3 Kali mangkir dipanggil jaksa eksekutor, Wabup Cirebon masuk DPO

Merdeka.com - Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi resmi menyandang status daftar pencarian orang (DPO) alias buron. Status buron itu dilakukan sebab Gotas‎, sapaan akrabnya, berkali-kali mangkir terhadap eksekutor jaksa dari Kejari Cirebon yang merujuk putusan MA dengan vonis lima tahun enam bulan penjara.

"Benar pada 1 Februari 2017, Kejari Kabupaten Cirebon telah menyatakan yang bersangkutan masuk DPO," kata Kepala Kejati Jabar Setia Untung Arimuladi via telepon, Senin (13/2).

Gotas yang merupakan terpidana kasus korupsi dana bansos Kabupaten Cirebon tahun 2009-2012 sesuai petikan putusan No. 436 K/KPID.SUS.2016, Mahkamah Agung (MA) harusnya dieksekusi Kejati Cirebon. Eksekusi dilakukan usai kasasi diajukan jaksa penuntut umum dari Kejari Kabupaten Cirebon dikabulkan. MA menjatuhkan vonis kepada Gotas dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan.

‎Kasasi dilakukan setelah putusan Pengadilan Tipikor Bandung No. 117/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg pada 12 November 2015 memvonis bebas Gotas. "Dalam putusan hakim MA, menyatakan terdakwa Tasiya Soemadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," jelasnya.

Dia melanjutkan, Jaksa dari Kejari Kabupaten Cirebon memiliki kewenangan mengeksekusi Gotas ke sel jeruji besi. Namun ternyata, Gotas selaku terpidana, tidak kooperatif memenuhi panggilan jaksa eksekutor. Oleh karena itulah Kejari Kabupaten Cirebon menetapkan Gotas masuk DPO.

"Jaksa eksekutor telah melakukan pemanggilan secara patut sebanyak tiga kali terhadap terpidana, akan tetapi yang bersangkutan tidak datang untuk memenuhi panggilan tersebut. Hingga saat ini keberadaan yang bersangkutan belum diketahui. Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait," tandasnya. (mdk/rhm)