Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

3.830 Orang Positif Terdeteksi Jalan-Jalan, DPR Pertanyakan Kinerja Satgas Covid-19

3.830 Orang Positif Terdeteksi Jalan-Jalan, DPR Pertanyakan Kinerja Satgas Covid-19 Perawatan pasien Covid-19 di RSUD Kota Bogor. ©2021 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mempertanyakan kinerja Satgas Covid-19 yang tidak mengetahui 3.830 orang positif Covid-19 terdeteksi masih jalan-jalan ke tempat publik. Temuan itu terekam dalam aplikasi PeduliLindungi dan diungkapkan Menkes Budi Gunadi Sadikin saat rapat dengan Komisi IX DPR, Senin (13/9).

Mufida heran Satgas Covid-19 sampai level RT/RW dan Puskesmas bisa luput dari data tersebut. Seharusnya, Satgas Covid-19 di level terkecil ini yang melakukan penindakan.

"Jadi kita pertanyakan, yang seharusnya isolasi mandiri atau karantina terpusat kenapa bisa jalan-jalan? Apakah data ini tidak diketahui oleh Satgas Covid-19 dan Puskesmas? atau memang selama ini dashboard PeduliLindungi tidak terhubung ke mereka?" kata Mufida dikutip Rabu (15/9).

Orang lain juga bertanya?

Menurut Mufida, seharusnya aplikasi PeduliLindungi tidak hanya menjadi syarat administratif warga mengakses fasilitas publik. Seharusnya, aplikasi ini juga digunakan untuk upaya testing, tracing, dan treatment. Mufida meminta agar sosialisasi terkait aplikasi PeduliLindungi dan kegunaannya terus dilakukan.

"Jangan sampai PeduliLindungi hanya diasumsikan syarat untuk masuk mal dan memanfaatkan fasilitas publik. Aplikasi ini juga harus dimanfaatkan untuk aktivitas yang terhubung dengan test, tracing dan treatment. Terus sosialisasikan apa kegunaan aplikasi PeduliLindungi kepada masyarakat," ujar Mufida.

Politikus PKS ini menyarankan aplikasi PeduliLindungi ditambahkan peringatan yang terhubung ke Satgas Covid-19 atau Puskesmas jika seseorang kategori hitam terindikasi keluar rumah.

"Harus terhubung dan ada peringatan. Misal akan keluar rumah untuk ke fasilitas kesehatan, Satgas Covid-19 atau Puskesmas bisa menyediakan ambulans dan kebutuhan lain. Tapi jika keluar bukan untuk kebutuhan kesehatan, maka Satgas Covid-19 setempat bisa memperingatkan langsung," ujarnya.

Selain itu perbedaan data juga masih jadi masalah dalam penanganan pandemi. Ada perbedaan data antara pemerintah daerah dan Satgas Covid-19 pusat. Termasuk simpang siur data kematian yang sempat dihapus dari laporan harian.

"Kita jadinya mempertanyakan soal data 3 ribuan orang positif bisa jalan-jalan ini apa kategorisasinya? apakah ini berdasar laporan dari Satgas atau Puskesmas, kalau iya kenapa bisa jalan-jalan dan dimana pengawasannya?" kata Mufida.

Mufida mengingatkan bahwa meski kasus menurun, saat ini varian yang menyebar di Indonesia adalah varian Delta yang tingkat penularannya sangat cepat.

"Jadi soal data terdeteksi positif dan bisa jalan-jalan ini hal serius. Apalagi terdeteksi mereka memang sengaja ingin memasuki fasilitas publik yang disana ramai orang dan memungkinkan terjadi tingkat penularan yang tinggi," ucapnya.

Pemerintah Bentuk Satgas Fasilitas Publik

Pemerintah menemukan 3.830 orang dengan kategori kasus hitam masih melakukan mobilitas. Kasus hitam menandakan pasien positif Covid-19 atau kontak erat dengan kasus positif Covid-19.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito meminta Satgas fasilitas publik segera merujuk 3.830 orang tersebut ke isolasi terpusat.

"Pemerintah berkomitmen dengan kerja sama bersama Satgas di fasilitas publik untuk segera merujuk orang yang terjaring atau masuk kategori hitam atau tergolong positif atau memiliki kontak erat untuk segera dipindahkan ke fasilitas isolasi terpusat terdekat," katanya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Selasa (7/9).

Satgas fasilitas publik telah dibentuk pada 1 September 2021. Satgas ini melibatkan pengelola atau petugas pada fasilitas publik, asosiasi atau ikatan pengelola fasilitas publik, dan Satgas Covid-19 Daerah (Duta Perubahan Perilaku atau Relawan).

Satgas fasilitas publik terdapat di sebelas kelompok aktivitas masyarakat yaitu aktivitas ekonomi dan belanja, aktivitas hiburan dan olahraga, aktivitas penyediaan akomodasi, dan aktivitas pelayanan kesehatan. Kemudian aktivitas transportasi, aktivitas kerja, aktivitas pendidikan, aktivitas sosial, aktivitas penegakan hukum, aktivitas energi dan lingkungan, dan aktivitas keagamaan.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui 3.830 orang masuk kategori kasus hitam terdeteksi masih melakukan mobilisasi. Hal itu terekam dalam aplikasi PeduliLindungi.

"Kita bisa lihat surprisingly tetap aja ada 3.830 orang yang masuk kategori hitam, hitam itu artinya positif Covid tapi masih jalan-jalan," katanya saat rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senin (13/9).

Dia menjelaskan, sebanyak 3.000 orang masih jalan-jalan ke mal, 43 orang masuk bandara dan 63 orang bepergian dengan kereta, serta 55 orang ke restoran.

Budi menyesalkan masih ada orang-orang yang positif Covid-19 tetapi tidak melakukan isolasi.

"Padahal orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah teridentifikasi positif Covid yang harusnya stay di rumah atau isolasi terpusat," tegasnya.

Ia mengatakan, pihaknya bisa melacak pergerakan orang yang positif Covid-19 tersebut dan segera mengambil tindakan untuk melakukan isolasi.

"Dengan demikian kita bisa melacak mereka dan memastikan mereka segera kita ambil untuk kita lakukan isolasi," tutup Budi. (mdk/gil)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster

Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.

Baca Selengkapnya
Usai Libur Akhir Tahun, Kasus Covid-19 di Depok Naik 200 Persen
Usai Libur Akhir Tahun, Kasus Covid-19 di Depok Naik 200 Persen

Saat ini tercatat ada 300 warga yang terpapar covid dari sebelumnya 100 kasus.

Baca Selengkapnya
Kasus DBD Tertinggi di DKI Ada di Jakarta Barat
Kasus DBD Tertinggi di DKI Ada di Jakarta Barat

Ani menambahkan untuk fasilitas kesehatan (faskes) di DKI Jakarta sangat mencukupi dan hingga saat ini semua dalam keadaan siaga 24 jam.

Baca Selengkapnya
Kasus Covid-19 di Indonesia Kembali Meningkat
Kasus Covid-19 di Indonesia Kembali Meningkat

mengonfirmasi tren kasus mingguan Covid-19 di Indonesia kembali mengalami peningkatan.

Baca Selengkapnya
Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan
Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan

Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.

Baca Selengkapnya
Kasus Cacar Monyet Meningkat, Puan Minta Pemerintah Siapkan Proteksi Maksimal Bagi Rakyat
Kasus Cacar Monyet Meningkat, Puan Minta Pemerintah Siapkan Proteksi Maksimal Bagi Rakyat

Mengingat virus cacar monyet bukanlah penyakit sembarangan.

Baca Selengkapnya
DPR Desak Pemerintah Segera Tangani Kasus ISPA Akibat Polusi Udara
DPR Desak Pemerintah Segera Tangani Kasus ISPA Akibat Polusi Udara

Kasus ISPA di Jabodetabek meningkat drastis gara-gara polusi.

Baca Selengkapnya
Satpol PP DKI Jelaskan soal Denda Rp50 Juta Bagi Warga Bila Ditemukan Jentik Nyamuk
Satpol PP DKI Jelaskan soal Denda Rp50 Juta Bagi Warga Bila Ditemukan Jentik Nyamuk

Bukan hanya denda, warga juga bisa terkena hukuman pidana paling lama dua bulan.

Baca Selengkapnya