4 Pertanyaan pedas Ibas soal Kabinet Kerja Jokowi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan 34 nama menteri yang duduk di Kabinet Kerja yang dia pimpin. Pengumuman tersebut segera mengakhiri segala spekulasi yang berkembang selama ini.

Ada yang memuji ada juga yang mengkritik soal nama-nama dan nomenklatur yang sudah diputuskan Jokowi mengenai kementeriannya itu. Salah satu yang memberikan kritik tersebut adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau kerap di sapa Ibas.

Ibas sendiri sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar menteri dan nomenklatur yang disampaikan sebelum presiden Jokowi mengumumkan nama menterinya. Menurut Ibas, Jokowi harus menjawab kritikan itu? Berikut isi kritikan yang disampaikan Ibas:

Yang pilih menteri Jokowi atau Megawati?

Edhie Baskoro Yudhoyono atau kerap di sapa Ibas mengatakan ada tujuh hal yang harus dijawab Presiden Joko Widodo terkait dengan pembentukan kabinet dan nomenklatur kementerian yang disusun presiden. "Kami sangat paham dan menghargai hak prerogatif presiden untuk menyusun kabinet. Akan tetapi, muncul keresahan serta pertanyaan masyarakat yang juga perlu jawaban dan klarifikasi dari Pak Jokowi," kata Ibas dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/10).Menurut Ibas yang juga menjabat Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, pertanyaan dari masyarakat itu banyak dimunculkan di media cetak maupun sosial media beberapa hari terakhir ini. Pertama menurut dia, siapa saja yang mengambil keputusan dan menetapkan menteri untuk duduk dalam kabinet Jokowi karena mengapa beberapa hari ini kegiatan terpusat di rumah pribadi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.Ibas mengatakan, kalau yang menentukan anggota kabinet adalah Megawati, hal itu nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945."Presiden Jokowi bisa dinyatakan sebagai melanggar konstitusi atau tindakannya bersifat inkonstitusional. Presiden Jokowi harus berterus terang dan jangan membohongi rakyat," tegasnya.

Restrukturisasi punya implikasi besar terhadap APBN

Pertanyaan kedua yang dilontarkan Ibas adalah soal restrukturisasi mendasar terhadap susunan kabinet saat ini. Ibas mempertanyakan apakah pemisahan dan penggabungan kementerian sudah dipikirkan implikasinya terhadap pekerjaan kementerian yang digabung dan dipisahkan tersebut.Ibas mempertanyakan bagaimana kalau sepanjang tahun semua waktu, energi, dan pembiayaan terkuras untuk melakukan penyesuaian atau 'adjustment' dengan struktur yang baru tersebut. Menurut Ibas, restrukturisasi secara mendasar kabinet Jokowi memiliki implikasi yang besar terhadap APBN Perubahan 2014 dan APBN 2015."Sudahkah diketahui bahwa perubahan APBNP 2014 dan APBN 2015 perlu dibahas dan mendapatkan persetujuan DPR RI? Perencanaan dan penggunaan dana APBN yang ceroboh bisa melahirkan berbagai penyimpangan dan tindak pidana korupsi," ujarnya.

Ibas pertanyakan pembagian dan peleburan kementerian

Ibas juga pertanyaan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua kementerian dan digabungkannya Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek. Lalu bagaimana pengaturan anggaran pendidikan yang harus mematuhi ketentuan dalam UUD 1945.Menurut dia, bagaimana pula sinkronisasi dengan anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama, dapatkah direalisasi dalam APBNP 2014 dan APBN 2015.Kelima, Ibas mempertanyakan penggabungan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup karena secara internasional tantangan perubahan iklim menjadi prioritas dan agenda global untuk mengatasinya mengapa justru di Indonesia seakan peran dan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup ini dikecilkan."Apa visi presiden Jokowi menyangkut lingkungan hidup, serta upaya mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim," ujarnya.

Ibas pertanyakan Menko Bidang Maritim

Ibas mengatakan Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan akan diletakkan di wilayah koordinasi Menko Bidang Maritim. Ibas mempertanyakan logika Presiden Jokowi untuk bisa menjelaskannya.Sebelum terlambat, kata Ibas, sebaiknya Presiden Jokowi bisa tampil di hadapan publik untuk menjelaskan berbagai pertanyaan publik tersebut.