33 Ribu PNS di Aceh belum memiliki rumah
Merdeka.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Dermawan mengungkapkan angka kepemilikan rumah bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Aceh masih minim. Hingga sekarang, terhitung 33.000 PNS belum memiliki rumah.
Menurut Dermawan, minimnya kepemilikan rumah bagi PNS di Aceh disebabkan kurangnya sosialisasi program Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (TAPERUM). Sehingga kondisi ini membuat sebagian dari mereka kesulitan membeli rumah.
"Menurut data Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum), setidaknya ada sekitar 33.000 PNS Aceh yang belum memiliki rumah," kata Dermawa di Banda Aceh, Rabu (20/4).
-
Bagaimana PNM bantu nasabah dapat hunian layak? PNM bekerja sama dengan Sarana Multifungsi Finansial (SMF) (Persero) untuk menyalurkan dukungan affordable housing bagi nasabah yang sudah diuji kelayakannya.
-
Kenapa PNM bantu nasabah punya hunian layak? Dari 14,6 juta nasabah PNM di seluruh Indonesia, tidak sedikit dari mereka yang belum memiliki hunian layak. Dikarenakan akses dan biaya yang cukup terbatas menjadikan rumah yang ditinggalinya sangat sederhana.
-
Kenapa PNS di Aceh bekerja dari rumah saat PON? Kebijakan ini dikeluarkan Pj Gubernur Aceh, Safrizal untuk menghindari kemacetan lalu lintas dan mencegah penumpukan massa selama PON XXI.
-
Bagaimana sistem kerja PNS Aceh selama PON? Adapun sistem kerja sesuai SE tersebut yakni, tanggal 2-6 September 70 persen pegawai dan siswa belajar dari rumah (WFH) atau daring, serta 30 persen bekerja/belajar di kantor/sekolah (WFO) atau luring. Kemudian, pada 7-9 September, maka 100 persen pegawai, siswa bekerja atau belajar dari rumah (WFH) secara daring. Selanjutnya, kata Qahar, untuk 10-14 September, kembali 70 persen daring dan 30 persen tatap muka. Lalu, untuk 17-23 September, hanya 40 persen pegawai dan siswa bekerja serta belajar dari rumah, dan serta 60 persen luring.
-
Kapan PNS Aceh mulai WFH? Adapun sistem kerja sesuai SE tersebut yakni, tanggal 2-6 September 70 persen pegawai dan siswa belajar dari rumah (WFH) atau daring, serta 30 persen bekerja/belajar di kantor/sekolah (WFO) atau luring.
-
Siapa yang mengeluarkan edaran WFH PNS Aceh? Pemerintah Aceh telah mengeluarkan surat edaran bekerja dari rumah bagi para ASN di lingkungan pemerintahan setempat selama pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 guna menghindari kemacetan.
Para PNS di Aceh berharap dapat memiliki tempat tinggal melalui program Satu Juta rumah. "Gubernur tentu saja sangat mendorong agar skema ini dapat diterapkan lebih mudah dan sederhana di Aceh, sehingga para PNS dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aceh yang belum memiliki rumah bisa mendapatkan pinjaman agar mereka mampu memiliki rumah yang layak dan sehat," jelasnya.
Dermawan mengungkapkan, tahun lalu melalui program ini, Aceh mendapat jatah hampir 6.000 unit rumah. Kondisi ini cukup membantu. Apalagi saat ini harga rumah di Aceh cenderung meningkat karena naiknya harga material bangunan.
"Gubernur berharap dengan adanya program Satu Juta Rumah tersebut, para pegawai negeri di Aceh dapat memanfaatkan fasilitas itu untuk kepemilikan rumah yang laya," tukasnya.
Selain itu, kata dia, Gubernur Zaini Abdullah menyambut baik kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah, di mana batas atas rumah bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinaikkan dari harga Rp 140 juta menjadi Rp 300 juta.
"Dengan begitu, maka rumah yang harganya di bawah Rp 300 juta akan bebas pajak. Regulasi ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat memiliki rumah, terutama untuk kalangan menengah ke bawah," ujarnya.
Kebijakan itu disambut gembira, karena selama ini PPN cukup menghambat masyarakat dalam memiliki rumah. "Kita juga pantas berbahagia, sebab Aceh termasuk wilayah yang menjadi sasaran program 1 juta rumah ini," pungkasnya. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Anas jamin semua PNS yang dipindahkan ke IKN Nusantara akan mendapatkan hunian berupa apartemen.
Baca SelengkapnyaMenurut Hashim, saat ini terdapat lebih kurang 11 juta keluarga menunggu rumah layak huni
Baca SelengkapnyaPemerintah tengah membangun hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaSejak era kabinet kerja Presiden Joko Widodo dari tahun 2015-2022 ini telah membangun atau memfasilitasi sebanyak 1.553.459 unit rumah layak huni.
Baca SelengkapnyaPembangunan hunian PNS di IKN masih bertumpu pada modal APBN. Sebab, belum ada investasi yang masuk untuk ikut membangun.
Baca SelengkapnyaAra akan menemui Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi lahan gratis.
Baca SelengkapnyaHashim membantah kabar pembangunan tiga juta rumah itu dalam waktu satu periode atau lima tahun.
Baca SelengkapnyaRatusan PPPK di Banyuwangi turut bergotong royong bedah rumah tidak layak huni milik warga miskin.
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki menyebut, hunian yang disiapkan adalah tipe 70 dengan luas tanah mencapai 90-an meter persegi.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data yang diterimanya, dia mengatakan dari 8.000 ASN Pemkot Solo sekitar 30 persen belum memiliki rumah.
Baca SelengkapnyaAnas menyebut, banyak PNS Muda yang minta dipindahkan ke ibu kota baru tersebut.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca Selengkapnya