36 Anggota Komisi VI DPR laporkan Ade Komarudin ke MKD
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin dilaporkan jajaran anggota Komisi VI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan itu dibuat lantaran Ade diduga menyetujui rapat sembilan perusahaan BUMN dengan Komisi XI tanpa sepengetahuan Komisi VI.
Anggota Komisi VI Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso mengatakan pihaknya yang merupakan mitra kerja Kementerian BUMN dan jajarannya merasa tidak diberi tahu adanya rapat tersebut.
Akom, kata Bowo, mengubah domain itu dengan menyetujui rapat antara BUMN dan Komisi XI. Rapat tersebut berlangsung sekitar 2 minggu lalu.
-
Siapa yang menyampaikan surat klarifikasi ke Komisi III DPR? 'Surat itu disampaikan tadi pagi, tentunya langkah ini diambil untuk membangun kembali komunikasi dengan DPR, untuk meluruskan kesalahan persepsi,' ucap Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah saat konferensi pers di Kantor KY RI, Jakarta, Jumat (6/9).
-
Kenapa Ade Armando dilaporkan ke Polda DIY? Salah seorang pelapor dari Paman Usman yang juga Lurah Karangwuni, Kulon Progo, Anwar Musadad, mengaku para lurah di DIY merasa sakit hati dengan pernyataan Ade Armando.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Komisi XI melakukan pengundangan menteri BUMN (Rini Soemarno) itu pasti melewati ketua DPR (Ade Komarudin)," kata Bowo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10).
Bowo menjelaskan ketentuan ruang lingkup dan mitra kerja komisi telah diatur dalam UU MD3 dan diputuskan dalam Rapat Paripurna. Seharusnya aturan tersebut harus dipatuhi oleh Akom. "Selama itu berlaku harusnya ditaati," tegas dia.
Surat pelaporan terhadap Akom, lanjutnya, telah ditandatangani oleh 36 anggota Komisi VI. Tujuan dari aduan itu agar tidak terjadi tumpang tindih koordinasi antara pemerintah dan komisi di DPR.
"Tidak maksud apa-apa supaya ini tidak terjadi lagi di kasus lain. Komisi VI sudah baik baik bicara ke pimpinan DPR agar kewenangan Komisi VI tidak dialihkan ke Komisi XI," pungkasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam bocoran itu ada dua komisi tambahan di DPR RI. Komisi yang awalnya berjumlah 11, kini ditambah menjadi 13 komisi.
Baca SelengkapnyaDPR menyepakati jumlah dan komposisi keanggotaan Fraksi pada Komisi-Komisi dengan jumlah rata-rata, yaitu 44 dan 45 anggota pada masing-masing Komisi.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani bertugas sebagai ketua DPR. Dengan empat wakil ketua yang memimpin bidang tertentu.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan, kesepakatan penambahan komisi tersebut agar DPR dapat melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan optimal.
Baca SelengkapnyaDia mengkritik Erick kerap merombak jajaran direksi dan komisaris perusahaan BUMN dengan orang yang tidak jelas
Baca SelengkapnyaErick menagih Komisi VI DPR sambil mengulurkan tangan terkait Rancangan Undang-Undang BUMN.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI pengesahan jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR periode 2024-2029
Baca SelengkapnyaDia mencontohkan Wamen BUMN Dony Oskaria yang baru saja diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama Pertamina.
Baca SelengkapnyaDalam rapat, Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto, menyebut ke depan Menteri BUMN Erick Thohir makin banyak alami tekanan.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, PPATK mengungkap ada 1.000 orang anggota legislatif yang bermain judi online.
Baca SelengkapnyaDPR mengumumkan 13 Komisi dan mitra kerja pemerintah.
Baca SelengkapnyaBertambahnya komisi di DPR RI lantaran, kementerian di periode pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka banyak yang dipecah.
Baca Selengkapnya