4 Komentar politikus soal hilangnya QZ8501 tuai kontroversi

Merdeka.com - Pimpinan DPR turut berempati terkait insiden pesawat AirAsia QZ8501 yang hilang kontak pada Minggu (28/12) kemarin. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berharap pemerintah berupaya secara optimal menemukan pesawat yang membawa 155 penumpang itu.

"Sangat berempati dan ikut bersedih karena memang kejadian AirAsia yang hilang kontak dan saat ini baik pemerintah dan yang berkepentingan sedang melakukan pencarian. Mudah-mudahan secepatnya bisa ditemukan," kata Agus kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/12).

Dia berharap besar semua penumpang dan kru pesawat dapat selamat sehingga, beban keluarga mereka akan lebih ringan.

Sejauh ini, diakui Agus, DPR belum bisa berperan besar terhadap insiden hilangnya pesawat AirAsia tersebut. Sebab saat ini, DPR sedang memasuki masa reses dan sebagian besar anggotanya berada di dapil masing-masing.

"Kan sedang reses sehingga memang banyak lewat telepon Basarnas, Kemenhub dan ada Kementerian Maritim sekadar berkoordinasi dan kalau untuk laksanakan rapat dan lain-lain belum bisa dilaksanakan," jelas Agus.

"Sebagian besar reses dan pihak berkepentingan komisi V dan berhubungan BMKG pasti sudah melaksanakan koordinasi dengan kementerian terkait," imbuhnya.

Walaupun sebagian besar anggota sedang reses, lanjut Agus, pihaknya akan terus memantau perkembangan yang terjadi. Dia berharap ada anggota Komisi V DPR yang memang komisi perhubungan untuk turun ke lapangan untuk update perkembangan terkini.

"Akan dipantau dan pimpinan DPR memantau terus tentu taraf koordinasi telepon dulu. Mudah-mudahan beberapa anggota komisi V dan sebagainya melihat Crisis Center dan lain-lain sehingga tahu persis," tandasnya.

Namun, sebagian anggota DPR justru mengeluarkan pernyataan terkait musibah AirAsia yang justru menuai kontroversi. Berikut seperti yang berhasil dihimpun merdeka.com, Selasa (30/12):

Nasib AirAsia belum jelas, anggota DPR serang Menteri Jonan

Anggota Komisi I Bidang Pertahanan DPR, Syaifulllah Tamliha menegaskan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan harus bertanggungjawab atas peristiwa hilangnya Pesawat AirAsia QZ 8501, pagi tadi. Pesawat dengan rute Surabaya-Singapura itu, hilang kontak setelah take off dari Bandara International Juanda Surabaya.Hal ini dikatakan politisi asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang kebetulan berada di Bandara Juanda, hendak pulang dari Jakarta usai dari Bangil."Ya Menhub harus bertanggungjawab. Dia tidak harus pandai ngurus kereta api saja. Iya kan, dia kan, dulu direktur utama PT KAI. Ini peristiwa kecelakaan pesawat yang kali pertama sejak dia menjabat sebagai menteri," tegas Saiful Tamliha, Minggu (28/12).Menurut politisi bertubuh tambun ini, saat Jonan menjabat sebagai Menhub, dia harus menguasai seluruh sistem perhubungan, termasuk di bidang penerbangan."Ini tanggung jawab Kemenhub, dia (Jonan) harus punya standart safety penerbangan. Pesawat harus rutin di-maintenance, dan sebagainya. Kita tidak tahu pasti apakah kecelakaan ini faktor alam atau tidak. Makanya harus ada standart safety penerbangannya," katanya lagi.Tak hanya itu, Saiful menekankan kepada Jonan agar memberi kemudahan informasi kondisi pesawat AirAsia. "Informasinya kurang, sulit diakses. Informasinya posisi hilang di Bangka Belitung, sementara di sana banyak kapal-kapal TNI lalu-lalang di sana.""Harusnya kan ini bisa diketahui. Ya pokoknya dia harus pandai mengurus pesawat, jangan hanya kereta api saja. Dan dia harus bertanggungjawab soal peristiwa ini," tandas dia.

DPR minta ada alat deteksi dini kecelakaan pesawat

Pesawat AirAsia QZ8501 hilang kontak pada Minggu (28/12) kemarin. Sejauh ini, pesawat dengan 155 penumpang itu belum diketemukan.Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, ke depan manajemen dunia penerbangan perlu diperbaiki. Terlebih setelah adanya insiden Pesawat AirAsia tersebut."Peralatan, deteksi dini harus ditingkatkan. Bisa cepat diketahui dan mengambil memberi pertolongan kepada pesawat-pesawat tersebut apabila ada kecelakaan," kata dia kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/12).Menurut Agus, pelayanan maskapai terhadap penumpang yang saat ini telah berjalan dengan baik harus dipertahankan. Seperti adanya sanksi bagi maskapai yang mengalami keterlambatan lebih dari dua jam."Kalau penerbangan molor, sekarang kan sudah ada batas limit, setelah 2 jam harus mengganti rugi. Memang ada pesawat molor, aturan ini cukup bagus dan harus ditegakkan," jelas Agus."Molornya penerbangan ini harus tetap diperbaiki, setiap orang punya jadwal, kalau molor-molor rencananya akan bubar semuanya," imbuhnya.Selain itu, kata dia, DPR turut berempati dan sedih akan insiden Pesawat AirAsia QZ8501 yang hilang kontak pada Minggu (28/12) kemarin. Agus berharap pemerintah berupaya secara optimal guna menemukan pesawat yang membawa 155 penumpang itu."Sangat berempati dan ikut bersedih karena memang kejadian AirAsia yang hilang kontak dan saat ini baik pemerintah dan yang berkepentingan sedang melakukan pencarian. Mudah-mudahan secepatnya bisa ditemukan," tandasnya.

Ancam bentuk Panja AirAsia

Komisi V DPR akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mendalami Pesawat AirAsia yang hilang kontak sejak Minggu (28/12) pagi kemarin. Panja akan dibentuk bilamana dalam sepekan ini pesawat berpenumpang 155 orang itu belum juga ditemukan."Kita, semua warga Indonesia dan keluarga korban berharap pesawat AirAsia bisa segera ditemukan. Namun, jika dalam waktu 7 hari setelah operasi pencarian dan penyelamatan belum juga ditentukan, Komisi V DPR RI dapat membentuk Panja," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia, Jakarta, Senin (29/12).Lebih jauh, Politikus PKS itu menambahkan, pihaknya meminta pemerintah untuk transparan memberikan penjelasan mengenai musibah ini agar tidak membingungkan keluarga penumpang. Sampai saat ini, pemerintah hanya memberikan penjelasan bahwa pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ 8501 itu hilang kontak."Kami berharap pemerintah dan otoritas bandara Juanda dan Angkasa Pura 1 untuk transparan mengungkapkan hasil pencarian. Pihak keluarga penumpang harus mendapatkan informasi yang jelas. Mereka juga harus mendapatkan pelayanan yang baik," jelasnya.Oleh karena itu, tegas dia, Panja dianggap penting untuk dibentuk. Supaya kedepannya, pelayanan penerbangan bisa semakin optimal."Untuk mendalami kecelakaan ini dan akan memberikan rekomendasi apa saja yang harus dilakukan pemerintah untuk perbaikan ke depan," tegasnya.

Belum bisa berbuat apa-apa karena sedang reses

Sejauh ini,  DPR belum bisa berperan besar terhadap insiden hilangnya pesawat AirAsia tersebut. Sebab saat ini, DPR sedang memasuki masa reses dan sebagian besar anggotanya berada di dapil masing-masing."Kan sedang reses sehingga memang banyak lewat telepon Basarnas, Kemenhub dan ada Kementerian Maritim sekadar berkoordinasi dan kalau untuk laksanakan rapat dan lain-lain belum bisa dilaksanakan," jelas Wakil Ketua DPR Agus Hermanto."Sebagian besar reses dan pihak berkepentingan komisi V dan berhubungan BMKG pasti sudah melaksanakan koordinasi dengan kementerian terkait," imbuhnya.Walaupun sebagian besar anggota sedang reses, lanjut Agus, pihaknya akan terus memantau perkembangan yang terjadi. Dia berharap ada anggota Komisi V DPR yang memang komisi perhubungan untuk turun ke lapangan untuk update perkembangan terkini."Akan dipantau dan pimpinan DPR memantau terus tentu taraf koordinasi telpon dulu. Mudah-mudahan beberapa anggota komisi V dan sebagainya melihat Crisis Center dan lain-lain sehingga tahu persis," tandasnya.