4 Perhatian Jokowi pada tapol di Papua

Merdeka.com - Meski reformasi sudah bergulir 16 tahun silam, nyatanya masih ada saja tahanan politik (tapol). Di Papua, puluhan tapol kini masih menjalani hidup di balik jeruji.

Menurut situs papuansbehindbars.org, para tapol di Papua adalah mereka yang ditangkap dalam kontes politik, seperti demonstrasi atau berbagai wadah yang digunakan oleh orang-orang maupun organisasi yang secara aktif berpolitik; penangkapan terhadap orang-orang yang aktif dalam politik atau kerabat mereka; penangkapan terhadap orang-orang karena dugaan keterlibatan politik mereka; penangkapan terhadap kegiatan politik seperti menaikkan bendera atau terlibat dalam kegiatan perlawanan sipil; penangkapan massal; dan bahkan penangkapan yang bermotif politik dengan tuduhan kriminal yang direkayasa.

Para tapol kebanyakan dijerat dengan pasal 106 KUHP yakni tindakan melawan atau menggulingkan pemerintahan yang sah, atau lebih dikenal dengan istilah ‘makar’, serta pasal 160 KUHP tentang penindakan penghasutan, yang sering digunakan untuk menuntut segala bentuk perbedaan pendapat.

Kini, di era pemerintahan Presiden Jokowi, para tapol mulai mendapat perhatian. Meski ketidakpuasan tetap saja terjadi, setidaknya komitmen penegakan HAM lewat penanganan tapol oleh Jokowi, dinilai lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.

Berikut 4 perhatian Jokowi pada tapol di Papua:

Jokowi bebaskan 5 tapol Papua

Pada Mei lalu, Presiden Jokowi memberikan grasi kepada lima tahanan politik di Papua yang terlibat dalam pembobolan gudang senjata Kodim 1710/Wamena pada 2003. Pemberian grasi bertujuan untuk menghentikan stigma konflik yang terjadi di Papua."Ini adalah upaya sepenuh hati pemerintah dalam rangka untuk menghentikan stigma konflik yang ada di Papua. Kita ingin menciptakan Papua sebagai negeri yang damai," ujar Presiden Jokowi, saat konferensi pers di Apas Abepura, Jayapura, seperti dilansir Antara, Sabtu (9/5).Lima tahanan politik yang diberi grasi oleh Jokowi yakni: Apotnalogolik Lokobal (20 tahun penjara), Numbungga Telenggen (penjara seumur hidup), Kimanus Wenda (19 tahun penjara), Linus Hiluka (19 tahun penjara) dan Jefrai Murib (penjara seumur hidup).

Jokowi: Pembebasan 5 Tapol adalah awal

Jokowi mengatakan, pemberian grasi terhadap 5 tapol di Papua harus dilihat dalam rangka bingkai reskonsiliasi untuk terwujudnya Papua damai. Oleh karena itu, Jokowi menyatakan pembebasan ini  baru awal."Ini adalah awal, nantinya setelah ini akan ditindaklanjuti pemberian grasi atau amnesti untuk wilayah yang lain karena ada kurang lebih 90 orang yang masih di dalam penjara. Sekali lagi ini adalah awal dimulainya pembebasan," tutur Jokowi.Jokowi juga mengajak kelima tahanan yang mendapat grasi ini dan para tahanan tapol yang masih di dalam tahanan dan juga masih berada di gunung untuk membangun Papua."Kita ke depan ingin mengajak bersama-sama untuk membangun Papua dengan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan pembangunan. Ini ke depan yang ingin kita kerjakan, jadi jangan ada yang manas-manasin lagi. Seperti TNI ikut bangun infrastruktur, mengajar di sekolah, karena di gunung hal-hal seperti itu yang diperlukan. Bantu puskesmas," tegas Jokowi.

Jokowi obati tapol yang sakit

Selepas dibebaskan, tiga dari lima tahanan politik menderita sakit. Mendengar kabar itu, Presiden Jokowi memerintahkan Kepala BIN Sutiyoso untuk menanganinya."Soal Papua, petunjuk beliau (Presiden Jokowi) karena supaya saya ambil alih itu, mungkin yang sakit itu saya mau bawa ke Jakarta untuk berobat di sini," kata Sutiyoso kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (13/7).Menurut Sutiyoso, pemerintah akan menanggung seluruh biaya pengobatan mereka.

Pemerintah bantu biaya hidup para tapol

Tidak hanya mengurusi sakit, pemerintah juga membantu biaya hidup para tapol yang sudah dibebaskan. Ini semua dilakukan karena para bekas tapol itu masih menyandarkan hidup pada keluarganya.Kepala BIN Sutiyoso mengungkapkan, bantuan dari pemerintah pada lima tahanan politik yang sudah dibebaskan itu sebesar Rp 2,6 miliar, yang digunakan untuk pembangunan rumah, fasilitas mobil, dan jaminan kesehatan."Ya nanti akan kita carikan kerjaan, kan hanya lima orang saja. Saya pikir itu di kabupaten-kabupaten berbeda, kalau kita titipkan satu kabupaten satu saja masa enggak bisa," kata Sutiyoso. (mdk/gil)