3 Obat Terapi Covid-19 Kosong di Apotek, Menkes Dorong Produsen Global Penuhi Stok
Merdeka.com - Sebanyak tiga varian obat terapi Covid-19 mengalami kekosongan stok di sejumlah jaringan apotek Kimia Farma. Demikian dilaporkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Dilansir melalui laman Farma Plus, stok obat yang dilaporkan kosong di 3.114 jaringan apotek Kimia Farma di seluruh provinsi di Indonesia, di antaranya Immunoglobulin, Remdesivir dan Tocilizumab.
Sementara 672 ribu lebih obat terapi bagi pasien Covid-19 yang masih tersedia di jaringan apotek yakni Azithromycin sebanyak 134 ribu, Favipiravir 349,9 ribu, Ivermectin 178,7 ribu, dan Oseltamivir 9.971.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
-
Bagaimana Kemenkumham mendukung produk dalam negeri? “Dalam kegiatan ini kami menyediakan layanan host berupa Layanan Paspor Merdeka, Pameran “Kemudian coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM),“ imbuhnya lagi.
-
Bagaimana cara pemerintah mempersulit urusan? Kedua, birokrasi rumit jika tidak disertai dengan uang. Ganjar mencontohkan, seseorang sulit menjadi PNS jika tidak memiliki orang dalam.'Mau urus apa, amplopnya ada enggak. Maka adagium kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah itu menjadi kewajaran,' ujar dia.
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
-
Gimana cara Mentan mengurangi impor? 'Apresiasi juga kepada Pak Amran yang dengan semangat untuk mengurangi impor hasil-hasil pertanian seperti beras, gula, jagung, dan seterusnya. Saya percaya kalau seluruh potensi bangsa ini didorong untuk memenuhi kebutuhan itu, pasti impor kita dapat dikurangi dan kita kembali bergantung pada hasil dalam negeri,' katanya.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam pemaparan secara virtual kepada Komisi IX DPR RI, Selasa (13/7) malam mengatakan pemerintah telah mengalokasikan tambahan suplai obat terapi Covid-19 secara bertahap sampai akhir Juli 2021.
Tambahan suplai obat tersebut, di antaranya Azithromycin sebanyak 11,2 juta lebih dari estimasi kebutuhan 1,5 juta lebih, Ivermectin sebanyak 6,2 juta lebih dari estimasi kebutuhan 1,7 juta lebih, Oseltamivir sebanyak 5,7 juta lebih dari estimasi kebutuhan 4,2 juta.
Kemudian Remdesivir sebanyak 1,4 juta dari kebutuhan sebanyak 1,6 juta, Favipiravir sebanyak 8 juta lebih dari kebutuhan 12 juta lebih, IV Immunogobulin sebanyak 73.660 dari kebutuhan 1,2 juta lebih, serta Tocilizumab (Actemra) sebanyak 3.800 dari total kebutuhan 60.162.
"Kita mendorong komitmen industri dalam dan luar negeri dalam pemenuhan suplai obat Covid-19. Untuk Tocilizumab dan IV Immunogobulin, kita mendorong produsen global (Actemra-Roche) untuk memprioritaskan suplai produknya ke Indonesia dan alternatif tambahan suplai dari produsen lain seperti Cina, melalui jalur Special Access Scheme (SAS) serta donasi," katanya.
Untuk kebutuhan Remdesivir, kata Budi, sedang didorong penambahan kuota produk impor dari India, Bangladesh, Mesir, dan China. Sedangkan,Favipiravir dilakukan percepatan dan penambahan produksi dalam negeri.
"Kami juga mendorong distribusi obat merata antardaerah untuk mencegah kekosongan obat sporadis," katanya.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi yang dikonfirmasi melalui telepon di Jakarta, Rabu siang, mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan industri farmasi dan distributornya untuk memonitor ketersediaan obat di Indonesia.
"Kemenkes juga berkoordinasi rutin dengan industri farmasi dan jejaring distribusi guna memonitor ketersediaan obat yang diperlukan untuk penanganan Covid-19," katanya.
Siti Nadia Tarmizi menambahkan pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait suplai obat terapi Covid-19 yang terhambat pada proses impor.
Kementerian Kesehatan pun sudah mengkaji kondisi di lapangan terkait harga obat untuk penanganan Covid-19 dan menerbitkan SK Menkes No.HK.07.07/Menkes/4826/2021 untuk mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) obat dalam masa pandemi Covid-19. Seperti dikutip Antara.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Seorang dokter bernama M Ramadhani Soeroso viral di media sosial usai mengkritik manajemen RSUD Dr. Pirngadi Medan lantaran ketiadaan stok obat di RS itu.
Baca SelengkapnyaSeorang dokter bernama M Ramadhani Soeroso viral di media sosial usai mengkritik manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi Medan.
Baca SelengkapnyaNamun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta jajaran anggota kabinet memastikan harga alkes dan obat-obatan.
Baca SelengkapnyaRSUD Pirngadi Medan tak menampik dalam proses distribusi obat mengalami keterlambatan. Namun kini obat-obatan itu telah tiba di RSUD Dr.Pirngadi Medan.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, alat kesehatan di Indonesia masih didominasi impor.
Baca SelengkapnyaAda faktor yang belum terselesaikan hingga WNI sering berobat ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaBudi mengakui, harga obat dalam negeri sangat mahal. Bahkan, tiga hingga lima kali lebih mahal daripada Malaysia.
Baca SelengkapnyaDari semua perang yang dihadapi manusia, melawan patogen mencatatkan kematian yang paling banyak.
Baca SelengkapnyaPengusaha mendukung kebijakan lartas impor yang diharapkan bisa melindungi produk dalam negeri dari produk ilegal dengan harga miring.
Baca SelengkapnyaPemerintah memperketat pengawasan dan pengendalian barang asal impor.
Baca SelengkapnyaTaruna menyebut, harga obat yang beredar di RI 400 persen lebih tinggi.
Baca Selengkapnya