300 Ribu Posyandu Diaktifkan Kembali Dukung Bulan Imunisasi Anak
Merdeka.com - Kementerian Kesehatan RI mengaktifkan kembali peran fasilitas pelayanan kesehatan posyandu di seluruh daerah untuk mendukung program Bulan Imunisasi Anak Nasional 2022 berjalan optimal.
"Sulit bagi pemerintah memberikan layanan kesehatan ke 80 ribu desa, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi kalau hanya mengandalkan puskesmas yang jumlahnya sekitar 10 ribuan," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat menyampaikan keterangan pers secara virtual yang diikuti dari YouTube Kemenkes RI di Jakarta, Kamis (12/5).
Budi mengatakan jumlah puskesmas saat ini tidak akan cukup menjangkau masyarakat hingga ke seluruh pelosok Tanah Air.
-
Apa yang diungkap oleh Ombudsman RI tentang puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Di mana akses terhadap layanan kesehatan tidak merata? Namun, sayangnya tidak semua daerah mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan tersebut. Masalah infrastruktur dan jangkauan ke fasilitas kesehatan menjadi kendala, sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.
-
Puskesmas mana saja di Kutai Timur mendapat ambulans? Enam ambulans tersebut akan difokuskan untuk Puskesmas di Sangatta Utara dan Teluk Lingga di kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Puskesmas Teluk Pandan, Sepaso, dan Tepian Baru di Bengalon,' kata Bahrani.
-
Kenapa negara termiskin kesulitan beli vaksin? Ini terlepas fakta bahwa negara termiskin juga berjuang untuk membeli dan meluncurkan vaksin COVID-19 untuk melawan pandemi.
-
Siapa saja yang berisiko karena anak tidak divaksinasi? Anak yang tidak divaksinasi juga membawa risiko bagi anggota keluarga lainnya.
-
Kenapa jumlah dokter di Indonesia masih rendah? Mengutip pernyataan Wakil Menteri Kesehatan, dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD, PhD, KEMD saat memberikan materi di acara yang sama, saat ini rasio jumlah dokter Indonesia masih tergolong sangat kecil, yaitu 0,47 dokter per 1.000 penduduk. 'Angka ini jauh di bawah standar WHO yang minimalnya 1 dokter per 1.000 penduduk,' ujar Dante.
Kemenkes perlu memperluas jangkauan layanan kesehatan dengan memanfaatkan tambahan fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan yang berjumlah sekitar 300 ribuan unit hingga kawasan pelosok.
"Kita sudah amati, fasilitas kesehatan yang jumlahnya sekitar 300 ribuan unit adalah posyandu yang sudah dibuat cukup lama, berjalan baik dan dikenal masyarakat di seluruh pelosok Indonesia," ujarnya.
Untuk itu, Kemenkes bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah mengaktifkan kembali posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan standar kepada masyarakat.
Dalam implementasinya, kata Budi, akan ada 10 hingga 20 layanan kesehatan primer yang bisa diberikan oleh posyandu kepada masyarakat. "Kita akan pastikan seluruh sarana dan prasarana pendukung segera dilengkapi. Salah satunya imunisasi," katanya.
Menurut Budi, kebijakan itu sejalan dengan program transformasi layanan primer di Indonesia. "Imunisasi nasional sukses kalau didukung kader posyandu," katanya.
Dalam acara yang sama, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu mengatakan situasi pandemi COVID-19 memicu cakupan imunisasi nasional berjalan lambat akibat kekhawatiran tenaga kesehatan maupun masyarakat terhadap penularan COVID-19.
"Selama pandemi ini cakupannya sangat tertinggal," katanya.
Tahapan pertama Bulan Imunisasi Anak Nasional dimulai pada Mei 2022 di Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dengan sasaran imunisasi campak rubella pada anak 9-15 bulan.
Tahap pertama berlanjut ke Bengkulu, Jambi, Sumsel, Bangka Belitung, Lampung, dan seluruh provinsi di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua untuk anak 9-59 bulan.
Tahap kedua dimulai Agustus 2022 di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur untuk anak 9-59 bulan. "Untuk Bali dan Yogyakarta tidak melaksanakan imunisasi karena cakupan imunisasinya bagus," katanya.
Di samping imunisasi campak dan rubella, kata Maxi, sepanjang Mei-Desember 2022 Kemenkes melakukan imunisasi Kejar untuk anak 12-59 bulan yang tidak atau belum mendapatkan vaksinasi lengkap oral maupun injeksi polio.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Data ini berdasarkan informasi yang dikumpulkan sejak 2018 sampai 2023.
Baca SelengkapnyaSelama ini layanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) terbatas pada ibu, anak dan lnjut usia (lansia).
Baca Selengkapnya6.333 Puskesmas yang belum memiliki jumlah tenaga kesehatan yang sesuai standar.
Baca SelengkapnyaTotal terdapat 26 tambahan kendaraan operasional, terdiri atas motor dan dua ambulans.
Baca SelengkapnyaMasa pertumbuhan adalah masa yang kritis bagi anak. Artikel ini akan menguraikan alasan-alasan pentingnya posyandu bagi kesehatan ibu dan anak.
Baca SelengkapnyaKetahui jadwal pelaksanaan PIN Polio Tahap 2, di mana bisa memperolehnya, serta ditujukan pada siapa saja.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memberikan arahan agar disiapkan karantina khusus berdekatan dengan lokasi di mana tuberkulosis itu terjadi.
Baca SelengkapnyaMenkes menyebut idealnya per 1.000 penduduk di Indonesia ada satu dokter yang menangani
Baca SelengkapnyaKegiatan ini dilakukan secara massal dan serentak sebagai bentuk penanggulangan kejadian luar biasa atau KLB Polio.
Baca SelengkapnyaProgram Ganjar-Mahfud: 1 Desa 1 Puskesmas 1 Nakes adalah program realistis yang tidak bisa ditawar
Baca SelengkapnyaPemerintah dinilai kecolongan lantaran sibuk dengan pencegahan pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca Selengkapnya