Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

3 Cerita M Taufik jadi caleg terhalang, wagub juga sulit

3 Cerita M Taufik jadi caleg terhalang, wagub juga sulit Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra M Taufik. ©Istimewa

Merdeka.com - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2019. Pencalonan Taufik sempat mengalami kendala lantaran dia merupakan mantan napi korupsi.

Dia kemudian menggugat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta terkait mantan napi korupsi nyaleg. Akhirnya Bawaslu mengabulkan gugatan tersebut. Meski begitu, Taufik belum bisa bernapas lega. Pencalonannya masih terhalang aturan KPU. Berikut cerita Taufik terhalang nyaleg:

Tak masuk daftar calon sementara

Orang lain juga bertanya?

Bawaslu mengabulkan gugatan M Taufik terkait caleg mantan napi korupsi. Walau dikabulkan namun KPU DKI tidak memasukkan nama Taufik dalam daftar calon sementara (DCS) lantaran pernah menjadi terpidana kasus korupsi. Langkah itu diambil KPU berdasarkan Peraturan KPU No 20 yang melarang eks koruptor menjadi bakal caleg DPR dan DPRD.

Taufik mengatakan, aturan KPU itu telah menyalahi aturan. Sebab pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang merupakan peraturan lebih tinggi dari PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak melarang eks napi korupsi menjadi bacaleg DPR atau DPRD. "KPU menurut saya ngerti juga, bahwa ini bertentangan dengan UU cuma karena didorong begono begini terus lakukan itu," katanya beberapa waktu lalu.

Ancam gugat KPU

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik geram hingga kini namanya belum masuk dalam daftar calon sementara (DCS) legislatif di KPU. Padahal Bawaslu DKI telah memerintahkan KPU DKI Jakarta agar memasukkan nama Taufik dalam DCS.

Oleh karena itu Taufik mengancam bakal menggugat KPU DKI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) jika tak menjalankan putusan Bawaslu DKI. Di mana putusan itu menyatakan bahwa Taufik lolos syarat administratif sebagai bakal calon legislatif di Pileg 2019.

"Kalau dia enggak melaksanakan, ya, kita gugat lagi perdata, ke DKPP, terus saja kita gugat," ujarnya Senin (3/8).

Masih incar wagub DKI

Posisi wakil gubernur DKI Jakarta rupanya masih menjadi incaran Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik. Bahkan dengan PD (percaya diri) Taufik mengklaim jika Gerindra telah mengusulkan namanya untuk mengisi bangku kosong wagub DKI. "M Taufik doang (nama yang diusulkan oleh Gerindra), Muhammad Taufik," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (3/9).

Padahal hingga kini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum mengusulkan nama untuk pengganti Sandiaga Uno. Sebab beredar kabar posisi wagub DKI merupakan jatah untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kabar ini diperkuat dengan pernyataan Presiden PKS Sohibul Iman yang mengklaim bahwa Prabowo telah berkomitmen memberikan kursi wakil gubernur DKI Jakarta kepada PKS.

"Karena pak Anies sampai hari ini dia tetap sebagai orang independen. Nah pak Prabowo atas kebijakannya, beliau mempersilakan kali ini untuk menjadi wagub adalah PKS," kata Sohibul di DPP PAN, Jakarta Selatan, Kamis (23/8).

(mdk/has)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKB Ingin Usung Kader Sendiri Maju di Pilkada Jabar, Namun Singgung Aturan PKPU
PKB Ingin Usung Kader Sendiri Maju di Pilkada Jabar, Namun Singgung Aturan PKPU

Ditanya Soal Pilkada Jabar, PKB Singgung Aturan PKPU yang Membingungkan

Baca Selengkapnya
VIDEO: Masinton PDIP Ngamuk Minta Komisioner KPU Diganti Tak Bisa Laksanakan UU, Cuma Minta Anggaran
VIDEO: Masinton PDIP Ngamuk Minta Komisioner KPU Diganti Tak Bisa Laksanakan UU, Cuma Minta Anggaran

Anggota Komisi II DPR RI Masinton Pasaribu meradang saat menggelar rapat bersama KPU.

Baca Selengkapnya
PKB soal Sandiaga di Pilkada Jabar: Prospeknya Kurang Bagus
PKB soal Sandiaga di Pilkada Jabar: Prospeknya Kurang Bagus

PKB tengah mencari alternatif lain untuk Pilgub Jabar.

Baca Selengkapnya
Menakar Peluang Sudirman Said Diusung di Pilkada DKI usai Batal Maju Lewat Jalur Independen
Menakar Peluang Sudirman Said Diusung di Pilkada DKI usai Batal Maju Lewat Jalur Independen

Menakar Peluang Sudirman Said Diusung di Pilkada DKI usai Batal Maju Lewat Jalur Independen

Baca Selengkapnya
KPU Jateng Singgung Ada Cawagub Tak Bisa Daftar Imbas Putusan MK
KPU Jateng Singgung Ada Cawagub Tak Bisa Daftar Imbas Putusan MK

Perihal syarat usia calon kepala daerah, jika mengacu pada putusan MK, sebab ada calon yang terkena imbas pada regulasi itu.

Baca Selengkapnya
MK Kabulkan Gugatan Batas Usia Capres, Kenapa Ambang Batas Presiden Ditolak?
MK Kabulkan Gugatan Batas Usia Capres, Kenapa Ambang Batas Presiden Ditolak?

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menambah syarat capres dan cawapres di UU Pemilu menuai kontroversi. MK dianggap tidak konsisten.

Baca Selengkapnya
KPU Garut Gugurkan Seluruh Paslon Jalur Perseorangan Termasuk Aceng Fikri
KPU Garut Gugurkan Seluruh Paslon Jalur Perseorangan Termasuk Aceng Fikri

Tiga paslon yang resmi mendaftar itu adalah Aceng Fikri-Dudi Darmawan, Agus Supriyadi-A Miraz MS, dan Agus Muchyidin-Salman Alfarisi

Baca Selengkapnya
Bawaslu Akui Ada Kendala dalam Pengawasan Paslon Capres-Cawapres
Bawaslu Akui Ada Kendala dalam Pengawasan Paslon Capres-Cawapres

Tidak diberikannya akses Silon oleh KPU ke Bawaslu pada masa pendaftaran bakal pasangan calon.

Baca Selengkapnya
Lawan Khofifah, PKB Usulkan Kakak Cak Imin Maju Pilkada Jatim
Lawan Khofifah, PKB Usulkan Kakak Cak Imin Maju Pilkada Jatim

Halim Iskandar didukung juga oleh PDIP yang menjadi partai dengan perolehan tersebar kedua di Jawa Timur.

Baca Selengkapnya
PDIP Tegaskan Putusan Baleg Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Bertentangan dengan Keputusan MK
PDIP Tegaskan Putusan Baleg Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Bertentangan dengan Keputusan MK

Fraksi PDIP akan terus memperjuangan agar keputusan MK dapat diakomodir.

Baca Selengkapnya
Ketua MK Anwar Usman Ikut Ambil Keputusan Kabulkan Syarat Capres-Cawapres Pengalaman jadi Kepala Daerah
Ketua MK Anwar Usman Ikut Ambil Keputusan Kabulkan Syarat Capres-Cawapres Pengalaman jadi Kepala Daerah

Arief Hidayat menyebut Ketua MK Anwar Usman ikut ambil keputusan saat gugatan batas usia Capres-Cawapres dikabulkan sebagian

Baca Selengkapnya
VIDEO: Galak Masinton PDIP Marah 'Damprat' Ketua KPU di DPR
VIDEO: Galak Masinton PDIP Marah 'Damprat' Ketua KPU di DPR "Jangan Sontoloyo Pak!"

Masinton bahkan menyebut pimpinan KPU sontoloyo. Ia meminta KPU tegas lantaran sudah diberi gaji tinggi dan fasilitas mewah

Baca Selengkapnya