4 Tanggapan Jawara Banten setelah Atut ditahan
Merdeka.com - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah langsung ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin usai diperiksa. Atut sebelumnya dijadikan tersangka oleh KPK karena diduga memberi hadiah atau janji kepada Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait penanganan sengketa pilkada Lebak, Banten. Selain itu Atut juga disangkakan melakukan korupsi di pengadaan alat kesehatan di Dinkes Banten.
Penahanan Atut oleh KPK banyak menimbulkan pro dan kontra dari beberapa kalangan. Salah satu kelompok yang berani mengeluarkan tanggapan keras adalah Jaringan Warga untuk Reformasi (Jawara) Banten.
Jawara Banten ini pro dengan penangkapan gubernur wanita pertama di Indonesia itu. Mereka banyak menilai negatif tentang Atut dan Banten selama pemerintahannya masih berjalan.
-
Siapa yang memimpin perlawanan di Banten? Perang Banten pada 1628-1629, yang dipimpin oleh Sultan Hasanudin yang ketika itu menjadi pemimpin kerajaan.
-
Siapa yang memimpin Pemberontakan Batipuh? Rakyat Batipuh pun memutuskan untuk angkat senjata tepat pada 22 Februari 1841 yang dipimpin langsung oleh Tuan Gadang.
-
Kenapa Pemberontakan Batipuh terjadi? Pemberontakan ini sebagai bentuk reaksi rakyat terhadap sistem tanam paksa oleh Belanda.
-
Siapa yang ditangkap karena kerusuhan? 'Kami telah mengidentifikasi beberapa pelaku, dan saat ini kami baru menangkap satu orang, sementara yang lainnya masih dalam pengejaran,' ujar Kusworo.
-
Dimana Pemberontakan Batipuh terjadi? Di wilayah Pantai Barat Sumatera, penerapan cultuurstelsel ini mendapatkan perlawanan dari rakyat Pribumi pada tahun 1841 silam.
-
Siapa yang terlibat dalam kerusuhan ini? Pada saat itu Maroko adalah protektorat Prancis, dan komisaris Prancis untuk Oujda, René Brunel, menyalahkan kekerasan yang terjadi pada orang-orang Yahudi karena meninggalkan Oujda dan bersimpati dengan gerakan Zionis.
Selain Jawara Banten, ada pula Gerakan Banten untuk Rakyat (Gebrak) yang juga mendukung sepenuhnya KPK untuk mengusut tuntas semua korupsi yang diduga dilakukan oleh Atut.
Berikut beberapa tanggapan Jawara Banten pasca-penahanan Atut.
Sebut Banten banyak masalah korupsi
Salah satu aktifis dari Jaringan Warga untuk Reformasi (Jawara) Banten Dahnil Anzar menyebut bahwa di Banten sudah terlalu banyak korupsi. Hal tersebut dikatakannya pasca penangkapan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin."Banten itu bak keluarga punya penghasilan besar tapi anak istri enggak dapat kesejahteraan dan rumah buruk. Bisa jadi kepala keluarga selingkuh dan gunakan gaji besar untuk kebutuhan lain," ujarnya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12).Menurut Dahnil, Jawara Banten mempunyai banyak data korupsi yang telah dilaporkan oleh masyarakat Banten. Jumlahnya pun menurutnya ribuan. Padahal menurut Dahnil saat ini Korupsi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) masih fokus pada penyelesaian kasus bansos dan alkes, belum kasus-kasus lainnya.
Kasus Ratu Atut dianggap kasus primitif
Selain di Banten disebut-sebut sebagai gudangnya masalah korupsi, kasus tertangkapnya Ratu Atut ini juga tak tanggung-tanggung disebut kasus yang primitif.Hal tersebut disampaikan oleh aktifis Jaringan Warga untuk Reformasi (Jawara) Banten, Dahnil Anzar dalam diskusi dengan topik "Setelah Atut tersangkut"."Kasus korupsi ini primitif, potong memotong di APBD, sehingga mudah dibuktikan. Tidak potong kebijakan seperti LHI. Rata-rata korupsi di APBD, dapat fee dan macam-macam," kata Dahnil di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12).
Geruduk gedung KPK
Aksi yang satu ini juga dilakukan salah satu Jawara Banten yang menamakan kelompoknya Gerakan Banten untuk Rakyat (Gebrak). Kelompok ini didominasi oleh perkumpulan mahasiswa yang jumlahnya mencapai ratusan.Mereka bermaksud memberi dukungan kepada KPK untuk mengusut tuntas semua korupsi yang diduga dilakukan keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. "Kita akan mengepung KPK dan memberi dukungan KPK agar tidak takut memeriksa Atut. Kita juga akan bertahan di KPK hingga pemeriksaan terhadap Atut selesai," kata koordinator aksi, Mahendra Seftianzah, saat dihubungi, Jumat (11/10).
Banten tak ada legislatif tapi legislatut
Jaringan Warga untuk Reformasi (Jawara) Banten menyebut bahwa kasus tertangkapnya Ratu Atut sebagai Gubernur Banten adalah kasus yang primitif. Selain itu mereka menyebut bahwa di Banten tak ada pemerintahan legislatif, melainkan hanya ada pemerintahan legislatut."Misal di Banten, enggak ada legislatif tapi legislatut. Yang ada hak budget itu Mr Wawan, bukan DPRD Banten. Kedua, Banten dikuasai Golkar, dikuasai Atut, enggak cuma kendalikan Golkar tapi kendalikan semua partai," papar aktifis Jawara Banten, Dahnil Anzar di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12).Dahnil juga mengindikasikan adanya sejumlah penyelewengan yang dilakukan selama Banten dipimpin Ratu Atut. Selain itu Jawara Banten juga mempunyai banyak data korupsi yang telah dilaporkan oleh masyarakat Banten. Bahkan jumlahnya menurut Dahnil hampir ribuan kasus.Baca juga:
Rano Karno populer, tapi dinilai miskin prestasi PDIP tuding pemerintahan Atut malah bikin Banten hancur 'Rano, rakyat Banten 12 juta, bukan 5 orang keluarga Si Doel' PBNU: Hari Jumat adalah hari kehancuran para koruptor 5 Derita Ratu Atut di Rutan Pondok Bambu (mdk/ian)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mereka menuntut Kejati Banten bertindak netral dan tegas dalam menegakkan hukum di Provinsi Banten, terutama terkait pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaTim hukum TPN Ganjar-Mahfud MD dan Timnas AMIN kompak memberikan bantuan hukum kepada budayawan Butet Kartaredjasa
Baca SelengkapnyaDeputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis menyatakan informasi dari Butet laporan tersebut sudah dicabut
Baca SelengkapnyaPalti Hutabarat ditangkap polisi dan jadi tersangka kasus penyebaran informasi
Baca Selengkapnya"PKB ini punya kekuatan yang tidak kalah besar di Jateng. Jadi kami makin optimis
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mulai tersentuh dan membalikkan badan untuk mengusap air matanya saat berpisah dengan warga Jateng.
Baca SelengkapnyaButet dinilai menghina Presiden Jokowi saat membacakan pantun di kampanye Ganjar Pranowo.
Baca SelengkapnyaAhmad Basarah PDIP mengecam penganiayaan anggota TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.
Baca SelengkapnyaTodung Mulya Lubis mengungkapkan kronologi penangkapan Palti yang dilakukan oleh polisi.
Baca SelengkapnyaKubu Ganjar membuka Posko agar para pihak yang menerima intimidasi berani melaporkannya.
Baca SelengkapnyaKedua mahasiswa berteriak, "Banten gagal, Pj Gubernur Banten gagal menata reformasi birokrasi."
Baca SelengkapnyaPolisi menangkap Palti dalam kasus dugaan penyebaran informasi hoaks terkait rekaman suara
Baca Selengkapnya