4 Serangan buruh kepada Jokowi

Merdeka.com - Belakangan aksi unjuk rasa buruh di ibukota Jakarta semakin berlarut-larut dan tak kunjung berhenti. Mereka terus melakukan demonstrasi hanya untuk satu tujuan, ingin meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 3,7 juta rupiah. Padahal Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sudah menetapkan UMP di Jakarta sebesar 2,4 juta rupiah.

Belum puas dengan upah Rp 2,4 juta yang diputuskan Jokowi, buruh pun semakin beringas untuk mendesak mantan Wali Kota Solo itu untuk merevisi UMP tersebut. Para buruh ingin UMP seharusnya tetap dipatok sebesar 3,7 juta. Menanggapi berbagai protes yang terus menyerangnya, Jokowi santai dan menganggap itu sebagai risiko.

"Saya kira itu risiko sebuah keputusan," tegas Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/11).

Namun Jokowi enggan disebut dirinya membela perusahaan. Apalagi sampai ada yang menuding keputusannya terkait besaran upah untuk menjaga perusahaan penyandang dana.

"Tidak ada urusan dengan itu. Waktu kemarin, saya naikkan hampir 50 persen karena ada defisit yang menumpuk belum mencapai capai KHL sehingga kita kumpulin jadi seperti itu. Dulu juga kita dimaki-maki sama pengusaha, nggak apa-apa. Tahun ini juga ada yang maki-maki lagi dari kaum pekerja," jelasnya.

Jokowi meminta UMP DKI Jakarta dengan daerah lainnya dibedakan. Sebab program-program di DKI Jakarta sudah dapat meringankan beban pengeluaran bagi buruh dan masyarakat.

"Tolong ini dibedakan dengan daerah lain ya. Di sini program-program yang kita berikan seperti KJS, KJP itu kan sudah mengurangi pengeluaran dan kemudian perumahan juga bisa mengurangi cost komponen yang ada di sana. Jadi saya kira ada dua hal besar yang bisa menambah tetapi juga bisa mengurangi. Transportasi juga kita hitung-hitung lagi agar nanti bisa mengurangi komponen biaya yang ada di sana. Beda dong dengan daerah lain," jelasnya.

Berikut beberapa serangan buruh kepada Jokowi terkait desakan penetapan UMP di Jakarta:

Ancam menginap dan lempar telur kantor Jokowi

Selama menggelar aksi unjuk rasa, para buruh memaksa ingin bertemu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dam Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dalam pertemuan itu, buruh berniat menyampaikan aspirasinya agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 50 persen.Namun, sejak menggelar aksinya, para buruh ternyata tidak berhasil menemui mantan wali kota Solo tersebut di ruang Crisis Center Balai Kota Jakarta. Mereka hanya ditemui oleh staf Kesbangpol Pemprov DKI Jakarta.Kecewa, para buruh berencana aksi ke DPRD DKI Jakarta yang berada di jalan Kebon Sirih, Menteng. Tak hanya itu, mereka pun berencana akan menginap sampai diterima oleh Jokowi."Kami akan bergerak ke DPRD untuk melaporkan Jokowi karena tidak menerima kami secara manusiawi. Kami juga berencana mau menginap," kata Ketua Umum Forum Federasi Buruh Lintas Pabrik, Jumisih di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/10).Selain mengancam di Balai Kota, pada saat Jokowi mengadakan rapat upah buruh 2014 dengan sejumlah pihak terkait. Saat bersamaan, di gerbang luar Gedung Balai Kota DKI, ratusan buruh masih berunjuk rasa mendesak Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 3,7 juta segera diputuskan.Rapat upah digelar di lantai 22 Gedung Blok G, Balaikota. Buruh mengirimkan perwakilan mereka untuk memantau jalannya rapat hingga putusan.Para buruh mengancam apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memenuhi tuntutan tersebut maka para buruh mengancam akan menjebol pagar Balai Kota. Bahkan beberapa buruh sudah ada yang siap melemparkan telur jika tuntutan buruh tidak dipenuhi."Kita akan jebol gerbang ini. Teman-teman buruh dari Jakarta sudah ada yang membawa telur," kata salah satu orator dari atas mobil komandonya di depan Balai Kota, Rabu (30/10).

Tak ditanggapi Jokowi, buruh mengadu ke DPRD

Puluhan buruh yang tergabung dalam Forum Buruh DKI Jakarta mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta. Para buruh terus mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk merevisi nilai upah minimum provinsi (UMP) Jakarta yang sudah ditetapkan sebesar Rp 2,441 juta. Buruh tetap menuntut UMP sebesar Rp 3,7 juta.Presidium Forum Buruh DKI Jakarta, M. Toha, mengatakan, buruh akan melakukan mogok daerah apabila Pemprov DKI tidak merevisi UMP tahun 2014. Aksi mogok ini akan diikuti seluruh buruh di daerahnya masing-masing dan ribuan pabrik akan stop produksi."Apabila tidak diubah UMP, kami akan mogok daerah," ujar Toha saat orasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/11).Toha mengatakan, aksi buruh selama ini adalah perjuangan murni para buruh untuk mendapatkan upah layak. Toha membantah keras apabila aksi ini ditunggangi calon legislatif."Kita tidak ada urusan politik, tidak ada urusan pemilu-pemilu, murni perjuangan untuk mendapatkan upah layak," tegas dia.

Ingin ketemu Jokowi, buruh ancam blokir Tol Semanggi

Ribuan massa buruh yang berunjuk rasa menuntut kenaikan Upah Minimum Rata-Rata dan penghapusan outsourcing pada Kamis (28/11) mulai pukul 11.00 WIB bergeser ke Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Cawang. Massa yang berjumlah sekitar tujuh ribu sampai 10 ribu orang tersebut sempat menutup jalan Semanggi yang mengarah ke Cawang pada pukul 17.00 WIB. Penutupan tersebut tepat berada di seberang Mapolda Metro Jaya.Demonstran tersebut berencana menutup jalan tol, namun mereka ditahan petugas. Alhasil, massa demonstran berhenti di sepanjang Jalan Gatot Subroto atau tepatnya di depan Plaza Semanggi. Akibat ulah demonstran, ratusan kendaraan yang hendak melintas di daerah itu pun berhenti total. Belasan bus Transjakarta yang juga melintas hanya bisa terhenti begitu saja dan tidak bisa bergerak maju ataupun mundur.Sementara itu, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Sambodo Purnomo mengatakan, para buruh ini masih bersikeras untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ."Mereka (demonstran) minta ketemu Jokowi kalau tidak akan menutup jalan, kita bertahan agar mereka tidak masuk jalan tol," kata Sambodo di lokasi demonstrasi, Kamis (28/11).Aksi tersebut sontak mendapat pengawalan dari sejumlah personel Kepolisian, mengingat pada saat unjuk rasa berlangsung bertepatan dengan jam pulang kerja sejumlah kantor.Para personel Kepolisian berusaha menahan agar buruh tidak masuk ke dalam jalan tol.Pantauan merdeka.com, pukul 17.30 WIB massa yang mengendarai sepeda motor dan sebagian ada yang berjalan kaki tersebut mulai bergeser ke arah Pancoran dengan berkonvoi.Sementara sejumlah personel Kepolisian tetap disiagakan di sejumlah pintu masuk Tol sebagai antisipasi para buruh untuk memblokir Jalan Tol.

Buruh robohkan pagar Balai Kota dan teriaki Jokowi Ahok cemen

Ribuan buruh kembali berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta. Mereka tetap menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) merevisi UMP DKI yang sudah ditetapkan yaitu Rp 2,4 juta.Karena tak puas dengan UMP Rp 2,4 juta, demonstran kembali membanjiri depan Balai Kota. Tak puas berorasi, massa lantas mendobrak dan merobohkan pagar Balai Kota."Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya, tuntut revisi upah buruh," teriak demonstran dari atas mobil, Kamis (28/11).Pagar sepanjang 10 meter itu kemudian diinjak-injak oleh demonstran. Melihat pagar dirobohkan, aparat keamanan gabungan TNI dan Polri langsung siaga.Polisi merangsek ke depan dengan membawa tameng dan pentungan. Sedangkan mobil water cannon juga disiagakan diarahkan ke depan pintu masuk."Jokowi - Ahok cemen, Jokowi - Ahok cemen, revisi upah buruh," teriak demonstran.

Baca juga:BKPM sebut kenaikan upah picu pemecatan buruh sektor padat karyaMinta dipertemukan Jokowi, buruh ancam blokir Tol SemanggiRobohkan pagar Balai Kota, buruh teriaki Jokowi dan Ahok cemenBuruh Jawa Timur kembali demo protes keputusan gubernurDiperkirakan 13 ribu buruh bakal geruduk kantor Jokowi (mdk/tyo)