut Iriawan, dari puluhan ribu personel gabungan itu sebanyak 23.468 anggota Polri diterjunkan mengamankan Pilkada DKI.
"Banyak banget. Kodam jaya tambah lagi tadi tuh (personel). Kemarin 5 000 saya minta tambahan lagi empat setara satuan kompi (SSK), jadi 5.500. Dari kami ada 23.468 (personel). Jadi hampir 29 Ribu (personel) siap mengamankan (Pilkada DKI Jakarta)," ujar Iriawan di Kodam Jaya, Cawang, Jakarta Timur, Senin (13/2).
Menurut Iriawan, ada beberapa hal yang diwaspadai pihaknya jelang hari pencoblosan. Mantan Kadivpropam Mabes Polri ini mengatakan, salah satunya dugaan adanya indikasi sejumlah pihak menekan juga mengancam masyarakat untuk memilih pasangan tertentu.
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
-
Bagaimana TNI memastikan keamanan Pilkada? Perhatikan tentang situasi terkini, indeks kerawanan pilkada, kemungkinan perkembangan situasi, jumlah personil yang diturunkan hingga langkah-langkah antisipasi,' katanya kepada para Dansat.
-
Apa yang dilakukan TNI menjelang Pilkada? Pangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada, maupun juga menggunakan fasilitas TNI.
-
Siapa yang mengawasi Pilkada? Diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
"Saat ini yang kami garis bawahi, substansi yang paling penting adalah pertama adanya indikasi penekanan pada pemilih untuk memilih pasangan tertentu. Itu tak boleh, ancamannya ada. Penjara paling singkat 36 bulan paling lama 72 bulan," kata Iriawan.
Selain pengarahan mencoblos salah satu pasangan calon, menurut Iriawan, kepolisian juga mendapat informasi adanya politik uang menjelang pencoblosan. Untuk itu, lanjut Iriawan, pihak kepolisian membentuk tim operasi tangkap tangan money politik guna menyelidiki informasi tersebut.
"Money politik kami mendengar ada informasi. Sebab itu kami membentuk tim operasi tangkap tangan money politik," katanya.
Mantan Kapolda Jabar ini menambahkan, mengenai temuan kartu tanda penduduk dan dokumen-dokumen di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkarang, beberapa waktu lalu, tak terkait Pilkada DKI. Oleh karena itu dia menegaskan mengenai kasus yang masih diselidiki pihak kepolisian dan Kemendagri tersebut.
"Indikasi terkait kejahatan ekonomi, bukan Pilkada DKI. Kita jelaskan kepastian tapi yang jelas untuk kejahatan ekonomi," pungkasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaHadi menjelaskan, salah satu alasan pulau Jawa menjadi wilayah yang krusial lantaran memiliki jumlah penduduk paling banyak.
Baca SelengkapnyaFadil menyebut telah memproyeksikan akan adanya peningkatan eskalasi massa.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya siap mengamankan Pilkada 2024 seperti pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.
Baca SelengkapnyaSebanyak 446.219 prajurit TNI dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi Pemilu 2024 di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaKapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto meminta kepada seluruh personel untuk bertugas dengan baik dalam rangka menyukseskan seluruh tahapan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaDiterjukannya ribuan personel tersebut dalam rangka pengamanan Operasi Mantap Praja Jaya 2024
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum DKI Jakarta bekerjasama dengan Polda Metro Jaya untuk melakukan pengamanan terhadap calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.
Baca Selengkapnyasimulasi dilakukan untuk memberikan gambaran kesiapan personel dalam menghadapi berbagai situasi
Baca SelengkapnyaAde merinci dalam satgas gabungan tersebut terdiri dari personel Polda Metro Jaya, 1.221 dan 100 anggota TNI.
Baca SelengkapnyaPersonel BKO itu akan ditempatkan di daerah yang sudah di plotting untuk melaksanakan pengamanan tahap pemungutan suara Pilkada 2024 di Jawa Timur.
Baca Selengkapnya“Bersama-sama kita mempersiapkan hal ini dengan baik guna mencegah terjadinya potensi gangguan keamanan," katanya
Baca Selengkapnya