3 in 1 dihapus, Pemprov DKI wacanakan 4 in 1 di sore hari
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terus melakukan evaluasi dalam rencana penghapusan kawasan 3 in 1. Beberapa opsi penyelesaian kemacetan masih terus dibahas, salah satunya untuk menerapkan 4 in 1 pada sore hari.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta SM Sinaga mengatakan, selama uji coba penghapusan pihaknya terus mengumpulkan data kepadatan lalu lintas. Sementara ini, data menunjukkan puncak kepadatan kendaraan terjadi pada sore hari, saat jam pulang kerja.
"Dari data kami lalu lintas masih lancar pagi hari, karena mungkin keluar dari rumah berbeda-beda. Tapi saat sore hari masyarakat keluar semua. Bisa saja nanti 3 in 1 di sore hari. Enggak menutup kemungkinan supaya mobil penuh bisa saja jadi 4 in 1," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/4).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Bagaimana cara mengatasi kemacetan di Jakarta? Diperlukan langkah khusus untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi serta menarik minat masyarakat menggunakan transportasi umum yang memadai.
-
Bagaimana rencana mengurangi macet di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Bagaimana Pemprov DKI atasi macet Jakarta? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Bagaimana kemacetan di Jakarta berkurang? Sehingga, Latif mengatakan kemacetan yang kerap terjadi setiap jam pulang kerja akan berkurang mulai besok.
-
Apa yang dilakukan untuk kurangi macet di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
Untuk itu pihaknya tengah membahas rencana perubahan Surat Keputusan Gubernur Nomor 4104 tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Kewajiban Mengangkut Paling Sedikit 3 Orang Penumpang Perkendaraan Pada Ruas-Ruas Jalan Tertentu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
"Kemungkinan pagi kita hapus, sorenya tetap, kami tambah waktunya 16.30-20.00. Akhirnya jalanan tuh lancar, berbagi waktu. Mau keluar cepat dia ajak temennya. Makanya temennya ada yang gak bawa kendaraan, berkurangkan kendaraan," terangnya.
Penerapan aturan ini terus dilakukan pembahasan antara Direktorat Lalu Lintas Polda Metro dan Pemprov DKI Jakarta. Harapannya setelah ujicoba penghapusan sementara kawasan 3 in 1 bisa ada keputusan bersama, dan dilaporkan ke Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Dalam minggu ini dalam forum lalu lintas, keputusannya sebelum 14 mei kita lapor ke Pak Gubernur," tutup Sinaga.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Heru Budi akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas usulan 4 in 1 di Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaSegala upaya dilakukan untuk menekan kemacetan Jakarta yang semakin hari kian parah.
Baca Selengkapnyaemenhub akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kepolisian dalam penegakan hukum.
Baca SelengkapnyaZulkifli menjabarkan dampak kerugian yang timbul akibat kemacetan yang ada di Jakarta tembus Rp100 triliun per tahun.
Baca SelengkapnyaMenhub Budi mengatakan telah menugaskan PT ASDP agar membuat rencana cadangan dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi.
Baca SelengkapnyaOleh karena itu, semua kendaraan dapat melintas di seluruh wilayah Jakarta tanpa batasan waktu.
Baca SelengkapnyaPembatasan kendaraan pribadi di Jakarta bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi umum, mengatasi kemacetan, dan mengurangi emisi gas buang.
Baca SelengkapnyaPengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai penerapan ganjil-genap 24 jam tidak efektif untuk menekan polusi udara di DKI.
Baca Selengkapnya"Tentu jika kita lakukan analisis traffic tentu kurang ideal sehingga kita menunggu kapan tarif komersial mulai berlaku," kata Syafrin
Baca SelengkapnyaAwalnya, Ridwan Kamil menjelaskan butuh 2 ideologi mengatasi kemacetan di Jakarta.
Baca Selengkapnya