41.468 Warga Gorontalo belum rekam e-KTP
Merdeka.com - Sebanyak 41.468 warga dari total 274.894 warga Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, yang sudah wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), belum melakukan perekaman di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat.
"Warga yang sudah melakukan perekaman biometrik sebanyak 233.426 jiwa atau 84,91 persen dan yang belum melakukan perekaman sebanyak 41.468 atau 15,09 persen lagi," ungkap Kepala Disdukcapil Kabupaten Gorontalo, Jhon Rahman, dilansir Antara, Minggu (25/09).
Jhon menjelaskan, target dari Kemendagri yang harus dituntaskan sampai 30 September 2016 yaitu 31.672 jiwa.
-
Siapa yang menerima sertifikat tanah elektronik? Total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertipikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK).
-
Bagaimana Medan siapkan e-KTP? Hal yang dilakukan, ungkapnya, menghadirkan pelayanan jemput bola di area-area publik. 'Kita hadirkan layanan di sekolah-sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, rumah tahanan, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat publik lainnya. Selain itu, melakukan sosialisasi intensif terhadap masyarakat terkait pentingnya memiliki e-KTP, ' ujarnya seraya memaparkan langkah dan upaya lainnya.
-
Bagaimana cara mendaftar Kompolnas? Pendaftaran Calon Pimpinan Kompolnas Resmi Dibuka, Cek Persyaratannya Berikut Ini Pendaftaran Online Ketua Pansel Kompolnas, Hermawan Sulistyo mengatakan, pendaftaran calon pimpinan Kompolnas dimulai pada 27 Juni hingga 19 Juli 2024 melalui online di pansel@kompolnas.go.id dan www.kompolnas.go.id.'Sudah mulai pendaftaran online, silakan buka siapa saja yang memenuhi syarat di dalam aturan yang kami sosialisasikan dalam ruang publik silakan mendaftar,' tutur Hermawan kepada wartawan.
-
Apa saja yang sudah mendaftar? Tiga OTA itu ialah Airbnb.com, Agoda.com, dan Booking.com. Ketiga lainnya; Klook.com, Trivago.co.id, dan Expedia.co.id sejauh ini belum mendaftar.
-
Siapa yang bisa daftar Kompolnas? Seluruh masyarakat yang ingin memajukan Polri pun berkesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai komisioner pengawas Korps Bhayangkara.
-
Siapa saja yang boleh daftar Kartu Prakerja? Melansir dari prakerja.go.id, semua warga negara Indonesia yang berusia di atas 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal, bisa mendapatkan kartu Prakerja.
"Sedangkan warga Kabupaten Gorontalo yang sudah terlayani oleh Disdukcapil dalam dua bulan terakhir sebanyak 8.965 jiwa," kata Jhon Rahman.
Jhon menjelaskan, kendala saat ini yang sering ditemui adalah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam perekaman e-KTP. Oleh sebab itu pihaknya memerlukan dukungan dari pihak Pemerintah Desa dan Kecamatan untuk mengimbau masyarakat.
"Kami juga memiliki keterbatasan untuk bisa menjangkau hingga pelosok desa, oleh karena itu, kami berharap adanya dukungan dari semua pihak. Apapun yang kami lakukan jika masyarakat tidak pro aktif, akan sangat sulit bagi kami untuk menjangkaunya," pungkas Jhon.
Jhon menjelaskan, akan terus berupaya agar target dapat tercapai, oleh karena itu ia berharap peran dari semua pihak dan hal tersebut sangat penting seperti masyarakat, Pemerintah Desa dan Kecamatan juga peran dari media.
Sementara itu, Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo mengatakan, identitas penduduk sangatlah penting karena menyangkut perencanaan pembangunan dan intervensi pembangunan.
"Jika kita tidak mengetahui data penduduk, maka perencanaan dan intervensi kepada rakyat juga akan salah, oleh karena itu saya menargetkan seluruh warga Kabupaten Gorontalo yang belum mendapatkan KTP elektronik akan kita tuntaskan pada tahun ini," tutup Bupati Nelson.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia mengaku telah menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia untuk memberikan atensi khusus perekaman kepada pemilih pemula.
Baca SelengkapnyaSecara persentase, angka tersebut baru mencapai 3,57 persen dari target Kemendagri.
Baca SelengkapnyaKetersedian blangko sangat diperlukan untuk pemilih pemula agar terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap.
Baca SelengkapnyaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejauh ini jadi instansi yang paling banyak dilamar, dengan total pelamar submit sebanyak 7.080 orang.
Baca SelengkapnyaKetiga paslon akan mengikuti kampanye yang dimulai tanggal 25 September besok.
Baca SelengkapnyaKPU Kota Denpasar telah lama memberikan sosialisasi soal pindah memilih tetapi masyarakat masih ada saja yang tidak mengetahui hal tersebut.
Baca SelengkapnyaAndrian menyebutkan polisi terus berupaya menyukseskan Pemilu 2024 secara damai, aman dan sejuk
Baca SelengkapnyaLebih dari 4.000 penghayat kepercayaan belum ganti kolom agama di KTP.
Baca SelengkapnyaBatas waktu pemadanan NIK dan NPWP paling lambat dilakukan pada 31 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaMasyarakat belum memiliki KTP tetapi sudah didata dapat menggunakan surat keterangan bahwa mereka telah melakukan perekaman bisa digunakan saat Pemilu
Baca SelengkapnyaDukcapil mengakui Ketersediaan blangko e-KTP terbatas.
Baca SelengkapnyaJumlah DPT tersebut diperoleh dari hasil pemutakhiran data diplenokan saat rapat pada Minggu (3/3) malam waktu setempat.
Baca Selengkapnya